Anies, Ganjar, dan Prabowo Dukung Anak Muda Masuk Pasar Modal dengan Syarat Ini
Para pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024 mengusung program untuk meningkatkan literasi dan praktik investasi dengan penguatan fungsi pengawasan.
Oleh
ERIKA KURNIA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden mendukung anak muda yang semakin banyak menjadi investor di pasar modal. Namun, partisipasi mereka masih harus diperkuat dengan peningkatan literasi investasi, serta praktik dan tata kelola investasi yang baik.
Dari data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), per Agustus 2023, investor ritel berusia 30 tahun atau lebih muda mencapai 57,04 persen atau 6,5 juta dari total 11,54 juta investor. Penguasaan aset mereka di produk saham maupun reksa dana sebesar Rp 50,51 triliun dari total aset (3,4 persen) seluruh investor sebesar Rp 1.483 triliun.
Fenomena ini ditanggapi perwakilan tiga koalisi peserta Pilpres dalam debat bertajuk "Arah dan Wajah Pasar Modal Indonesia 2024" yang diselenggarakan harian Kontan dan Bareksa di Jakarta, Kamis (9/11/2023) malam.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Panji Irawan, menyampaikan, mereka mendukung anak muda untuk berinvestasi karena ingin mengubah lebih banyak masyarakat yang gemar menabung (saving society) menjadi masyarakat yang berorientasi investasi (investing society). "Bagaimana caranya? Literasi," ucapnya.
Literasi diperlukan karena menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi atau pemahaman keuangan di sektor pasar modal mencapai 4,11 persen pada 2022. Adapun, tingkat inklusi atau pemanfaatan produk terkait pasar modal sudah mencapai posisi 5,19 persen pada 2022.
Meningkatkan edukasi pasar modal dan investasi kepada anak muda, setidaknya di institusi pendidikan selevel perguruan tinggi, menjadi salah satu program yang akan dikerjakan pasangan Prabowo-Gibran. Untuk mendukung hal ini, mereka juga akan menjamin adanya praktik pasar modal yang sehat dengan penguatan fungsi pengawasan.
”Artinya begini, yang nakal-nakal, mesti ada prinsip stick and carrot (hukuman dan penghargaan), sehingga nanti orang mengerti, tidak bisa sembarangan main goreng (saham), segala macam, karena sudah ada yang bergerak untuk melacak dan memproses,” tuturnya.
Penguatan pengawasan ini menurutnya menjadi instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah serta perusahaan syariah di bursa, yang menjadi target pemerintahan Prabowo-Gibran jika terpilih nanti.
Strategi serupa juga disampaikan tim ekonomi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin. Seperti disampaikan di dokumen visi-misi mereka, investor dan pelaku pasar modal termasuk di dalam agenda 28 Simpul Kesejahteraan. Untuk itu, investor dan pelaku pasar modal perlu dijamin.
”Salah satu proteksi yang terbaik adalah knowledge. Jadi, pelaku pasar, kemudian otoritas keuangan harus fokus juga pada edukasi kepada investor,” katanya.
Keberlangsungan investor, menurut mereka, juga perlu disokong sistem pengawasan di hilir untuk menekan fenomena penipuan. Ini menjadi isu krusial selain penguatan sektor hulu yang jadi misi mereka, seperti peningkatan daya saing di sektor riil, keberlanjutan fiskal, stabilitas moneter, dan stabilitas politik.
Ia mengatakan, mereka mengapresiasi upaya penindakan hukum atas kasus keuangan yang kini tidak lagi hanya dibebankan kepada kepolisian. Lembaga payung seperti OJK yang saat ini telah berperan dinilai penting dalam menegakkan tata kelola keungan.
”Situasi governance (tata kelola) di sektor keuangan kita ini akan membaik, sehingga investor pemula merasa nyaman untuk berinvestasi, fraud (penipuan) turun, apalagi kalau sanksi betul-betul ditegakkan. Jangan sampai fraud puluhan triliun rupiah, tapi hukumannya sekian bulan,” ujar Wijayanto.
Setali tiga uang, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Pranowo - Mahfud, Andi Widjajanto, menyampaikan, literasi keuangan anak muda harus diperkuat karena mereka yang akan menjadi bahan bakar bonus demografi di 2045.
Data Financial Development Index 2021 menempatkan Indonesia di peringkat ke 63 dari 182 negara. Pemerintahan Ganjar-Mahfud akan bergerak cepat untuk membenahi kondisi pengembangan keuangan Indonesia, sehingga dapat mengoptimalkan jendela demografi yang singkat.
”Ada literasi keuangan yang perlu dilakukan. Jangan tiba-tiba kita terbingung-bingung ketika ada anak-anak muda, orang-orang yang investasi, terus investasinya rugi, yang dituntut orang yang menaruh uangnya. Tidak tahu bahwa investasi itu ya ada untung, ada rugi, ada hijau, ada merah,” terangnya.
Peningkatan literasi perlu dihadirkan lewat aturan-aturan yang memungkinkan investor lebih memahami kondisi fundamental korporasi secara lebih transparan.
”Saya pikir kombinasi antara literasi, transparansi, dan bagaimana pemerintah menjamin bahwa transaksi keuangannya berbasis kepada kondisi pasar yang sehat, itu yang menjadi inti ke depan,” ucapnya.