Bansos Oke, Coblos Mah Bebas ”Aja”

Meski tidak ada paksaan memilih salah satu capres, penerima tetap bisa terpapar ”iklan” yang tersemat dalam bansos.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Warga membawa beras bantuan yang mereka ambil dari Kantor Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin (18/12/2023). Setiap penerima mendapatkan bantuan 10 kilogram beras.

Keluh kesah dan harapan mengemuka dalam obrolan sejumlah pengojek daring yang tengah menunggu penumpang tak jauh dari Stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten. Ada yang mengeluh harga serba naik dan penghasilan tak sebanding pengeluaran. Ada juga yang senang bakal dapat bantuan sosial.

”Bini ngeluh. Apa-apa mahal. Diminta irit makan di jalan,” kata seorang pengojek daring yang direspons senyum getir sejumlah lawan bicaranya, Kamis (1/2/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Tenang, bro. Bentar juga dapat bansos tunai. Lumayanlah. Soal coblos siapa nanti mah bebas-bebas aja,” ujar pengojek daring lain menimpali, disambung tawa rekan-rekan obrolannya.

Triyanto (35), pengojek daring, juga mengungkap kisah senada. Suaranya sayup-sayup terdengar dari boncengan belakang sepeda motor Vario 125 yang dikendarainya.

Ia mengaku penghasilannya rata-rata Rp 3,5 juta per bulan. Pengeluaran bulanan diupayakan tidak lebih dari penghasilan meski harga berbagai kebutuhan hidup makin mahal.

”Ya, kalau kurang, pinjam teman. Besoknya dibayar dengan nambah jam keliling,” kata ayah satu anak yang tinggal di Cisauk, Kabupaten Tangerang.

Bentar juga dapat bansos tunai. Lumayanlah. Soal coblos siapa nanti mah bebas-bebas aja.

Triyanto juga mengaku senang bakal ada guliran bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600.000 pada Februari 2024. BLT itu bisa digunakan buat mengganjal pengeluarannya yang semakin membesar.

”Ya, saya terbantu dengan BLT. Tetangga juga ada yang dapat beras. Soal mau pilih siapa saat coblosan, bebas-bebas aja,” ujarnya sembari menaikkan kaca helm.

Pada tahun politik ini, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial secara besar-besaran. Di luar sejumlah program rutin jaring perlindungan sosial, pemerintah menggulirkan bantuan beras, BLT mitigasi risiko pangan (pengganti BLT El Nino), dan BLT petani yang gagal panen atau puso.

Bantuan beras akan diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam dua tahap, yakni Januari-Maret dan April-Juni 2024. Setiap KPM akan mendapatkan 10 kg beras per bulan.

BLT mitigasi pangan senilai total Rp 11 triliun menyasar 18,8 juta KPM selama tiga bulan, yakni Januari-Maret 2024. Setiap KPM akan mendapat Rp 200.000 per bulan. Namun, pemerintah akan menyalurkannya tiga bulan sekaligus sebesar Rp 600.000 per KPM pada Februari 2024.

Kedua bansos terebut diberikan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga berpenghasilan rendah atas kenaikan harga sejumlah pangan pokok. Khusus bantuan beras, penyalurannya juga dalam rangka menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi beras.

Baca juga: Jorjoran Bansos, Saat Uang Rakyat Dipolitisasi

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Kamis, menyatakan, bantuan beras menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengendalikan inflasi, khususnya komponen harga bergejolak (volatile food). Hal itu diperlukan karena beras berkontribusi lebih dari 0,5 persen inflasi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kenaikan harga beras telah memicu inflasi selama enam bulan berturut-turut, yakni Agustus 2023-Januari 2024. Per Januari 2024, tingkat inflasi bulanan dan tahunan beras pada Januari 2024 masing-masing 0,64 persen dan 15,65 persen.

Iklan

Bantuan beras menjadi salah instrumen pemerintah untuk mengendalikan inflasi.

Adapun BLT puso yang akan diberikan Rp 8 juta per 1 hektar lahan pertanian melalui kelompok tani. Setiap kelompok tani bisa menerima bantuan gagal panen yang beragam, mulai dari Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta. BLT ini menyasar petani-petani yang gagal panen akibat dampak kekeringan atau banjir.

Pengurus Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indoneaia (AB2TI) Jawa Barat Masroni, Jumat (2/2/2024), mengatakan bantuan itu akan meringankan beban petani yang gagal panen. Namun, sebenarnya bantuan itu sangat diperlukan pada musim kemarau tahun lalu karena ada petani yang gagal panen, terutama di Indramayu.

”Bagi petani yang belum menerima bantuan tersebut pada tahun lalu, sebaiknya juga didata kembali dan diberi bantuan pada tahun ini,” katanya.

Baca juga: Tanaman Padi Puso, Petani Indramayu Tak Nikmati Kenaikan Harga Beras

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Potret sawah yang terdampak kekeringan di daerah Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (2/9/2023). Selain mengurangi produksi, kekeringan juga membuat petani di sentra padi nasional itu tidak menikmati kenaikan harga beras di pasaran.

”Iklan” dalam bansos

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, pada dasarnya, bansos, termasuk bantuan pangan, bisa menjadi salah satu alat untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli. Hal itu terutama di saat krisis ekonomi terjadi.

Memasuki tahun 2024, risiko ekonomi tidak sebesar saat pandemi Covid-19 merebak serta ketika harga pangan dan energi melonjak tinggi. Inflasi tahunan pada Januari 2024 yang sebesar 2,57 persen juga terkendali dan terjaga sesuai target pemerintah dan Bank Indonesia.

Namun, lanjut Faisal, berkaca dari inflasi volatile food dan inti, masih ada persoalan yang mencuat. Tingkat inflasi tahunan volatile food dan inti pada Januari 2024 masing-masing 7,22 persen dan 1,68 persen.

Sejumlah kenaikan harga pangan pokok, termasuk beras, masih menjadi sumber utama inflasi volatile food. Di sisi lain, inflasi inti melambat lantaran permintaan, terutama dari kelas menengah bawah, terhadap sejumlah barang dan jasa nonpangan rendah.

”Di sinilah jor-joran bansos, baik berupa pangan maupun uang tunai, berperan menekan inflasi sekaligus menjaga daya beli. Kebijakan itu menguntungkan rakyat. Kendati begitu, tetap ada kepentingan politik yang menungganginya,” katanya.

Baca juga: Beras Picu Inflasi Selama Enam Bulan Berturut-turut

KOMPAS/PRIYOMBODO

Calon pembeli memeriksa beras yang ditawarkan di salah satu toko di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (23/01/2024). Pembeli mengeluhkan harga beras yang tinggi.

Tidak ada paksaan memilih dan preferensi politik terhadap penerima bansos. Namun, mereka berpotensi terpapar ”iklan-iklan” yang ditempelkan atau diselipkan dalam bansos, bahkan yang disampaikan dalam pendistribusian bansos.

Padahal, lanjut Faisal, pemerintah sudah memiliki sejumlah langkah yang direncanakan tahun lalu guna meredam inflasi tahun ini. Salah satunya tidak akan menaikkan lagi komponen harga yang diatur pemerintah (administered price).

Pemerintah juga telah memiliki program jaring perlindungan sosial yang digulir rutin setiap tahun dan melanjutkan bantuan beras. Namun, tiba-tiba, pemerintah menggulirkan BLT mitigasi risiko pangan sebagai pengganti BLT El Nino.

”Timing atau pengaturan waktunya juga mendekati pemilihan umum yang digelar pada 14 Februari 2024. Hal ini mengindikasikan ada kepentingan politik di balik bansos dadakan tersebut,” kata Faisal.

Faisal menambahkan, meskipun menerima bansos, masyarakat tetap berhak memilih siapa saja calon pemimpin negara selanjutnya. Artinya, tidak ada paksaan memilih dan preferensi politik terhadap penerima bansos. Namun, mereka berpotensi terpapar ”iklan-iklan” yang ditempelkan atau diselipkan dalam bansos, bahkan yang disampaikan dalam pendistribusian bansos.

Baca juga: Aji Mumpung Bansos

SUMBER: BPS

Perkembangan inflasi beras