Perusahaan Properti Minta Penggratisan PPN Rumah Komersial Dipercepat
Insentif ini dinanti agar industri dapat bergerak cepat di tengah beragam tekanan perekonomian.
Oleh
ERIKA KURNIA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan properti menanti kebijakan mendetail terkait dengan rencana pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai untuk pembelian rumah komersial. Insentif ini dinanti agar industri dapat bergerak cepat di tengah beragam tekanan perekonomian.
Presiden Joko Widodo memutuskan mengeluarkan program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah komersial di bawah Rp 2 miliar sampai dengan Juni 2024. Setelah itu, dilanjutkan PPN DTP 50 persen pada periode Juni-Desember 2024. Program yang pernah dikeluarkan pada 2021 itu itu bertujuan untuk menahan ketidakpastian perekonomian global, yang antara lain dibayangi rezim suku bunga tinggi.
Terkait dengan keluarnya rencana ini, perusahaan properti seperti PT Ciputra Development Tbk belum bisa memberikan keterangan. Head of Investor Relation Ciputra Development Aditya Ciputra Sastrawinata, Rabu (25/10/2023), mengatakan, mereka masih akan menunggu dan perlu memperlajari rincian aturan tersebut.
”Saat ini kami masih ingin mendapat konfirmasi bahwa relaksasi ini berlaku kepada semua unit atau hanya unit yang sudah selesai bangun. Kami juga ingin mendapat konfirmasi apakah relaksasinya termasuk ruko dan apartemen atau hanya rumah,” ujarnya saat dihubungi Kompas.Baca juga: Pemerintah Siapkan Insentif Sektor Properti
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nama CTRA ini diketahui tengah berfokus membangun kawasan permukiman atau township di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa proyek mereka adalah kluster residensial dan ruko di CitraGarden Serpong serta kluster ruko di CitraLand Gama City Medan.
Sampai triwulan ketiga 2023, mereka berhasil meraih pendapatan prapenjualan (marketing sales) senilai Rp 7,8 triliun dari target tahunan Rp 9,8 triliun. Pendapatan itu masih mengalami peningkatan sebesar 19 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Awal Oktober ini mereka juga meluncurkan proyek Citra City Sentul di lahan seluas 400 hektar, yang menghasilkan marketing sales sebesar Rp 685 miliar dari 385 unit. Penerimaan itu didapat dari pembelian dengan 60 persen metode pembayaran KPR.
Perkembangan penjualan yang baik seperti itu juga diharapkan semakin mendapat hadiah insentif penggratisan PPN properti oleh pemerintah. Ini menjadi harapan emiten properti lainnya, PT Intiland Development Tbk.
Sekretaris perusahan itu, Theresia Rustandi, menyampaikan, kebijakan itu dinilai bisa membangkitkan kembali gairah industri properti yang terkait dengan 185 industri ikutannya. Untuk itu, mereka mengharapkan pemerintah tidak terlalu lama mengeluarkan PMK-nya (peraturan menteri keuangan) agar semua pihak bisa bergerak cepat tanpa lama menunggu aturan.
”Sekarang ini, baik pelaku properti maupun konsumen properti, menunggu detailnya. Jika terlalu lama, malah jadi kontraproduktif,” ujarnya. Emiten bernama DILD itu mengakui belum merasakan dampak penyesuaian bunga kredit perbankan berkaitan dengan kenaikan suku bunga.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menetapkan kenaikan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 6 persen pada pekan lalu. Kebijakan ini menyesuaikan rezim suku bunga naik, terutama di Amerika Serikat, yang membuat arus modal keluar Indonesia dan melemahkan pasar modal.
”Saat ini bank belum melakukan adjustment. Dengan kondisi yang masih berat ini, kami harapkan perbankan bisa mempertimbangkan dengan lebih prudent untuk membantu meningkatkan semangat industri properti,” kata Theresia.
Sekarang ini, baik pelaku properti maupun konsumen properti, menunggu detailnya. Jika terlalu lama, malah jadi kontraproduktif. (Theresia Rustandi)
Terkait tren harga rumah, data Flash Report Rumah123.com dan Indeks Harga Rumah Seken 99.co Indonesia menunjukkan, selama Juni 2022 hingga Juni 2023, ada kenaikan sebesar 2,2 persen. Adapun selama Januari-Juni 2023, harga rumah naik 1,5 persen. Sebanyak 11 dari 13 kota dalam indeks mengalami kenaikan harga tahunan, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Semarang, Surakarta, Medan, Denpasar, dan Makassar.
Sementara itu, data Rumah.com Indonesia Property Market Report Q2 2023 melaporkan, terjadi kenaikan indeks harga sebesar sebesar 7,1 persen secara tahunan pada triwulan II-2023. Indeks suplai juga menunjukkan kenaikan sebesar 6,6 persen.
Insentif apartemen
Tak hanya untuk rumah komersial, pelaku usaha juga mengharapkan pemerintah memberikan kebijakan serupa kepada jenis properti lain seperti apartemen. Theresia mengatakan,
pasar apartemen yang juga dikembangkan Intiland Development memerlukan semangat tambahan. Apalagi, apartemen kini lebih diminati sebagai tempat tinggal daripada aset investasi.
Konsultan properti Colliers Indonesia mencatat, pembelian apartemen didominasi oleh investor, yakni sekitar 60 persen. Sementara pada semester I-2023, permintaan telah bergeser dengan dominasi end user, yakni komposisi investor dan end user berbanding 46:54 persen. Padahal, sebelumnya komposisi investor berbanding end user masih 58:42 persen.
”Semoga pemerintah berkenan memberikan insentif lebih khusus untuk apartemen. Misalnya, batas harga tidak di Rp 2 miliar, tetapi bisa di Rp 5 miliar. Insentif khusus ini sangat penting karena kami yakin akan menggairahkan pergerakan di apartemen baik sisi supply maupun demand,” katanya.