Pembangunan IKN Berdampak bagi Ekonomi dan Wisata Kaltim

Pembangunan IKN mendongkrak perekonomian, termasuk keterisian hotel dan restoran di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wisata di sana.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pengerjaan berbagai bangunan di Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN sudah mencapai 40 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan Ibu Kota Nusantara telah memberikan dampak di sektor perekonomian dan pariwisata di Kalimantan Timur. Tingkat hunian hotel di provinsi tersebut meningkat drastis, begitu pula kedatangan tenaga kerja baru untuk pengerjaan sejumlah proyek strategis nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat penghunian kamar (TPK) untuk hotel berbintang tertinggi pada periode September 2023 ada di Kaltim, yakni 60,48 persen. Angka itu di atas angka rata-rata nasional yang 53,02 persen. Tingginya TPK di Kaltim lantaran terdapat sejumlah agenda nasional yang diselenggarakan di provinsi tersebut.

”Peningkatan okupansi dari hotel ini didorong di antaranya karena beberapa event, seperti pesta adat Erau Pelas Benua, kunjungan kerja pemerintah, baik keperluan IKN maupun keperluan dinas lainnya,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Baca juga: Pacu Pembangunan IKN, Presiden Ajak Dunia Usaha Terlibat

Jumlah perjalanan ke Kaltim juga bertambah. Sepanjang triwulan I hingga triwulan III-2023, setidaknya 5.603.100 perjalanan menuju provinsi tersebut. Angka perjalanan itu naik 49,62 persen secara tahunan. Sementara, angka perjalanan nasional hanya tumbuh 12,81 persen di periode yang sama.

Baca juga: Kunjungan Wisatawan Asing 1 Juta Orang Per Bulan

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim Sahmal Ruhip, pembangunan IKN memberi dampak berganda (multiplier effect) di wilayahnya. Beragam bisnis restoran, hotel, dan penyewaan mobil tengah menggeliat pesat akibat dampak IKN.

”Jadi sekarang banyak rental juga kewalahan kalau datang (rombongan) dari pusat. Seperti hari ini, ada kunjungan itu positif sekali, termasuk juga hotel nonbintang juga meningkat (keterisiannya),” katanya.

Rata-rata tingkat okupansi hotel nonbintang, kata Sahmal, bisa mencapai 70 persen per bulan. Padahal, sebelum pembangunan IKN, standar okupansi hanya 40-60 persen per bulan. Saat ini, hotel-hotel berbintang selalu penuh pada hari-hari tertentu.

”Balikpapan itu, kan, ’tendanya’ ibu kota negara, semua pendaratan pesawat di sini. Otomatis, banyak hotel bintang tiga hingga lima terisi penuh,” ujar Sahmal.

Baca juga: Tahun Politik, Reservasi Hotel Melonjak

Pembangunan IKN juga menarik banyak tenaga kerja yang masuk ke Kaltim. Selain itu, ada pula proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) atau revitalisasi kilang Balikpapan oleh PT Pertamina (Persero) guna meningkatkan kapasitas kilang nasional.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pengunjung bersantai di jembatan yang ada di lokasi obyek wisata Air Terjun Lano, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Kamis (28/10/2021). Obyek wisata di perbatasan Kalsel-Kaltim itu dibuka kembali setelah lebih setahun ditutup akibat pandemi Covid-19.

Dihubungi terpisah, peneliti Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sotya Sasongko berpendapat, seberapa jauh dampak pengganda perlu dilihat dari durasi wisatawan menginap. Sebab, sejauh ini, lama menginap wisatawan di Kaltim hanya 1,57 hari, serupa dengan data BPS. Dengan pola seperti itu, pihak yang paling banyak mengantongi keuntungan adalah perhotelan.

IKN bukanlah satu-satunya daya tarik masyarakat datang ke Kaltim. Provinsi itu memiliki beragam potensi wisata, antara lain Kepulauan Derawan yang menawarkan keindahan bawah lautnya. Justru wisatawan mancanegara bisa menjadi pangsa pasar utamanya.

”Harus disiapkan paket wisata, alur kunjungan, pola perjalanan itu harus kolaborasi dengan pihak swasta. Jadi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penting. Pariwisata justru juga butuh andil dari swasta dan masyarakat di Kaltim,” tutur Sotya.

Baca juga: Pariwisata Berkualitas Perlu Jadi Perhatian