12 Kabupaten di Papua Belum Laksanakan Program Imunisasi Anak Nasional
Bulan Imunisasi Anak Nasional di Provinsi Papua belum berjalan secara menyeluruh. Sebanyak 12 kabupaten belum melaksanakan program tersebut hingga kini.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Nasional di Provinsi Papua dengan sasaran 791.365 anak untuk pencegahan penyakit campak dan rubella belum berjalan optimal. Sebanyak 12 kabupaten dari total 29 kabupaten/kota di provinsi itu dilaporkan belum melakukan kegiatan tersebut hingga kini.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Elia Tabuni, di Jayapura, Selasa (21/6/2022), membenarkan informasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) belum terlaksana di 12 kabupaten. Padahal, program tersebut sudah dimulai sejak awal Mei 2022. Ke-12 kabupaten yang belum melaksanakan BIAN meliputi Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Yalimo, Yahukimo, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori, dan Mamberamo Raya.
Selain itu, Elia mengungkapkan, pencapaian sasaran imunisasi di Provinsi Papua baru 1,8 persen dari total target 791.365 anak. Dengan persentase ini, Papua menempati peringkat ke-33 dari 34 provinsi terkait dengan jumlah cakupan pelaksanaan BIAN hingga Selasa ini.
”Sungguh memprihatinkan bahwa cakupan pelaksanaan program BIAN masih rendah. Daerah dengan persentase tertinggi pelaksanaan kegiatan ini adalah Kabupaten Biak Numfor, yakni 10 persen,” ucap Elia.
BIAN ditujukan bagi anak berumur 1-4 tahun, anak berumur 5-6 tahun, dan anak berumur 7-12 tahun. Selama periode BIAN, satu dosis imunisasi campak dan rubella akan diberikan sesuai dengan target berdasarkan rekomendasi yang ditetapkan setiap wilayah wilayah.
Elia menuturkan, Pemprov Papua akan memperpanjang durasi pelaksanaan BIAN dari dua bulan menjadi hingga akhir tahun ini. Ini agar cakupan imunisasi bisa mencapai target nasional, yakni 90 persen.
”Strategi untuk meningkatkan cakupan BIAN di Papua ialah pelaksanaan sosialisasi manfaat imunisasi untuk anak di seluruh kabupaten dan kota, menargetkan pelaksanaan kegiatan di setiap sekolah, dan mengajak lembaga mitra, seperti Unicef (badan PBB yang menangani kesejahteraan anak) untuk terlibat dalam kegiatan ini,” ujar Elia.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Demus Wonda mengatakan, situasi keamanan yang tidak kondusif menyebabkan program BIAN belum terlaksana. Kerap terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dan kelompok Organisasi Papua Merdeka sejak Januari hingga awal bulan ini. ”Situasi di Puncak baru kondusif sepekan terakhir. Kami akan melaksanakan program BIAN pada Rabu (22/6/2022) ini di Kantor Dinas Kesehatan Puncak,” katanya.
Kepala Kantor Unicef Perwakilan Papua dan Papua Barat Aminuddin Mohammad Ramdan mengatakan, pihaknya membantu Pemprov Papua dalam pelaksanaan BIAN. Hal tersebut meliputi pendampingan tenaga kesehatan agar pemberian imunisasi sesuai prosedur dan distribusi vaksin dengan aman.
”Kami juga membantu perencanaan strategi pelaksanaan imunisasi serta distribusi vaksin sesuai target daerah yang diprioritaskan. Peran kami yang terakhir ialah melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk mencegah penyebaran berita bohong,” kata Aminuddin.