Pembahasan Penambahan Saham Pemerintah di Freeport Masuki Tahap Akhir

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat. Kontak IUPK Tambang Grasberg siap diperpanjang.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menerima Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengharap pembahasan penambahan saham pemerintah sebanyak 10 persen di Freeport Indonesia segera diputuskan. Dengan demikian, perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, setelah 2041 juga bisa segera dikeluarkan.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, Senin (13/11/2023).

”Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” tutur Presiden Jokowi.

Hadir pula dalam pertemuan ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani, serta Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Baca juga: Perkembangan Industri Tembaga Nasional

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir berbincang dengan Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson (kiri) di Washington DC, AS, Senin (13/11/2023).

Presiden Jokowi berharap agar pembahasan dapat diselesaikan pada akhir November ini. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia memberikan dua syarat untuk perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua.

Syarat tersebut adalah penambahan saham pemerintah sebanyak 10 persen dan pembangunan smelter baru di Papua. Adapun perpanjangan masa operasi yang diberikan 2x10 tahun setelah 2041.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir menambahkan, saat ini, BUMN melalui MIND ID sudah memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Ke depan, diharap hilirisasi dan industrialisasi bisa berlanjut. Karena itu, pembangunan smelter untuk mengolah hasil pertambangan emas dan tembaga diperlukan.

Dalam pertemuan, Presiden Jokowi dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, kata Erick, dibahas juga mengenai hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport. Saat ini, Freeport sudah tidak hanya melakukan kegiatan penambangan emas dan tembaga, tetapi telah membangun smelter untuk mengolah hasil pertambangan tersebut.

”Ini investasi yang memang kita hilirisasi, yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan cooper, sekarang sudah mulai diturunkan menjadi industrialisasinya dengan membuka smelter yang di Surabaya (Gresik),” katanya.

Baca juga: Setelah Banjir di Tembagapura, Freeport Hentikan Penambangan hingga Akhir Februari

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kereta yang mengangkut material tambang memasuki area stasiun bongkar muat tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave (GBC) PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Timika, Papua, Rabu (1/6/2022).

Selain itu, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik akan meningkatkan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga dari 1 juta ton per tahun menjadi 1,3 juta ton per tahun per Desember 2023. Tahun berikutnya, kapasitas pengolahan akan meningkat lagi. Presiden diharap bisa hadir dalam peningkatan kapasitas ini.

”Tidak hanya di Surabaya, Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fakfak—di Papua (Barat),” kata Erick.

Peningkatan investasi Freeport di Indonesia dan investasi AS di Indonesia terus didorong. Hubungan perdagangan Indonesia-AS terus meningkat. ”Kalau kita lihat, apalagi surplus perdagangan kita dengan Amerika sudah mencapai hampir 16 miliar dollar AS dan pertumbuhannya beberapa tahun terakhir cepat. Investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor empat sekarang, yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tutur Erick.

Investasi ini dinilai akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Investasi akan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia.

”Hal-hal ini yang tadi disampaikan sangat positif untuk terus kita meningkatkan investasi dari pada—dari luar negeri untuk membuka lapangan kerja di Indonesia sendiri seperti yang dicita-citakan Presiden,” kata Erick.