Pembiayaan Proyek IKN Masih di Bawah Target

Pembiayaan IKN masih di bawah target. Dana dari KPBU dan swasta senilai Rp 253 triliun baru terhimpun Rp 35,5 triliun.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pekerja menyelesaikan pembangunan Istana Kepresidenana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (30/10/2023). Perkembangan pembangunan Istana Presiden hingga 19 Oktober 2023 mencapai 32,90 persen. Pada Juli 2024 Gedung Istana, lapangan upacara, dan infrastruktur jalan dalam kawasan IKN ditargetkan selesai dan fungsional 100 persen.

JAKARTA, KOMPAS - Pembiayaan untuk megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih jauh dari target. Bahkan, sampai saat ini, belum ada investor asing yang secara langsung berinvestasi.

”Tetapi sampai saat ini yang riil untuk memulai (investasi) memang belum. Namun, dengan tumpukan LoI (letter of intent) sebesar itu, masak satu saja ndak. Saya kira akan banyak. Hanya kita dahulukan dulu investor di dalam negeri,” kata Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan ketika melepas bantuan kemanusiaan ke Palestina di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Tetapi sampai saat ini yang riil untuk memulai (investasi) memang belum.

Di APEC CEO Summit, Presiden Jokowi menyebut saat ini adalah saat tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia dinilai menyediakan peluang besar karena pertumbuhan ekonomi yang terus mencapai sekitar 5 persen tahun 2023, demikian pula diperkirakan tahun 2024.

Tak hanya itu, ada potensi besar berupa kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, dan komitmen kuat untuk memastikan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Pemerintah Indonesia pun memprioritaskan pembangunan hilirisasi industri, transisi energi, dan pembangunan ibu kota baru, yakni IKN.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pengerjaan berbagai bangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (30/10/2023).

305 Surat

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dalam sambungan telekonferensi, Senin (20/11), menyatakan, derasnya aliran masuk dana investasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan IKN hanyalah soal waktu. Alasannya, minat investor asing sangat tinggi di proyek pembangunan IKN.

Sejauh ini, Otorita IKN telah menerima 305 surat pernyataan minat (letter of intent/LoI). Sebanyak 172 LoI di antaranya berasal dari investor domestik, sedangkan 133 LoI sisanya berasal dari investor asing.

Singapura menjadi negara asal investor dengan minat tertinggi, yakni 27 LoI. Disusul berturut-turut adalah Jepang (25 LoI), Malaysia (19 LoI), China (19 LoI), Korea Selatan (9 LoI), dan Amerika Serikat (7 LoI). Ada pula Finlandia (3 LoI), Spanyol (3 LoI), Uni Emirat Arab (2 LoI), Thailand 2 (LoI), Jerman (2 LoI), dan negara lainnya (18 LoI).

Singapura menjadi negara asal investor dengan minat tertinggi, yakni 27 LoI.

Agung mengakui, tahapan investasi yang dimulai dari penyampaian LoI hingga kesepakatan oleh investor domestik lebih cepat ketimbang investor asing. Hal itu pula yang menjadi salah satu faktor kenapa hingga saat ini belum ada investor asing yang menanamkan modal mereka secara langsung ke IKN.

”Sebenarnya sudah ada investor asing yang telah masuk ke Indonesia untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN. Hanya saja, mereka yang berinvestasi melalui mitra kerja sama dengan perusahaan Indonesia,” ujar Agung.

Pemerintah dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa dibutuhkan dana hingga Rp 466 triliun untuk membangun IKN. Anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 89,4 triliun, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan swasta senilai Rp 253,4 triliun, serta BUMN dan BUMD senilai Rp 123,2 triliun.

Artinya, porsi terbesar pembangunan IKN mengandalkan investasi dari KPBU dan swasta. Namun, berdasarkan data Otorita IKN, realisasi investasi untuk pembangunan IKN dengan pembiayaannya di luar APBN baru mencapai Rp 35,5 triliun. Nilai investasi ini merupakan realisasi dari dua tahapan peletakan batu pertama yang dilakukan pada periode September dan awal November 2023.

Berdasarkan data Otorita IKN, realisasi investasi untuk pembangunan IKN dengan pembiayaannya di luar APBN baru mencapai Rp 35,5 triliun.

Nilai investasi yang dihimpun untuk proyek-proyek di peletakan batu pertama tahap pertama adalah Rp 23 triliun. Investasi ini tersebar untuk sejumlah proyek yang digawangi oleh Pertamina, Vasanta Innopark, Rumah Sakit (RS) Abdi Waluyo, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), serta 10 perusahaan swasta dalam negeri yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara.

”Konsorsium Nusantara sendiri nilai total investasinya mencapai Rp 40 triliun, tetapi penyalurannya dilakukan bertahap. Konsorsium ini membangun mal, hotel, perkantoran, serta taman dan ruang terbuka hijau,” kata Agung.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menjelaskan mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada para peserta Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Kantor Presiden di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

Tahap kedua

Adapun nilai investasi yang dihimpun untuk proyek-proyek di peletakan batu pertama tahap kedua sebesar Rp 12,5 triliun. Selain proyek investor swasta, pada tahap kedua ini juga terdapat kontrak non-APBN untuk pembangunan kantor lembaga negara, di antaranya gedung Bank Indonesia dan gedung BPJS Ketenagakerjaan.

Sejumlah proyek non-APBN yang sudah dimulai pembangunannya antara lain terdiri dari fasilitas perkantoran, hunian, rumah sakit, sarana pendidikan, dan sarana hiburan.

Pada Desember 2023 Otorita IKN akan kembali melakukan peletakan batu pertama dengan nilai investasi Rp 10 triliun untuk melengkapi target realisasi investasi dari KPBU dan swasta yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun ini sebesar Rp 45 triliun.

”Kami sudah targetkan groundbreaking selanjutnya dilakukan pada Desember 2023 dengan nilai Rp 10 triliun sehingga total sepanjang tahun ini nilai investasi non-APBN yang masuk ke IKN mencapai Rp 45 triliun,” ujar Agung.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Peserta Kompas100 CEO Forum Powered By PLN melihat maket gedung BI di kompleks Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

Sementara itu, peletakan batu pertama tahap ketiga akan dilakukan untuk tiga area, yakni proyek area hijau, proyek pendukung ekosistem kawasan, dan proyek pembangunan gedung lembaga negara. Lembaga negara yang siap dibangun ialah gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan. Pembangunan ketiga gedung itu pun tidak menggunakan APBN atau sifatnya investasi.

Sementara itu, untuk area hijau terdapat tiga proyek konservasi lingkungan, yang meliputi Pulau Suaka Orang Utan, Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, serta area Green Movement Sabuk Hijau Nusantara. Adapun proyek pendukung ekosistem kawasan di antaranya toko ritel Indogrosir milik Salim Group dan supermarket hasil joint venture antara Erajaya Group dan Grand Lucky.

Untuk area hijau terdapat tiga proyek konservasi lingkungan, yang meliputi Pulau Suaka Orang Utan, Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, serta area Green Movement Sabuk Hijau Nusantara.

Ia mencontohkan, pada peletakan batu pertama tahap kedua telah dibangun Rumah Sakit Mayapada dengan mitra jaringan Apollo Hospital dari India. Selain itu, pembangunan hotel oleh Konsorsium Nusantara juga dilakukan lewat kerja sama dengan Swissotel yang merupakan anak usaha Accor Group asal Swiss.

Bahkan, lanjut Agung, proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kapasitas 50 megawatt (MW) untuk memenuhi kebutuhan listrik IKN juga digawangi perusahaan patungan antara PT PLN (Persero) dan Sembcorp Singapura.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat acara dialog Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di kawasan glamping Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

Buka lahan baru

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, menarik investasi pada proyek yang sifatnya membuka lahan baru, seperti pengembangan IKN, bukanlah hal yang mudah. Alasannya, faktor kelayakan, baik secara finansial maupun nonfinansial, pada sebuah proyek selalu menjadi pertimbangan utama investor dalam menyuntikkan dana mereka.

”Kondisinya berbeda dengan investasi smelter di sektor pertambangan atau investasi di sektor manufaktur misalnya yang lebih mudah mengalkulasi tingkat keuntungan,” ujarnya.

Menarik investasi pada proyek yang sifatnya membuka lahan baru, seperti pengembangan IKN, bukanlah hal yang mudah.

Dia menilai konsistensi kebijakan dan kecepatan pembangunan turut diperhatikan. Membangun sebuah kota juga tak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Artinya, imbal hasil para investor baru terjadi dalam waktu puluhan tahun.

Pembangunan IKN yang terus berjalan diyakini Faisal akan semakin menarik minat investor apabila infrastruktur dasar, yakni jalan, telah rampung. ”Semakin banyak infrastruktur dasar yang dibangun akan lebih menarik dan pasti, jadi investor semakin yakin,” ujarnya.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Para CEO yang mengikuti Kompas100 CEO Forum Powered By PLN berkunjung ke proyek pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (02/11/2023).

Dari sisi APBN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan anggaran dukungan untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN pada 2024 mencapai Rp 35,45 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, total anggaran tersebut paling banyak digelontorkan untuk kebutuhan pembangunan jalan di IKN senilai Rp 16,67 triliun.

Hal itu disampaikan Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin. Selanjutnya, anggaran terbesar kedua dialokasikan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya senilai Rp 11,44 triliun untuk pembangunan instalasi pembangunan air (IPA) dan bangunan pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaannya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan anggaran dukungan untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN pada 2024 mencapai Rp 35,45 triliun.

”Besarnya dukungan alokasi anggaran juga untuk mendukung pembangunan gedung pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN serta bangunan gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Kantor Otorita IKN, Sarana dan Prasarana Pemerintahan II dan Kawasan Beranda Nusantara,” ujar Basuki.

Adapun anggaran sebesar Rp 5,76 triliun akan dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan lanjutan pembangunan rumah susun aparatur sipil negara (ASN) dan untuk kedinasan pertahanan dan keamanan.