Kuota Impor Beras Tahun Ini Ditambah 1,6 Juta Ton

Separuh lebih daerah alami kenaikan harga beras. Kuota impor beras pada 2024 ditambah 1,6 juta ton menjadi 3,6 juta ton.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh membongkar beras impor dari Thailand yang baru tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dengan menggunakan kapal Vimc Unity, Senin (29/5/2023). Pada 2024, pemerintah menambah impor beras sebanyak 1,6 juta ton sehingga total beras yang bakal didatangkan dari luar negeri menjadi 3,6 juta ton.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton. Dengan begitu, total kuota impor beras pada 2024 menjadi 3,6 juta ton. Program baru menstabilkan harga beras, yakni Bulog Siaga, juga digulirkan, sedangkan pengalihan cadangan beras pemerintah ke komersial dilanjutkan.

Sejumlah langkah itu diambil lantaran produksi padi masih belum mencapai puncak dan kenaikan harga beras kian masif. Per pekan keempat Februari 2024 atau dua pekan sebelum Ramadhan, separuh lebih kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hibrida di Jakarta, Senin (26/2/2024). Rapat tersebut dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.

Direktur Impor Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistyo mengatakan, Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor (PI) 2 juta ton beras untuk tahun ini sehingga tinggal direalisasikan Perum Bulog. Kuota impor itu berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 7 Desember 2023.

”Selain itu, ada tambahan alokasi impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton. Keputusan itu merupakan hasil rakortas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 5 Februari 2024. Kami belum menerbitkan PI impor beras itu lantaran masih dalam proses perubahan neraca komoditas sebagai syarat pengajuan PI,” ujarnya.

Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor 2 juta ton beras untuk tahun ini. Selain itu, ada tambahan alokasi impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton.

Baca juga: Menggendong Problem Beras

Berdasarkan data Kemendag, pada tahun ini, total kuota impor beras untuk keperluan umum sebanyak 3,6 juta ton. Dari PI yang telah diterbitkan untuk 2 juta ton beras keperluan umum, per 23 Februari 2024, realisasinya baru 16,43 persen atau 328.626 ton.

Adapun alokasi impor beras untuk industri serta hotel, restoran, dan kafe (horeka) tahun ini sebanyak 445.761 ton. Jumlah beras khusus tersebut yang telah diterbitkan PI-nya sebanyak 378.258 ton. Dari jumlah itu, realisasinya baru 10.313 ton.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayan Publik Bulog Epi Sulandari menuturkan, Bulog terus berupaya menambah cadangan beras pemerintah (CBP) melalui impor beras. Sepanjang Januari-25 Februari 2024, Bulog telah mendatangkan 659.008 ton beras dari luar negeri.

”Per 25 Februari 2024, stok beras Bulog sebanyak 1,3 juta ton, termasuk CBP. Stok beras itu tersebar di 26 kantor wilayah Bulog di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Limbung Beras

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pekerja mengangkut karung beras di kawasan pergudangan modern Perum Bulog, Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (30/12/2023). Perum Bulog mendatangkan teknologi mesin rice to rice (RtR) untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan mutu berasnya semakin baik.

Program Bulog Siaga

Untuk menstabilkan harga beras, Bulog tidak hanya diminta menggulirkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan beras bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah. Bulog juga menginisiasi program baru dan diminta pemerintah melanjutkan program pengalihan CBP ke komersial.

Epi menjelaskan, per 20 Februari 2024, Bulog menginisiasi program Bulog Siaga (Siap Jaga Harga). Program ini merupakan kerja sama Bulog dengan pemerintah daerah untuk menjual beras SPHP langsung kepada masyarakat.

Beras berkemasan 5 kilogram (kg) itu dijual Rp 53.000-Rp 54.500 di kantor-kantor kelurahan. Untuk langkah awal, program itu digulirkan di wilayah Jabodetabek dan setiap lokasi mendapatkan jatah 3 ton hingga 5 ton beras.

Selain itu, lanjut Epi, pemerintah meminta Bulog untuk mengendalikan harga beras premium. Hal itu dilakukan dengan mengalihkan 200.000 ton CBP ke komersial. Dari jumlah itu, 50.000 ton disalurkan ke Pasar Induk Beras Cipinang dan 150.000 ton ke penggilingan padi.

Pada penugasan I (November 2023-Januari 2024), realisasi pengalihan beras tersebut mencapai 200.000 ton atau 100 persen dari target. Adapun pada penugasan II, realisasinya baru 77.118 ton atau 39 persen dari target.

Baca juga: Kenaikan Harga Beras Masih Berlanjut hingga Maret 2024

Pemerintah dan Bulog mengambil sejumlah upaya itu lantaran harga beras semakin tinggi dan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga rerata nasional beras medium per pekan keempat Februari 2024 sebesar Rp 15.387 per kg, naik 5,44 persen dibandingkan Januari 2024.

Dalam sepekan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras juga bertambah dari 179 kabupaten/kota menjadi 268 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hal itu menunjukkan separuh lebih kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras.

Selain itu, meski produksi padi bakal meningkat dan surplus beras mulai terjadi pada Maret 2024, defisit beras nasional diperkirakan masih terjadi pada Januari-Maret 2024. Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, total produksi beras pada Januari-Maret 2024 sebanyak 5,81 juta ton. Dengan total kebutuhan konsumsi beras nasional sepanjang tiga bulan di awal tahun ini sebesar 7,62 juta ton, RI masih defisit beras 1,81 juta ton.

Strategi komunikasi

Dalam beberapa hari terakhir, Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya menggulirkan strategi komunikasi untuk menenteramkan pelaku dan pasar perberasan. Salah satu caranya dengan menyebar informasi panen padi dan surplus beras di beberapa daerah melalui media massa melibatkan dinas-dinas pertanian setempat.

Mengutip hasil KSA BPS, Kementan menggaungkan produksi beras pada Maret 2024 bakal mencapai 3,51 juta ton. Beberapa daerah bakal panen padi dan surplus beras cukup besar. Daerah itu antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Baca juga: Mengamankan Produksi Beras

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Buruh tani dipekerjakan untuk memanen padi yang rusak setelah terendam banjir selama lebih dari dua pekan di Desa Cangkring, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (24/2/2024).

Pada Maret 2024, produksi gabah kering panen (GKP) dan surplus beras di Banten, misalnya, diperkirakan masing-masing 261.964 ton dan 45.963 ton. Di Jawa Tengah, surplus beras diperkirakan terjadi pada Februari dan Maret 2024, masing-masing 10.926 ton dan 922.822 ton.

Adapun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, produksi GKP masing-masing 154.378 ton dan 181.398 ton. Tidak hanya itu, Kementan bahkan menyebut program food estate (lumbung pangan) di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, bakal memasuki masa panen. Lahan padi di kawasan itu seluas 7.164 hektar (ha).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Godfriedson menuturkan, dari luas lahan itu, tanaman padi yang sudah dipanen seluas 199 ha. Sisanya, 6.976 ha akan dipanen pada pertengahan Maret hingga April 2024. ”Kami perkirakan produksi GKP-nya rerata 5,5 ton per ha,” katanya melalui saran pers, Minggu (25/2/2024).

Data KSA BPS itu, kan, prediksi. Untuk itu, Kementan harus mengecek realisasi produksinya. Yang benar-benar panen itu di mana dan berapa realisasi produksinya.

Deputi Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden Edy Priyono meminta Kementan tidak sekadar menggunakan data hasil KSA BPS. Kementan harus bisa memastikan luas dan jumlah panen padi di sejumlah daerah di Indonesia secara riil.

”Data KSA BPS itu, kan, prediksi. Untuk itu, Kementan harus mengecek realisasi produksinya. Yang benar-benar panen itu di mana dan berapa realisasi produksinya,” ujarnya.

Selain itu, Edy juga meminta Bulog segera mempercepat realisasi impor beras sebelum panen raya yang diperkirakan berlangsung pada April 2024. Hal itu dalam rangka memperkuat CBP agar program SPHP dan bantuan beras bisa berjalan dengan lebih masif untuk menekan harga beras.

”Kalau impor tidak dipercepat dan CBP yang dikelola Bulog semakin sedikit, bakal berpengaruh negatif ke pasar beras. Untuk itu, impor perlu dipercepat sehingga CBP kembali bertambah,” katanya.

Baca juga: Potensi Surplus Beras Dihantui Risiko Banjir dan Bera