Perputaran uang dalam belanja konsumsi masyarakat selama masa Pemilu 2024 diperkirakan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi domestik. Kendati demikian, momentum tahun politik cukup berdampak bagi industri perbankan.
Oleh
AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO
·3 menit baca
TANGKAPAN LAYAR
Ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhamad Chatib Basri memberikan penjelasan mengenai dampak tahun politik 2024 terhadap perekonomian domestik secara virtual dalam Bank BTPN Economic Outlook 2024, di Jakarta, Rabu (22/11/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Belanja konsumsi masyarakat di tengah masa kontestasi Pemilihan Umum 2024 diperkirakan mencapai triliunan rupiah dan berdampak positif bagi perekonomian domestik. Di sisi lain, pemimpin selanjutnya memiliki kewajiban untuk dapat menghimpun investasi senilai Rp 1.800 triliun agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.
Hal ini disampaikan oleh ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhamad Chatib Basri secara virtual dalam Bank BTPN Economic Outlook 2024, di Jakarta, Rabu (22/11/2023). Hadir pula Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, serta Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Bank BTPN) Henoch Munandar.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Chatib mengatakan, momentum pemilu yang berlangsung pada Februari 2024 akan memberikan efek belanja (spending effect) yang muncul dari berbagai aktivitas belanja selama periode kampanye dan pemilu. Sebagai ilustrasi, setiap partai politik setidaknya akan menempatkan satu saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlahnya sekitar 800.000 TPS.
Jika setiap saksi di satu TPS memperoleh konsumsi senilai Rp 100.000 dalam sehari, setiap partai politik membutuhkan biaya Rp 240 miliar. Dengan asumsi 10 partai, misalnya, total biaya untuk konsumsi saksi tersebut akan mencapai Rp 2,4 triliun.
”Berbagai belanja yang dikeluarkan selama periode kampanye dan pemilu akan memberikan efek konsumsi cukup besar. Belum lagi, pemerintah juga menggelontorkan dana untuk dampak El Nino dan berbagai macam bantuan lainnya. Jadi, dari sisi itu, saya melihat adanya efek growth yang positif,” katanya.
Lebih lanjut, momen transisi pergantian pemerintahan turut berdampak terhadap iklim investasi domestik. Ini karena para investor cenderung akan memilih untuk melihat terlebih dahulu (wait and see) siapa saja yang akan mengisi kursi di jajaran birokrasi pemerintahan baru dan seperti apa kebijakan yang akan diambil.
Proses tersebut setidaknya akan berlangsung selama lebih kurang sembilan bulan lantaran pemerintahan yang baru akan mengajukan penganggaran terlebih dahulu. Kendati demikian, lanjut Chatib, para investor tidak akan terlalu khawatir dalam masa transisi kekuasaan tersebut selama terdapat kepastian di dalamnya.
”Baik itu kabinet, kementerian, maupun pejabat eselon I, selalu ada adjusment dalam pemerintahan baru. Ini tidak hanya 2024, tapi setiap pergantian pemerintahan baru, termasuk pada 2014 juga demikian. Jadi, kehadiran orang-orang baru atau birokrasi baru tidak membuat investor cemas, melainkan lebih melihat arah kebijakannya,” ujarnya.
Chatib menambahkan, siapa pun yang nantinya terpilih dalam Pemilu 2024 harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pemodal asing. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto/PDB) nasional di atas 6 persen.
Ada sedikit penurunan permintaan kredit, utamanya dari korporasi yang biasanya menyumbang pertumbuhan hampir di atas 12 persen. Pada tahun ini cenderung sedikit melemah, mungkin karena terpengaruh momen tahun politik.
Sebab, investasi terhadap produk domestik bruto (incremental capital output ratio/ICOR) Indonesia saat ini berada pada level 6,8 persen. Artinya, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan 6,8 persen investasi terhadap PDB. Dengan demikian, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dibutuhkan investasi 47,6 persen terhadap PDB.
Di sisi lain, tabungan domestik (gross domestic savings) terhadap PDB hanya 36 persen sehingga menyisakan gap 11 persen atau setara Rp 1.800 triliun. Cara lain untuk menutup kesenjangan tersebut di antaranya dengan meningkatkan penerimaan pajak domestik dan melalui utang negara.
Selain memberikan katalis positif terhadap perekonomian, momentum politik turut berimbas terhadap sektor keuangan, salah satunya perbankan. Direktur Utama PT Bank BTPN Tbk Henoch Munandar menjelaskan, momentum tahun politik memicu perlambatan kredit korporasi perbankan.
”Ada sedikit penurunan permintaan kredit, utamanya dari korporasi yang biasanya menyumbang pertumbuhan hampir di atas 12 persen. Pada tahun ini cenderung sedikit melemah, mungkin karena terpengaruh momen tahun politik,” ujarnya.
KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Direktur Utama PT Bank BTPN Tbk Henoch Munandar berbicara dalam diskusi Kompas Collaboration Forum di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (7/7/2023).
Kendati demikian, Henoch optimistis tren penyaluran kredit akan membaik pada semester II-2024 seiring dengan proyeksi penurunan suku bunga acuan global. Hal ini mengingat dampak era suku bunga tinggi global berimbas pada kenaikan tingkat suku bunga acuan domestik yang beberapa waktu lalu menjadi 6 persen.
Lebih lanjut, kenaikan suku bunga acuan tersebut berimbas pada biaya bunga (cost of fund) yang bertambah cukup signifikan bagi industri perbankan. ”Harapannya, tidak ada adjusment lagi sehingga penyaluran kredit bisa lebih baik pada tahun depan,” imbuhnya.
Febrio menambahkan, menjelang akhir tahun, kondisi perekonomian domestik terjaga stabil. Hal itu ditunjukkan melalui tren penguatan nilai tukar rupiah yang terapresiasi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Sebagaimana diketahui, rupiah pada akhir Oktober 2023 tergerus dan hampir menembus level Rp 16.000 per dollar AS. Belakangan, rupiah berbalik menguat dan bertengger di sekitar Rp 15.500 per dollar AS.
Febrio menyebut, pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan (resilien) dan inflasi yang terjaga membuat nilai tukar rupiah kembali stabil. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor domestik dan global sehingga aliran modal kembali masuk.
”Kemenkeu bersama dengan otoritas moneter terkait berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi makro dan memberikan iklim yang kondusif bagi sektor riil untuk terus berkembang,” katanya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F07%2F07%2Ff1bbdf04-af8b-477d-bed7-cb894439d063_jpg.jpg){kind=logo}
