Bansos Tambahan Tak Banyak Naikkan Konsumsi dan Penjualan
Ketidakpastian ekonomi, terutama kenaikan harga pangan sulit diimbangi bantuan sosial.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F29%2Fd2a842fd-69fc-4475-ac84-f81434ae52e0_jpg.jpg){kind=logo}
Warga membawa beras bantuan pemerintah yang ia jemput di kantor Camat Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (29/1/2024). Total 393.913 keluarga miskin di Sumbar akan mendapat bantuan beras 10 kg per bulan yang disalurkan Bulog Sumbar hingga Juni 2024. Bantuan pangan tersebut diharapkan bisa meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan menekan laju inflasi.
JAKARTA, KOMPAS - Kebijakan pemerintah menambah bantuan sosial di puncak tahun pemilu bisa meningkatkan atau setidaknya menjaga daya beli masyarakat ekonomi bawah. Namun, dana ini dinilai tidak akan berdampak signifikan pada perekonomian tahun 2024.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 496,8 triliun, meningkat sekitar 4 persen daripada tahun 2023. Anggaran itu, di antaranya, digunakan untuk bantuan di luar program rutin jaring perlindungan sosial, seperti bantuan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Januari-Juni 2024, dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi pangan bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp 11,25 triliun, yang diberikan dalam periode Januari-Maret 2024.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Baca juga: Bansos Oke, Coblos Mah Bebas ”Aja”
Bantuan sosial tahun ini dinilai sarat kepentingan politis karena angkanya lebih besar dari anggaran yang ditetapkan pemerintah di masa Pandemi Covid-19. Anggaran pada tahun ini juga lebih besar dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 468,2 triliun, dan hanya lebih rendah Rp 1,2 triliun dibandingkan alokasi untuk tahun 2020 sebesar Rp 498 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, Minggu (4/2/2023), mengatakan, sesuai sasaran ekonomi penerima, pemasukan yang diterima dari bantuan tunai atau bantuan lainnya akan cepat habis untuk belanja keperluan sehari-hari.
Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan para peserta program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) pada Senin, 29 Januari 2024, di Stadion Gemilang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan perasaan gembira karena dapat kembali bertemu dengan para peserta program Mekaar.
Bantuan mungkin akan berpengaruh pada indeks penjualan ritel, yang terdampak langsung pada peningkatan daya beli. Apalagi bantuan diguyurkan mendekati Ramadhan. Namun, ia menilai dampaknya pada perekonomian tidak sesignifikan dengan bantuan sosial saat masa pandemi.
Data kinerja penjualan ritel triwulanan Bank Indonesia (BI) menunjukkan, pada 2021 hingga 2022, penjualan ritel beberapa kategori barang konsumsi tumbuh positif. Namun, pada 2023 sampai November, rata-rata kategori produk ritel mengalami stagnasi bahkan penurunan pertumbuhan penjualan.
Bantuan-bantuan ini tidak akan memengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat secara umum.
BI juga memprediksi, pada akhir triwulan IV-2023, kinerja penjualan ritel akan tumbuh terbatas. Berdasarkan survei di laporan sama, prakiraan penjualan pada Februari (3 bulan) dan Mei (6 bulan) di 2024 akan menurun dibandingkan dengan tiga tahun ke belakang.
”Menurut hemat saya, bantuan-bantuan ini tidak akan memengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat secara umum. Namun, tetap saya kira pemberian bantuan sosial ini akan berkontribusi, meskipun tidak terlalu signifikan, termasuk terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum,” ujarnya.
Senior Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Wisnubroto, yang dihubungi terpisah, menilai, bantuan sosial yang ditambahkan ini tidak akan mengungkit banyak daya beli karena tingginya risiko ketidakpastian ekonomi tahun ini. Ketidakpastian itu salah satunya karena faktor kenaikan harga pangan akibat efek perubahan iklim.
”Saat ini, banyak (ketidakpastian) yang, antara lain, dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan, terutama beras karena gangguan produksi pangan,” tuturnya.
Baca juga: Jorjoran Bansos, Saat Uang Rakyat Dipolitisasi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kenaikan harga beras memicu inflasi selama enam bulan berturut-turut, yakni pada Agustus 2023 hingga Januari 2024. Per Januari 2024, tingkat inflasi bulanan dan tahunan beras masing-masing 0,64 persen dan 15,65 persen.
Di sisi lain, inflasi inti melambat lantaran permintaan, terutama dari kelas menengah bawah, terhadap sejumlah barang dan jasa nonpangan rendah. Inflasi tahunan pada Januari 2024 sebesar 2,57 persen. Meski demikian, angka itu disebut terkendali dan terjaga sesuai dengan target pemerintah dan BI.
Perkembangan inflasi beras
