Harga Beras Naik Lagi di Atas Harga Tahun Lalu

Harga rata-rata nasional beras medium pada pekan keempat Januari 2024 di atas harga rerata tertinggi beras Oktober 2023.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh mengangkut beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (4/1/2024). Indonesia diperkirakan akan mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. Defisit itu berpotensi menyebabkan kenaikan harga beras.

JAKARTA, KOMPAS — Harga beras medium naik lagi melebihi harga beras tahun lalu. Daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas pokok itu juga terus bertambah. Pemerintah berupaya meredam kenaikan harga beras, terutama melalui percepatan impor dan intervensi pasar.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 22 Januari 2024, harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.260 per kg. Harga tersebut di atas harga rata-rata nasional tertinggi beras medium tahun lalu yang terjadi pada Oktober, yakni Rp 13.210 per kg. Harga beras medium itu juga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp 10.900-Rp 11.800 per kg berdasarkan zonasi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan, pada pekan ketiga Januari 2024, harga rata-rata beras medium naik 0,28 persen secara mingguan. Padahal, pada pekan pertama Januari 2024, harganya telah turun 0,38 persen secara mingguan.

”Kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga beras hingga pekan ketiga Januari 2024 bertambah menjadi 247 daerah. Sebelumnya, pada pekan pertama dan kedua Januari 2024, jumlahnya masing-masing baru 104 daerah dan 116 daerah,” ujar Pudji dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Per 22 Januari 2024, harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.260 per kg. Harga tersebut di atas harga rata-rata nasional tertinggi beras medium tahun lalu yang terjadi pada Oktober, yakni Rp 13.210 per kg.

BPS mencatat, ada 10 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Merangin yang harga berasnya naik 14,22 persen, Kerinci 9,53 persen, Rejang Lebong 7,29 persen, Sijunjung 5,7 persen, dan Serdang Bedagai 4,98 persen.

Bapanas menyebutkan kenaikan harga beras terjadi akibat produksi padi pada Januari-Februari 2024 diperkirakan defisit. Berdasarkan Kerangka Sampel Area BPS, defisit beras pada Januari 2024 diperkirakan sebanyak 1,61 juta ton dan pada Februari 2024 mencapai 1,22 juta ton.

Baca juga: Waspadai Defisit Beras pada Januari-Februari 2024

Kendati bakal defisit, Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin panen padi pada Januari-Februari 2024 tetap ada. Hal itu terutama di sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat.

Direktur Perbenihan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, Inti Pertiwi Nashwari mengemukakan, ada sejumlah provinsi yang panen padinya cukup luas di atas 30.000 hektar pada Januari 2024. Daerah tersebut adalah Jawa Timur dengan panen padi seluas 47.104,92 hektar, Jawa Barat 41.669,44 hektar, Sumatera Utara 35.138,19 hektar, dan Kalimantan Barat 31.322,36 hektar.

”Perum Bulog diharapkan dapat memantau daerah-daerah tersebut dan bisa menyerap gabah petani untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP),” katanya.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah bersama Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Bayu Krisnamurthi (kanan) dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kiri) di Gudang Bulog GBB Umbul Tengah, Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (8/1/2024).

Untuk meredam kenaikan harga beras, pemerintah akan memperkuat CBP yang dikelola Bulog. Pemerintah juga akan mengintervensi harga beras di pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan menggulirkan bantuan beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Minggu (21/1/2024), menuturkan, CBP akan dilakukan melalui serapan gabah atau beras di dalam negeri dan impor beras. CBP yang harus dimiliki Bulog minimal sebanyak 1,5 juta ton.

Idealnya, pemerintah memiliki CBP yang berasal dari serapan gabah atau beras di dalam negeri. Lantaran diperkirakan terjadi defisit produksi beras pada Januari-Februari 2024, pemerintah tidak mau mengambil risiko sehingga memutuskan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini secara bertahap.

”Impor beras itu ditargetkan tidak berlangsung pada panen raya padi yang tahun ini diperkirakan mundur dari Maret-April menjadi April-Mei. Hal ini penting agar gabah kering panen di tingkat petani tidak turun drastis,” katanya.

Lantaran diperkirakan terjadi defisit produksi beras pada Januari-Februari 2024, pemerintah tidak mau mengambil risiko.

Arief menyatakan, pemerintah juga mulai menggulirkan bantuan beras tahap I kepada 22 juta keluarga berpenghasilan rendah mulai Januari ini. Selain itu, pemerintah akan mengintervensi harga beras di pasar melaui program SPHP. Bantuan beras dan SPHP itu bersumber dari CBP yang dikelola Bulog yang saat ini masih sebanyak 1,4 juta ton.

Baca juga: Defisit Beras Januari-Februari Ditutup Impor

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pedagang bersiap menyimpan minyak goreng Minyakita yang didistribusikan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Kamis (16/2/2023). Pada Senin (22/1/2024), Kementerian Perdagangan menyatakan tidak akan mengubah harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat, termasuk kemasan Minyakita, yakni tetap Rp 14.000 per liter, hingga Lebaran.

Minyak goreng

Dalam rapat pengendalian inflasi daerah tersebut juga terungkap rencana pemerintah menjaga stok dan harga minyak goreng di dalam negeri menjelang Ramadhan-Lebaran. Pemerintah memutuskan tidak akan menaikkan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng dan menaikkan harga minyak goreng hingga Lebaran.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menuturkan, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, kebijakan DMO akan tetap dipertahankan pada tahun ini. Sepanjang tahun lalu, kebijakan itu terbukti mampu menjamin stabilitas stok dan harga minyak goreng di dalam negeri.

Pemerintah juga memutuskan volume DMO minyak goreng pada periode Ramadhan-Lebaran 2024 tetap, yakni sebanyak 300.000 ton per bulan. Artinya, pemerintah tidak menaikkan DMO seperti tahun lalu yang naik dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan.

”Kami juga tidak akan menaikkan harga eceren tertinggi (HET) minyak goreng rakyat yang bersumber dari pemenuhan DMO, termasuk Minyakita, hingga Lebaran nanti. Harganya tetap, yakni Rp 14.000 per liter,” tuturnya.

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Tangkapan layar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim yang menjelaskan rencana dan realisasi impor sejumlah bahan pangan pokok dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (22/1/2024). Dalam kesempatan itu, Isy juga menyatakan pemerintah tidak akan mengubah kebijakan DMO dan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat.

Menurut Isy, keputusan tidak menaikkan HET minyak goreng rakyat itu menjawab informasi yang beredar tentang pemerintah yang akan mengevaluasi dan menaikkan HET itu menjadi Rp 15.000 per liter. Informasi itu justru menyebabkan para pelaku usaha menunda distribusi minyak goreng rakyat itu sehingga harganya mulai bergerak naik.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 19 Januari 2023, harga rata-rata nasional Minyakita Rp 15.100 per liter. Harga tersebut lebih tinggi 7,28 persen daripada HET Minyakita. Daerah dengan harga Minyakita tertinggi antara lain Maluku Utara (Rp 17.750 per liter), Papua (Rp 17.111 per liter), Nusa Tenggara Timur (Rp 17.000 per liter), dan Kalimatan barat (Rp 16.375 per liter).

Baca juga: ”Selilit” Minyak Goreng Sawit