Anies Baswedan: IKN Belum Prioritas

DENTY PIAWAI NASTITIE

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberkani keterangan pers seusai menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CFIP) 2023 di Jakarta, Sabtu (2/12/2023). Dalam kesempatan ini, Anies menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum prioritas.

JAKARTA, KOMPAS — Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum prioritas. Hal itu disampaikan Anies saat berbincang dengan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dalam Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2023 di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Anies mencontohkan, ada seorang ibu masih memiliki tanggungan biaya pendidikan anak, kesehatan, dan cicilan kendaraan, tetapi dalam waktu bersamaan harus meminjam uang untuk membangun rumah baru. ”Kalau dalam situasi kita harus menyelesaikan pekerjaan rumah yang urgent, itu yang harus kita prioritaskan,” ujar Anies.

Ia menambahkan, membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk masyarakat jauh lebih mendesak daripada membangun sebuah kota baru. ”Membangun fasilitas kesehatan akan dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Kalau pembangunan di IKN hanya dirasakan oleh aparat negara yang bekerja untuk negara. Sementara yang perlu kita lakukan adalah negara bekerja untuk rakyat,” katanya.

Baca jug: Jokowi Bantah Kritik Anies, IKN Diklaim Bisa Ciptakan Pemerataan

Menurut Anies, daripada membangun IKN, seharusnya dukungan dari internasional diarahkan untuk membantu pembangunan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat. ”Pada 2045, sebanyak tiga perempat masyarakat akan tinggal di perkotaan. Paling penting adalah membangun infrastruktur transportasi umum untuk menekan biaya hidup, mengurangi potensi kemacetan, dan menekan emisi karbon,” ujar Anies.

Membangun fasilitas kesehatan akan dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Kalau pembangunan di IKN hanya dirasakan oleh aparat negara yang bekerja untuk negara. Sementara yang perlu kita lakukan adalah negara bekerja untuk rakyat.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Alat berat digunakan meratakan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia, pada Kamis (1/12/2023), Anies juga menyebutkan di tengah keterbatasan anggaran maka pembangunan harus difokuskan untuk hal-hal yang penting dan mendesak.

”Bukan cuma soal menolak IKN, tetapi kita punya anggaran terbatas. Kita harus membuat skala prioritas. Ada persoalan yang lebih mendesak yang harus diselesaikan,” kata Anies.

Ini bukan pertama kalinya Anies menyampaikan kritik terhadap pembangunan IKN. Seperti diketahui, Anies pernah menyatakan bahwa pembangunan IKN bisa menimbulkan ketimpangan baru, bukan seperti yang kerap digembar-gemborkan pemerintah bahwa pembangunan IKN merupakan bentuk pemerataan.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV

Jokowi di IKN

Dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan titik pertumbuhan ekonomi baru tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa. Justru kebalikannya, kita tidak ingin Jawasentris, ingin Indonesiasentris

Presiden Joko Widodo menepis kritik dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur justru bisa menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi baru.

Seusai acara penanaman pohon bersama di Hutan Kota JIEP, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Rabu (29/11/2023), Presiden Jokowi menyebutkan, sebesar 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia terdapat di Pulau Jawa.

”Dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan titik pertumbuhan ekonomi baru tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa. Justru kebalikannya, kita tidak ingin Jawasentris, ingin Indonesiasentris,” kata Presiden.

Geopolitik

Dalam pemaparannya di CIFP, Anies juga menjelaskan mengenai empat wilayah tantangan global, yaitu geopolitik, ekonomi, lingkungan, dan demokrasi. Dalam hal geopolitik, menurut dia, ada ancaman militer dan nonmiliter. Dalam hal ekonomi ada peningkatan kompetensi ekonomi global. Masalah lainnya yaitu lingkungan hidup yang membuat masyarakat miskin lebih menderita.

Kita harus mengekspor gagasan dan trobosan dan menjadi inspirasi.

Tantangan lain berkaitan dengan demokrasi yang membuat banyak masyarakat hidup di awah sistem otoriter, terdapat penurunan praktik demokrasi di dalam negeri dan luar negeri, serta meningkatnya kasus korupsi.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut IKN Salah Satu Solusi Pengurangan Polusi Jakarta

Terkait potiik luar negeri, ini menekankan pentingnya lima pilar pembangunan, yaitu pertahanan yang adaptif, ekonomi berkeadilan, lingkungan lestari, membangun branding Indonesia, serta diplomasi proaktif dan inklusif.

Anies menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi penonton pasif dalam perkembangan politik dunia. ”Kita harus mengekspor gagasan dan terobosan dan menjadi inspirasi,” ujarnya.