Pembangunan Transmisi Jawa-Sumatera Butuh Kajian Matang

Pembangunan transmisi Sumatera-Jawa bagian dari rencana PLN untuk mengevakuasi listrik berbasis energi terbarukan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (26/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pembangunan jaringan transmisi listrik Sumatera-Jawa yang menjadi bagian rencana PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menghubungkan sumber energi terbarukan ke pusat permintaan dinilai positif. Akan tetapi, perlu kajian matang, khususnya mengenai skema yang akan diterapkan kelak agar paket investasi yang ditawarkan menarik bagi investor.

Pembangunan transmisi Sumatera-Jawa bagian dari rencana green enablingsupergrid PLN, dalam rangka menyeimbangkan pasokan dan permintaan listrik energi terbarukan. Sebab, saat ini pusat permintaan ada di sejumlah provinsi di Jawa, sedangkan potensi energi terbarukan, seperti hidro, ada di luar Jawa, antara lain Aceh dan Sumatera Utara. Butuh transmisi untuk mengalirkan listrik ke pusat permintaan.

Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fahmy Radhi, saat dihubungi, Kamis (7/3/2024), menilai positif rencana pembangunan itu. Apalagi, bagi calon investor, proyek itu bisa dipandang menarik. Apabila swasta dapat terlibat dalam proyek transmisi dan distribusi kelistrikan, akan menjadi satu paket investasi.

”Masalahnya, apakah peraturan kita mengizinkan swasta boleh membangun transmisi serta mendistribusikan listriknya? Sebab, selama ini, kan, PLN menerapkan sistem monopoli. Jadi, perlu dikaji dan clear skemanya akan seperti apa. Jika memang ada aturannya, itu menjadi tawaran investasi yang menarik bagi swasta karena pasarnya sudah terbentuk,” tutur Fahmy.

Baca juga: Indonesia Harus Ambil Peluang dalam Transisi Energi

Apabila aturan membolehkan, imbuh Fahmy, nanti akan diperhitungkan biaya penggunaan transmisi atau semacam toll fee yang dibayarkan oleh PLN. Skema keterlibatan swasta dalam transmisi dan distribusi menjadi tawaran menarik bagi calon investor (perusahaan listrik swasta) karena juga sekaligus mengurangi biaya pembangunan infrastruktur transmisi tersebut.

Kajian dan pembahasan itu juga termasuk mengenai potensi dampak terjadinya peningkatan biaya produksi listrik. Perlu diperjelas apakah hal itu nantinya akan dibebankan ke konsumen atau dalam bentuk subsidi/kompensasi pemerintah ke PLN. Kalau memang ditanggung pemerintah, tak masalah bagi PLN maupun konsumen. Menurut dia, akan dibutuhkan regulasi yang mengaturnya.

Skema keterlibatan swasta dalam transmisi dan distribusi menjadi tawaran menarik bagi calon investor (perusahaan listrik swasta) karena juga sekaligus mengurangi biaya pembangunan infrastruktur transmisi tersebut.

Kendati masih memerlukan pembahasan matang mengenai skema investasi yang ditawarkan, ia menilai memang sudah semestinya jaringan kelistrikan antarpulau tersambung. ”Seperti Jawa-Bali yang sudah terbentuk dan menjaga stabilitas pasokan listik sampai ke konsumen. Sumatera, bahkan pulau-pulau lain, juga membutuhkan itu sehingga nanti memasarkan (listrik) ke konsumen rumah tangga atau industi akan lebih mudah,” ucapnya.

Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Tri Widjaja menilai, proyek jaringan listrik antarpulau baik dalam mendukung transisi energi. Sebab, tingkat konsumsi listrik nantinya akan meningkat seiring perubahan pola konsumsi energi yang mengarah pada elektrifikasi transportasi, alat-alat industri, dan lainnya.

Baca juga: Energi Terbarukan yang ”Dekat tapi Jauh”

Di sisi lain, dengan adanya rencana pengakhiran lebih dini operasi PLTU batubara oleh pemerintah, listrik-listrik yang bersumber dari pembangkit energi terbarukan dapat ditransmisikan lintas pulau. ”Beriringan dengan itu, kapasitas pembangkitan energi terbarukan di Sumatera serta pulau-pulau lain juga perlu ditingkatkan,” katanya.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi, di sela-sela Road to PLN Investment Days 2024, di Jakarta, Rabu (6/3/2024), mengatakan, pembangunan infrastruktur transmisi Sumatera-Jawa sebenarnya sempat direncanakan sebelumnya, tetapi terhenti. Kini, akan dimulai kembali. Lantaran sudah tak bisa lagi membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), Jawa akan membutuhkan pasokan listrik energi terbarukan lebih besar pada 2029-2030.

”Diperkirakan, 2029-2030 itu sudah harus mulai transfer (daya listrik) dari Sumatera. Pembangunan itu memakan waktu 7-8 tahun dan saat ini kami sudah mulai melakukan proses, yakni persiapan bidding document. Kami harapkan dalam waktu dekat itu bisa selesai,” ujarnya.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Tampak switch yard pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai milik PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kamis (29/2/2024). Unit 1 PLTP Lumut Balai, dengan kapasitas 55 MW, mulai beroperasi komersial pada 2019. Adapun unit 2, juga berkapasitas 55 MW, ditargetkan beroperasi tahun ini.

Undang kerja sama

Evy mengemukakan, ada sejumlah perusahaan yang sudah melakukan pembicaraan dengan PLN terkait proyek transmisi Sumatera-Jawa tersebut. Di antaranya adalah State Grid Corporation of China, Electricite de France (EDF), Hitachi Energy, dan Kansai Electric Power. Mereka diundang untuk membuat studi, yang kemudian dipelajari PLN untuk membuat bidding document.

”Bidding document ini bisa bersifat lebih terbuka. Semua pihak bisa berkompetisi,” ujar Evy.

Baca juga: Saat Surya dan Hujan Bergantian Mengairi Sawah di Muara Enim

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam perencanaan PLN, hingga 2040, akan ada penambahan pembangkit sebesar 80 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sebesar 75 persen pembangkit berbasis energi terbarukan dan 25 persen berbasis gas. Adapun tiga jenis energi yang akan menjadi baseload (pemikul beban dasar) adalah gas, hidro (air), dan panas bumi.

Dalam mewujudkan itu diperlukan pendanaan sekitar 152 miliar dollar AS atau setara Rp 2.389 triliun (kurs Rp 15.723 per dollar AS). PLN pun tak bisa mewujudkannya sendiri sehingga diperlukan kolaborasi baik terkait strategi, teknologi-inovasi, dan investasi. Hal itu juga yang mendasari PLN menyelenggarakan Forum Investment Days pada 2024.

Dalam perencanaan PLN, hingga 2040, akan ada penambahan pembangkit sebesar 80 GW.

Darmawan menekankan, saat ini PLN tengah berubah dari sebelumnya menerapkan kultur tertutup menjadi transparan. ”Kami ingin membangun environment yang kondusif untuk investasi dan inovasi dengan spirit fairness (kewajaran). Kami ingin memastikan perencanaan investasi bisa sesuai dan commercially feasible (layak secara komersial),” ujarnya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu menuturkan, pembangunan infrastruktur transmisi listrik mau tidak mau harus dilakukan guna mengevakuasi listrik berbasis energi terbarukan dari sumbernya ke pusat permintaan. Di sisi lain, ia juga terus mendorong agar kelistrikan dapat dirasakan seluruh wilayah di Indonesia.

Baca juga: Transisi Energi dan Peningkatan Kapasitas Energi Terbarukan