Besut Produktivitas, Jemput Impian

Name: Besut Produktivitas, Jemput Impian
Uploaded: 2023-11-02T00:20:24Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Indonesia berpotensi menjadi negara maju. Kolaborasi semua elemen guna meningkatkan produktivitas menjadi langkah awal.

Indonesia berpotensi menjadi negara maju. Kolaborasi semua elemen guna meningkatkan produktivitas menjadi langkah awal.

Oleh

AGNES THEODORA, DIMAS WARADITYA NUGRAHA

· 4 menit baca

BALIKPAPAN, KOMPAS - Menjadi bangsa yang produktif adalah jalan menuju kemajuan. Ini mensyaratkan peningkatan kualitas di semua lini secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan sejak saat ini.

Demikian salah satu pandangan dan semangat yang mengerucut pada diskusi panel Kompas100 CEO Forum powered by PLN, di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (1/11/2023). Forum dialog tahunan antara pemerintah dan para pemimpin perusahaan yang dijembatani harian Kompas tersebut mengusung tema, ”Melaju Menuju Indonesia Emas”.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas hadir sebagai narasumber. Ekonom yang juga Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta Agustinus Prasetyantoko memandu acara yang dihadiri sekitar 100 pemimpin perusahaan itu.

Sri Mulyani menuturkan posisi strategis fiskal dalam mendukung ikhtiar mencapai Indonesia maju. Ini dilakukan melalui kebijakan komprehensif di sisi pendapatan, belanja, sekaligus pembiayaan.

Negara yang ingin maju, Sri Mulyani menekankan, fiskalnya harus sehat. Jika tidak sehat, bukan menjadi stimulus, fiskal justru menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, APBN sehat adalah salah satu prakondisi yang harus dijaga untuk mencapai kemajuan.

”Untuk mendukung Indonesia Emas, pada akhirnya yang harus dilihat adalah produktivitas. Tidak mungkin menjadi negara industri manufaktur dan menjadi negara maju kalau negara itu produktivitasnya rendah,” kata Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menambahkan, berkomitmen terus menggunakan berbagai instrumen guna mendukung upaya mencapai Indonesia maju. Instrumen yang dimaksud meliputi insentif pajak, alokasi belanja, serta kebijakan penyertaan modal negara kepada BUMN-BUMN yang berperan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan berbagai peran relevan lainnya.

Tidak mungkin menjadi negara industri manufaktur dan menjadi negara maju kalau negara itu produktivitasnya rendah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, untuk mendorong proses industrialisasi guna mencapai Indonesia maju, pemerintah membangun konektivitas lewat infrastruktur transportasi. Ini antara lain bertujuan untuk menekan beban biaya logistik dan produksi industri.

Namun, ia mengakui, pembiayaan untuk membangun konektivitas itu tidak mudah. Kapasitas APBN sangat terbatas sehingga instrumen pembiayaan yang kreatif dari swasta dibutuhkan.

Setengah bergurau, ia pun berharap lebih banyak pengusaha yang masuk ke sektor transportasi. ”Kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, masuklah ke dunia transportasi agar dengan kocek kami yang relatif sedikit konektivitas bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan dalam beberapa waktu ke depan ini akan ada banyak proyek besar,” kata Budi.

Jendela waktu

Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kesehatan adalah sektor yang terlupakan. Padahal, kesehatan adalah hal paling mendasar bagi suatu bangsa untuk mencapai kemajuan.

Dalam bahasa sederhana, Indonesia maju adalah meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita warga Indonesia, dari Rp 5,5 juta per bulan saat ini ke Rp 15 juta per bulan. ”Jadi, kalau mau menjadi negara maju, kita harus bisa menaikkan rata-rata pendapatan per kapita dari Rp 5,5 juta ke Rp 15 juta,” kata Budi.

Oleh karena itu, berdoalah agar menteri kesehatan berikutnya yang terbaik, menteri pendidikan dapat yang terbaik, dan pilihlah presiden yang terbaik.

Jendela waktu paling potensial untuk mewujudkannya, menurut Budi, adalah saat Indonesia menikmati bonus demografi, yakni 2025-2030. Ini merujuk pada pengalaman sejumlah negara maju.

”Kalau bangsa Indonesia kehilangan momentum ini, kemungkinan kita untuk menjadi negara maju akan semakin kecil dan semakin kecil. Masa-masa ini, kita harus persiapkan. Cara paling efektif melompat ke pendapatan rata-rata per kapita Rp 15 juta, orangnya mesti sehat dan pintar. itu yang paling utama. Oleh karena itu, berdoalah agar menteri kesehatan berikutnya yang terbaik, menteri pendidikan dapat yang terbaik, dan pilihlah presiden yang terbaik,” tutur Budi.

Azwar Anas menyatakan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi prioritas kerja pemerintahan. Langkah tersebut diyakini bisa menjadi pintu masuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Namun, waktu yang diperlukan untuk penyederhanaan birokrasi tidaklah singkat mengingat luasnya wilayah dan banyaknya jumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di Tanah Air.

Struktur birokrasi yang gemuk membuat kementerian, lembaga, ataupun pemerintahan di daerah kesulitan bekerja efektif.

”Indonesia sedang menuju empat besar ekonomi dunia. Namun, untuk sampai ke sana, tentu dibutuhkan birokrasi profesional, pelayanan publik yang berkualitas, dan sumber daya manusia yang kompetitif,” kata Azwar.

Ia mengakui, struktur birokrasi yang gemuk membuat kementerian, lembaga, ataupun pemerintahan di daerah kesulitan bekerja efektif. Proses bisnis antarsub-urusan dengan sub-urusan lain berpotensi tidak koheren, tidak sinergis, dan tidak bersambungan satu sama lain.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) telah melakukan penyederhanaan birokrasi yang cukup panjang, salah satunya menyederhanakan 48.680 eselon II dan eselon III sejak Oktober 2022. Selain itu, terdapat pengalihan 43.000 jabatan fungsional untuk membuat birokrasi lebih efisien.

Menurut Azwar, hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat banyak struktur pemerintahan di daerah yang dihasilkan dari proses politik. Meski sulit, Kemenpan dan RB tetap menargetkan akan memangkas lagi sedikitnya 1.032 eselon II hingga akhir tahun ini demi penghematan anggaran mencapai Rp 8 triliun.

Kemenpan dan RB juga berupaya memangkas banyak aplikasi yang bertebaran di kementerian dan lembaga. Azwar meyakini, dengan makin banyaknya aplikasi, makin rumit pula pelayanan terhadap masyarakat maupun dunia usaha.

Kemenpan dan RB tetap menargetkan akan memangkas lagi sedikitnya 1.032 eselon II hingga akhir tahun ini demi penghematan anggaran mencapai Rp 8 triliun.

”Lebih dari 20.000 aplikasi ini sedang kita pangkas dan baru kita audit. Ternyata kita temukan, aplikasi tidak hanya tidak nyambung antarkementerian, tetapi antardirektorat jenderal di dalam kementerian pun tidak bisa komunikasi,” katanya.

Total saat ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki lebih dari 27.000 aplikasi yang justru memperumit pengusaha saat hendak mengurus perizinan bisnis. Situasi ini diperburuk sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Sementara itu, seusai diskusi panel, para pemimpin perusahaan makan malam bersama di Kota Balikpapan. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk bersosialisasi dan membuat jejaring bisnis dengan mitra-mitranya. Sementara sejumlah menteri langsung kembali ke Jakarta.

Selanjutnya rangkaian kegiatan Kompas100 CEO Forum akan dilanjutkan hari ini dengan kunjungan para pemimpin perusahaan ke lokasi Ibu Kota Nusantara. Dalam kesempatan itu, para pemimpin perusahaan akan melihat sejumlah pembangunan.

Para pemimpin perusahaan juga berkesempatan untuk bertemu dan mendengarkan penjelasan dari Presiden Joko Widodo tentang perkembangan mutakhir pembangunan di lokasi Ibu Kota Nusantara. Dalam kesempatan itu, Presiden sedianya juga akan berdialog dengan mereka.

Editor:

FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA

sri mulyani indrawati kalimantan timur produktivitas utama kompas100 ceo forum kompas ceo forum indonesia maju kompas100 ceo forum SDGs SDG08-Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi