Digelar Mei 2022, Bulan Imunisasi Nasional Sasar 791.365 Anak di Papua

Sebanyak 791.365 anak Papua menjadi target program Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun ini. Namun, program ini tak bisa dilaksanakan dengan optimal di daerah yang rawan konflik demi keselamatan tenaga kesehatan.

DINKES KABUPATEN JAYAPURA

Pemberian imunisasi campak, rubela, dan polio bagi puluhan ribu anak di Kabupaten Jayapura, Papua, September 2018.

JAYAPURA, KOMPAS — Bulan Imunisasi Anak Nasional di Papua pada Mei 2022 bakal menyasar 791.365 anak untuk penyakit campak dan rubela. Salah satu tantangan terbesar program ini adalah saat berusaha menggelarnya di daerah rawan konflik.

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Elianus Tabuni di Jayapura, Jumat (22/4/2022), mengatakan, Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) akan dilakukan di 28 kabupaten dan 1 kota. Targetnya dibagi dalam sejumlah kategori umur, anak 1-4 tahun, 5-6 tahun, dan 7-12 tahun.

”Tercatat ada 400.269 laki-laki dan 391.096 perempuan. Daerah dengan jumlah anak target BIAN tertinggi di Kabupaten Mimika, yakni 49.659 orang,” kata Elianus.

Selama periode BIAN, satu dosis imunisasi campak dan rubela akan diberikan berdasarkan rekomendasi yang ditetapkan setiap wilayah. Satu atau lebih jenis imunisasi akan diberikan untuk melengkapi status imunisasi anak usia kurang dari 5 tahun.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Elianus Tabuni menunjukkan data cakupan imunisasi dasar saat ditemui di Jayapura, Selasa (26/1/2021).

Baca juga : Puluhan Ribu Anak Papua Masih Belum Dapat Imunisasi Dasar Lengkap

Akan tetapi, dia tidak memungkiri ada sejumlah kendala yang harus dihadapi, mulai dari anggaran hingga rendahnya literasi warga tentang imunisasi. Untuk meminimalkan pengaruh itu, Elianus mengatakan akan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan agama.

”Kami juga meminta pemda di 28 kabupaten dan 1 kota untuk memonitor penggunaan dana bantuan operasi kesehatan di setiap puskesmas juga dialokasikan untuk program BIAN,” ujar Elianus.

Daerah yang dilanda konflik kekerasan juga tetap menjadi prioritas. Di Kabupaten Nduga, misalnya, ditargetkan 30.839 anak. ”Program imunisasi di daerah-daerah ditentukan kondisi keamanannya. Kami akan berupaya terlebih dahulu melaksanakan imunisasi di ibu kota kabupaten,” tambahnya.

FABIO MARIA LOPES COSTA

Pemberian imunisasi polio bagi anak-anak dari Kabupaten Nduga di Wamena.

Akan tetapi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Papua Aaron Rumainum mengatakan tidak memaksakan kegiatan BIAN di daerah rawan konflik. Tujuannya, mencegah serangan terhadap tenaga kesehatan di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata.

Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo menyerang tenaga kesehatan di Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, 15 September 2021. Akibatnya, empat tenaga kesehatan puskesmas terluka. Seorang tenaga kesehatan, Gabriella Meilani, bahkan gugur dalam tugas.

”Tidak boleh lagi ada tenaga kesehatan yang menjadi korban kekerasan di Papua. Pelaksanaan BIAN akan difokuskan di daerah yang kondisi keamanannya kondusif,” tegas Aaron.

DOKUMENTASI UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PAPUA

Seorang anak penderita polio asal Yahukimo menjalani pemeriksaan di salah satu rumah di Jayapura, Papua, 30 Januari 2019.

Ia mengatakan, imunisasi sangat penting mencegah kesakitan. Anak yang tidak mengikuti imunisasi dasar lengkap pada usia 0 bulan hingga satu tahun rentan terkena rubela, campak, polio, dan tuberkulosis.

Kejadian luar biasa wabah campak di Kabupaten Asmat pada Januari 2018 jadi contohnya. Sebanyak 670 anak terkena wabah campak dan 80 anak di antaranya meninggal.

Selain itu, ada tiga kasus polio di Yahukimo pada November 2018 hingga Maret 2019. Seorang anak di antaranya bahkan mengalami kelumpuhan.

Baca juga : Antisipasi Lonjakan Kasus Polio di Papua

Kepala Kantor Unicef Perwakilan Papua dan Papua Barat Aminuddin Mohammad Ramdan mengatakan, pihaknya akan membantu Pemprov Papua dalam melakukan BIAN. Hal itu meliputi pendampingan tenaga kesehatan agar pemberian imunisasi sesuai prosedur dan menjaga distribusi vaksin.

”Kami juga membantu perencanaan strategi pelaksanaan imunisasi serta distribusi vaksin sesuai target daerah yang diprioritaskan. Peran kami yang terakhir, melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk mencegah penyebaran berita bohong,” kata Aminuddin.