Keberpihakan pada Transportasi Massal Perlu Terus Didorong

Transportasi massal dinilai masih perlu menjadi prioritas utama pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Bus rapid transit (BRT) Trans Semarang melewati jalan di sekitar Gedung Lawang Sewu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (20/1/2019). Mulai beroperasi 2009, BRT Trans Semarang kini memiliki tujuh koridor guna melayani warga Semarang.

JAKARTA, KOMPAS — Adopsi transportasi umum masih menjadi agenda prioritas yang dinilai paling penting untuk dituntaskan pada tahun depan. Keberpihakan pemerintah pusat terhadap penetrasi angkutan umum dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dinantikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor meningkat pada 2022 dibandingkan 2021. Untuk mobil, jumlahnya mencapai 17,2 juta unit pada 2022, naik 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tren serupa terjadi pula pada sepeda motor dengan total 125,3 juta unit pada 2022, meningkat 4,4 persen dari 2021.

Dari data itu, Jawa Barat merupakan merupakan wilayah dengan kuantitas mobil tertinggi di Indonesia. Jumlahnya mencapai 3,8 juta unit atau 22,2 persen nasional pada 2022. Provinsi tetangga, DKI Jakarta, memimpin dengan kepemilikan tertinggi sepeda motor, yakni 17,3 juta unit setara 13,8 persen nasional dalam periode yang sama.

Baca juga: Tantangan Mengurangi Dominasi Kendaraan Pribadi

Pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi pada 2022 dibandingkan 2021 baik mobil dan sepeda motor juga terjadi di provinsi lainnya, di antaranya Sulawesi Selatan (5,4 persen), Sumatera Utara (4,5 persen), dan Kalimantan Timur (4,3 persen).

Transportasi umum belum mampu menggeser pamor kendaraan pribadi sehingga kemacetan masih terjadi. Kemacetan lalu lintas di wilayah aglomerasi perkotaan masih menjadi masalah yang perlu diprioritaskan pada tahun mendatang.

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISA

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro (kanan) bersama Sekretaris Jenderal MTI Haris Muhammadun saat memberi keterangan pers mengenai Rapat Kerja Nasional MTI 2023 di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro, pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya sudah tak terhindarkan. Kemacetan yang menimbulkan kerugian ekonomi menunjukkan sudah saatnya kendaraan pribadi dibatasi.

”Saya rasa pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta dan kota besar sudah tidak bisa dihindari lagi kalau kita ingin punya sistem transportasi efisien yang bisa memfasilitasi kita untuk mencapai tujuan dan menghubungkan akses pada kesempatan berusaha dan kegiatan ekonomi,” tutur Tory dalam Rapat Kerja Nasional MTI 2023 di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Selain itu, Sekretaris Jenderal MTI Haris Muhammadun berpendapat, isu keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan angkutan umum perlu jadi perhatian. Angkutan umum belum menjadi prioritas pembangunan kota-kota di Indonesia.

”Jumlah lajur jalan untuk kendaraan pribadi lebih banyak dibandingkan untuk angkutan umum,” katanya.

Digitalisasi semestinya dapat mengintegrasikan tarif integrasi angkutan umum. DKI Jakarta, misalnya, telah menerapkan tarif terintegrasi bagi Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, dan Transjakarta, termasuk bus pengumpan. Penumpang hanya dikenai Rp 10.000 meski telah berpindah-berpindah moda transportasi dalam satu kali perjalanan.

Haris menyayangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi-lagi bergerak sendiri. Kementerian Perhubungan berkali-kali menyatakan dukungannya, tetapi belum terimplementasi secara nyata. Seharusnya tarif terintegrasi dari kombinasi antarmoda ini bisa menyentuh hingga layanan kereta rel listrik (KRL) yang lintas provinsi.

Baca juga: Pejabat Publik Mesti Menjadi Contoh Beralih ke Transportasi Umum

Daya saing angkutan

Jakarta bisa menjadi percontohan untuk mengatasi kemacetan dengan metode mendorong (push)dan menarik (pull). Artinya, ada upaya untuk mendorong masyarakat mengurangi dan meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi. Sebaliknya, upaya tarikan berupa memperbaiki pilihan mobilitas moda transportasi umum.

”Kita harus upayakan angkutan umum diberikan keunggulan, ada daya saing dibandingkan kendaraan pribadi dan harus prioritas. Kenapa? Supaya mampu bersaing dengan kendaraan pribadi. Kalau angkutan umum tak lebih baik dari kendaraan pribadi, tak mungkin dipilih masyarakat,” tutur Haris.

Haris mengatakan, efektivitas metode ini dapat ditinjau dari pengawasan yang semestinya dapat dilakukan secara digital, yakni sistem transportasi cerdas. Pengawasan yang optimal, idealnya, dilakukan oleh alat, bukan manusia.

”Kita sudah harus bermain evidence based, jadi apa-apa harus ada buktinya. Oleh karena itu, tilang elektronik, dan lain-lain, kami dukung,” kata Haris.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Suasana lalu lintas di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). Lalu lintas di jalan itu relatif lebih tertib dibandingkan jalan lain yang tidak dilengkapi dengan sistem tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/ETLE).

Pada saat bersamaan, Kemenhub terus mendorong pembangunan transportasi massal di sejumlah kota. Hingga tahun ini, pihaknya telah membangun lima kota yang menerapkan sistem pengangkutan umum massal.

Menurut Sekretaris Jenderal Perhubungan Novie Riyanto, optimalisasi sistem angkutan massal yang terintegrasi dengan pemanfaatan sistem transit dan angkutan pengumpan perlu dilakukan. Hal ini mendukung mobilitas aktif masyarakat sekaligus mendukung sistem perkotaan yang berkelanjutan.

Terkait rencana pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta, pihaknya belum dapat berkomentar banyak. Novie menyerahkan isu ini untuk didiskusikan dalam forum organisasi masyarakat sipil, seperti Rakernas MTI yang melibatkan para pakar, pelaku usaha, serta masyarakat.

Baca juga: Kombinasi Kebijakan untuk Mengurai Kemacetan Ibu Kota