Harga BBM Nonsubsidi Ditahan, Dampaknya Perlu Diantisipasi

Terakhir kali Pertamina menyesuaikan harga BBM nonsubsidi pada 1 Januari 2024.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Petugas SPBU Coco Pertamina Nomor 31.131.01 melayani pembelian bahan bakar pertamax di Jalan Pramuka Raya, Jakarta, Sabtu (1/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menahan harga bahan bakar minyak, baik subsidi dan nonsubsidi, hingga Juni 2024, di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dibandingkan Januari 2024. Pemerhati minyak dan gas bumi berpendapat, keputusan politis itu bisa berdampak pada APBN ataupun keuangan Pertamina karena Indonesia merupakan negara pengimpor bersih minyak.

Catatan Kompas, harga BBM nonsubsidi terakhir kali mengalami penyesuaian pada 1 Januari 2024. Biasanya, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi per tanggal satu setiap bulan, tetapi hal itu tidak dilakukan pada 1 Februari 2024 (sebelum Pemilihan Umum 2024) dan 1 Maret 2024. Pemerintah kemudian menyebut harga BBM tidak akan naik setidaknya sampai Juni 2024.

Di sisi lain, hingga awal Maret 2024, tren harga minyak mentah dunia justru tengah meningkat, salah satunya akibat pengetatan produksi oleh anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Menurut catatan Trading Economics, harga minyak merek Brent pada 8 Maret 2024 adalah 82,1 dollar AS per barel atau lebih tinggi dibandingkan 8 Januari 2024 sebesar 76,1 dollar AS per barel.

Baca juga: Ratas di Base Ops Halim, Presiden Tegaskan BBM Tidak Naik Sementara

Praktisi sekaligus pemerhati migas Hadi Ismoyo, dihubungi dari Jakarta, Senin (11/3/2024), mengatakan, subsidi dan kompensasi BBM sejatinya memberatkan, baik bagi APBN maupun keuangan PT Pertamina (Persero). Terlebih jika upaya menahan atau menunda kenaikan harga BBM dilakukan di tengah tren meningkatnya harga minyak.

Apabila harga terus ditahan, anggaran subsidi BBM pada APBN bisa membengkak. Begitu juga pada harga BBM nonsubsidi, hal itu bisa memengaruhi kondisi keuangan Pertamina. ”Penundaan penyesuaian harga BBM hingga Juni, kan, keputusan politis. Memang ada revenue besar dari minyak mentah yang kita produksi, tetapi impor (minyak) kita juga besar sehingga Pertamina bisa babak belur,” katanya.

Subsidi dan kompensasi BBM haruslah dipastikan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan. Di sisi lain, masyarakat perlu diedukasi bahwa harga energi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi pasar. Apabila subsidi terus membengkak pada saat negara juga bergantung pada minyak mentah impor, keuangan negara akan terdampak.

Oleh karena itu, perlu ada peta jalan besar untuk mengurangi subsidi BBM dan menggantinya ke jenis energi lain. Gas, misalnya, mengingat cadangan gas bumi Indonesia melimpah. ”Pelan-pelan, edukasi pada masyarakat mesti dilakukan. Bagaimanapun, rakyat perlu memiliki alternatif, seperti dengan gas. Maka, pembangunan infrastruktur gas mesti terus dilakukan,” ucap Hadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan energi di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3/2024) pukul 09.00, menjelang kunjungan kerja ke Australia. Saat memberi keterangan pers, Presiden menegaskan, harga BBM tidak naik sementara ini. Namun, dia menolak menjawab sampai kapan harga BBM akan bertahan (Kompas.id, 4/3/2024).

Bagaimanapun, rakyat perlu memiliki alternatif, seperti dengan gas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menguatkan hal itu. ”Tadi ada keputusan dalam sidang kabinet paripurna, tidak ada kenaikan (tarif) listrik, tidak ada kenaikan (harga) BBM sampai Juni 2024. Baik itu subsidi maupun nonsubsidi,” katanya.

Dikonfirmasi mengenai kebijakan itu serta dampaknya pada pendapatan perseroan, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Senin, mengatakan, Pertamina, sebagai BUMN mengikuti kebijakan pemerintah. ”Untuk saat ini fokus kami (adalah) bagaimana menjalankan kebijakan tersebut dengan baik agar distribusi energi kepada masyarakat bisa berjalan lancar,” ujarnya.

Adapun harga BBM nonsubsidi masih sama seperti penyesuaian pada 1 Januari 2024. Di daerah dengan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen, termasuk DKI Jakarta, harga pertamax Rp 12.950 per liter, pertamax turbo Rp 14.400 per liter, dex Rp 15.100 per liter, dan dexlite Rp 14.550 per liter.

Sementara pada BBM subsidi/kompensasi, harga biosolar masih Rp 6.800 per liter dan pertalite Rp 10.000 per liter. Penyesuaian pada kedua jenis BBM itu terakhir kali dilakukan pada 3 September 2022 atau setelah terjadi lonjakan harga minyak mentah secara signifikan, bahkan sempat menyentuh di atas 100 dollar AS per barel.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas melayani pengisian BBM jenis pertamax di SPBU 31.129.02 di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Harga minyak Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) Februari 2024 sebesar 80,09 dollar AS per barel. Angka tersebut meningkat dari ICP Januari 2024 sebesar 77,12 dollar AS per barel.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menuturkan, berdasarkan analisis tim ICP, ada kekhawatiran pasar atas gangguan pasokan minyak mentah seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Di samping itu, ada kemungkinan OPEC melanjutkan pemangkasan produksi minyak hingga Maret 2024.

”Hal ini sesuai dengan kesepakatan negara-negara OPEC pada November 2023 untuk melakukan pemotongan produksi sebesar 2,2 juta barel per hari hingga kuartal I tahun 2024,” kata Agus melalui siaran pers, Rabu (6/3/2024).

Baca juga: Produksi Minyak Indonesia Belum Sesuai Harapan

Hadi Ismoyo menilai, OPEC akan terus memantau dan menjaga harga minyak pada harga keekonomian sekitar 80 dollar AS per barel. Apabila, harga merosot, akan ada koordinasi di antara mereka untuk memangkas produksi sehingga suplai berkurang dan harga kembali terkerek. Sementara ketegangan geopolitik atau perang menjadi faktor pendorong (terbentuknya harga) yang tak bisa dikontrol.