Atasi Masalah ”Blankspot”, Satelit Orbit Rendah Jadi Opsi

Masalah "blankspot" dapat diatasi dengan perluasan infrastruktur telekomunikasi menggunakan satelit orbit rendah.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN (HAS)

Teknisi melakukan perawatan jaringan pada menara base transceiver station (BTS) layanan telekomunikasi seluler di Depok, Jawa Barat, Sabtu (3/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS  —  Masalah blankspot atau wilayah yang tidak tersentuh akses sinyal telekomunikasi sampai ke desa tertinggal, terdepan, dan terluar perlu segera dituntaskan. Perluasan infrastruktur telekomunikasi untuk mengatasi itu bisa menggunakan satelit orbit rendah.

”Penguatan infrastruktur digital dilakukan dengan cara terus memperluas infrastruktur 4G sampai ke desa-desa hingga memanfaatkan satelit orbit rendah. Layanan telekomunikasi sudah menjadi tumpuan kebutuhan komunikasi sehari-hari,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Wayan Toni Supriyanto saat membuka diskusi ”Strategi Indonesia sebagai Digital Hub Asia”, Rabu (6/12/2023), di Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Wayan juga mengatakan, operator telekomunikasi seluler semestinya menaruh perhatian terhadap masalah blankspot. Apalagi, masalah blankspot layanan telekomunikasi berteknologi akses seluler 4G.

”Kami minta operator telekomunikasi seluler menuntaskan masalah blankspot 4G,” ujarnya.

Secara khusus untuk desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo telah menghadirkan sekitar 1.600 lokasi pemancar dari dana kewajiban pelayanan universal (USO) sepanjang 2015-2020. Kemudian, dari 2015 sampai sekarang, Bakti Kemenkominfo menyediakan akses internet di sekitar 4.000 titik lokasi.

Selanjutnya, pada kurun waktu 2016–2019, proyek pembangunan jaringan tulang punggung telekomunikasi Palapa Ring yang memiliki panjang kabel sekitar 12.000 kilometer dibangun. Pembangunannya menggunakan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Baca juga: Aral Terjal Proyek Telekomunikasi Rural

Pelaksana Tugas Direktur Layanan Teknologi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kemenkominfo Yulis Widyo Marfiah mengatakan, pada tahun 2021-2023, Bakti Kemenkominfo menyediakan pemancar 4G di sekitar 5.000 titik lokasi di desa 3T. Sebanyak 65 persen dari lokasi itu berada di Papua.

Kemenkominfo terus berupaya menuntaskan penyelesaian pembangunan pemancar 4G di desa 3T, yang sekarang masih ada sejumlah titik lokasi. Titik lokasi ini dikabarkan berada di area kahar. Satelit Republik Indonesia atau Satria-1 yang telah meluncur Juni 2023 bisa jadi opsi.

”Setelah Satria-1 beroperasi, akan ada pula Satria berikutnya. Cuma proyek ini (satelit Satria baru) masih akan melihat dulu kemampuan fiskal negara,” kata Yulis.

ADITYA PUTRA PERDANA

Kendaraan melintas di depan Balai Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/9/2021). Terletak di lereng Gunung Telomoyo, Desa Sepakung merupakan daerah blankspot. Namun, kini sekitar 70 persen wilayahnya sudah tersedia internet, yang antara lain difasilitasi oleh BUMDes.

Kajian

Praktisi hukum dan regulasi telekomunikasi I Ketut Prihadi, saat dihubungi terpisah, mengatakan, footprint atau jangkauan layanan satelit telekomunikasi orbit rendah, seperti Starlink milik Elon Musk dan OneWeb, bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain, keberadaan satelit orbit rendah memang bisa mengisi keterbatasan akses telekomunikasi di Indonesia.

Secara regulasi, satelit telekomunikasi orbit rendah dimungkinkan melayani daerah 3T atau wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) sesuai istilah di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Hal terpenting adalah operator satelit telekomunikasi orbit rendah memenuhi semua persyaratan perizinan, yakni izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup satelit, izin penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet, izin jasa multimedia layanan network access point, dan hak labuh. Jika seluruh perizinan tersebut sudah diperoleh, mereka harus mengurus izin badan hukum Indonesia.

”Hanya saja, pemerintah perlu mengkaji kembali apakah Satria-1 sudah cukup melayani semua titik lokasi blankspot yang masih terjadi sampai ke desa-desa 3T? Jika cukup, pemerintah berarti tidak perlu menggunakan opsi satelit orbit rendah (yang di antaranya dimiliki oleh Starlink milik Elon Musk dan OneWeb). Jika kurang, ini yang harus ditelusuri bagaimana dulu perencanaan Satria-1 yang melibatkan dana negara,” ujar Ketut.

Menurut dia, apabila keberadaan Satria-1 ternyata terbukti benar belum bisa mengatasi masalah blankspot dan kebutuhan akses internet, pemerintah berarti harus punya perencanaan baru untuk menggunakan satelit telekomunikasi orbit rendah. Pilihannya, Bakti akan berkontrak dengan operator satelit telekomunikasi orbit rendah lalu masyarakat di desa 3T mendapatkan akses internet secara gratis.

Baca juga: Lima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Menara BTS Kemenkominfo Siap Disidangkan

Chief Corporate Affairs XL Axiata Marwan O Baasir mengatakan, Kemenkominfo pernah mengeluarkan data bahwa ada 12.548 desa di Indonesia belum menikmati layanan jaringan 4G. Dari jumlah itu, 9.113 desa di antaranya berada di wilayah 3T yang pembangunan infrastruktur pemancar 4G jadi tanggung jawab Bakti Kemenkominfo. Sementara 3.435 desa sisanya jadi tanggung jawab operator telekomunikasi seluler. Untuk tanggung jawab ini, XL Axiata sendiri mendapat jatah 861 desa dan sekarang sudah terbangun semuanya.

Menurut dia, jika pemerintah mengatakan masih ada masalah blankspot, itu perlu diperjelas lokasi di mana. Pemerintah juga diharapkan menjelaskan apakah ada kaitannya dengan 3.435 desa yang menjadi tanggung jawab pembangunannya oleh operator seluler atau data yang berbeda.

Baca juga: Satria-1 Beroperasi Desember 2023, Satria-2 Mulai Disiapkan