Muncul Menjelang Pemilu, Wacana Megaproyek Tanggul Laut Raksasa Dinilai Sarat Politis
Proyek tanggul laut yang sebenarnya penting bagi warga di pesisir Pantura dinilai terganggu dengan muatan politis.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F06%2F11%2F199dc447-b36b-436a-8335-ef99acf348f8_jpeg.jpg){kind=logo}
Tanggul pesisir tahap II paket 1 proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (NCICD) di Cilincing, Jakarta Utara, Senin (11/6/2018).
JAKARTA, KOMPAS – Sebulan sebelum pemilihan umum, pemerintah menggagas pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang jalur pantai utara Jawa. Dalam waktu dekat, akan dibentuk satuan tugas untuk mengkaji konsep, anggaran, serta skema pembiayaannya. Namun, proyek yang sebenarnya penting ini dinilai sarat muatan politik karena melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sedang maju di Pemilu 2024.
Urgensi pembangunan tanggul laut di pesisir pantai utara (Pantura) Jawa sebenarnya sudah sejak lama menjadi isu serius seiring dengan laju penurunan muka tanah (land subsidence) yang semakin parah di kawasan Pantura hingga 1-25 cm per tahun. Pada saat yang sama, terjadi kenaikan permukaan laut di kisaran 1-15 cm yang diperparah oleh perubahan iklim.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Akibat penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut itu, sering terjadi banjir rob di kawasan Pantura yang tingginya bisa berkisar hingga 5-200 cm. Kualitas hidup masyarakat di pesisir pun terganggu akibat minimnya akses sanitasi layak dan pengelolaan air limbah di pesisir.
Baca Juga: Tol Tanggul Laut, Harapan Warga Pesisir Demak
Pemerintah sebelumnya sudah mulai membangun tanggul laut di beberapa titik pesisir Pantura sebagai bagian Program Strategis Nasional (PSN). Pertama, proyek tanggul laut di pesisir DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, yang terdiri dari tiga fase pembangunan. Fase A diperkirakan selesai tahun 2030, fase B yang baru akan dimulai pada 2030, dan fase C yang dimulai pada 2040.
Kedua, proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak, yang telah dimulai sejak tahun 2019 dan diperkirakan rampung pada 2025. Jalan tol ini juga akan difungsikan sebagai tanggul laut untuk menahan abrasi air laut di pesisir pantai utara Jawa Tengah.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F11%2F01%2Fec2222cd-f282-4957-b11d-1d7c188349fc_jpg.jpg){kind=logo}
Truk melintasi melintasi tiang pancang beton pada proyek tol Semarang-Demak Seksi 1 di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (1/11/2023).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pembangunan tanggul laut di jalur pesisir utara Jawa masih berlangsung secara terpisah. Ke depan, pemerintah ingin mengintegrasikan pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang jalur Pantura agar lebih komprehensif dan bermanfaat.
”Pembangunan tanggul laut yang sepotong-sepotong tidak bisa menyelesaikan masalah land subsidancesecara keseluruhan. Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa,” kata Airlangga dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut yang digelar Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Acara ini diprakarsai menteri pertahanan dalam waktu tiga hari.
Kemenko Perekonomian mengestimasi, kerugian ekonomi yang timbul akibat banjir tahunan di kawasan pesisir utara Jawa terhitung besar. Di pesisir Jakarta saja, kerugian yang dicapai bisa mencapai Rp 2,1 triliun per tahun dan dapat meningkat hingga Rp 10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depan.
”Itu karena Pantura memiliki share pertumbuhan hingga 20,7 persen dari total produk domestik bruto (PDB) nasional kita dengan adanya kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata di sepanjang kawasan itu,” kata Airlangga.
Di sepanjang Pantura, terdapat 70 kawasan industri, lima kawasan ekonomi khusus (KEK), dan lima wilayah pusat pertumbuhan industri. Jumlah penduduk di kawasan tersebut juga mencapai 50 juta orang. ”Ini aset-aset ekonomi yang bisa terganggu kalau banjir rob terus terjadi. Bukan hanya membahayakan kelangsungan ekonomi negara, tetapi juga kehidupan masyarakat,” ujar Airlangga.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menjelaskan, untuk saat ini, konsep pembangunan Tanggul Laut Raksasa Pantura yang komprehensif masih dalam tahap kajian. Pemerintah masih menggodok wacana tersebut, dari konsep, kebutuhan anggaran, sampai skema pembiayaan.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan membentuk satuan tugas atau tim kecil untuk mengkaji kebutuhan proyek pembangunan tanggul laut tersebut. Ada lima kementerian yang terlibat, yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerja Umum Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertahanan.
”Masih gagasan, mau dibuat kajiannya dulu. Saat ini paling tidak sudah ada (tanggul laut) di Jakarta, Semarang, sudah ada program yang jalan. Tetapi, kalau kita mau mengintegrasikan itu, harus ada tim yang mempersiapkan semuanya dari konsep sampai urusan pembiayaannya,” kata Wahyu.
Baca Juga: Rob Masih Merendam Pantura Demak
Diusulkan Prabowo
Isu pembangunan megaproyek tanggul laut raksasa Pantura ”tiba-tiba” muncul menjelang pemilu. Bahkan, menurut Airlangga, seminar nasional proyek tanggul laut itu mendadak diusulkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang saat ini maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024, berpasangan dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
”Acara ini diprakarsai menteri pertahanan dalam waktu tiga hari. Perintahnya tiga hari, syukur bisa kita siapkan,” kata Airlangga saat membuka seminar.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F08%2F0142891e-ef83-45af-bcf6-18ca79dc73d9_jpg.jpg){kind=logo}
Calon presiden Prabowo Subianto saat tiba untuk berkampanye di Saung Kita, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (8/12/2023).
Ini bukan kali pertama pembangunan tanggul laut raksasa Pantura digaungkan pemerintah. Sebelumnya, pada Juli 2023, Kemenko Perekonomian juga mengadakan acara diskusi serupa. Saat itu, bukan Prabowo yang ”digandeng”, melainkan Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah. Saat itu, Ganjar telah diumumkan maju sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Kemunculan Prabowo dalam diskusi megaproyek tanggul laut raksasa satu bulan menjelang pemilu ini pun menjadi sorotan publik. Sebab, pembangunan tanggul laut pantura bukan termasuk dalam ranah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemenhan. Apalagi, selama ini, pembahasan tanggul laut di pesisir utara Jawa juga tidak melibatkan peran Kemenhan.
Proyek yang sebenarnya secara teknis dibutuhkan jadi terganggu dengan adanya muatan-muatan politis.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, ada indikasi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pembahasan megaproyek tersebut. ”Ada overlapping kewenangan yang saya kira tidak patut karena menteri yang seharusnya mengurusi isu pertahanan ikut mengurusi isu lainnya,” katanya.
Ia menyayangkan hal tersebut, mengingat pembangunan tanggul laut di Pantura sebenarnya isu penting yang mendesak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. ”Proyek yang sebenarnya secara teknis dibutuhkan jadi terganggu dengan adanya muatan-muatan politis seperti ini,” tuturnya.
Nelayan membuka bekal sarapannya setelah melaut dengan latar belakang bangunan SD Negeri Bedono 1 yang sebagian terendam halamannya di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (9/3/2020). Setiap tahun halaman sekolah tersebut terus menghilang karena abrasi dan pasang air laut.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, meskipun ia dan kementeriannya tidak pernah terlibat langsung dalam kajian proyek tersebut, dalam pengalamannya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, ia kerap mendapati masalah yang dihadapi masyarakat di sepanjang pesisir Pantura.
Prabowo mengatakan keterlibatannya dalam proyek tersebut karena Universitas Pertahanan yang berada di bawah pengawasannya, ikut menjadi bagian dari tim yang melakukan kajian.
”Saya terpanggil untuk memusatkan perhatian pada Giant Sea Wall ini. Beberapa tahun terakhir saya mengunjungi kawasan itu, terus terang saja, bukan dalam kapasitas saya sebagai menhan tetapi sebagai pemimpin politik. Saya bertanya pada diri saya, sebagai pimpinan politik apa yang bisa saya buat,” katanya saat memberi kata sambutan.
