Stok Beras Tertekan Penurunan Produksi dan Restriksi

BPS memperkirakan produksi beras nasional tahun ini turun 650.000 ton. Penurunan beras sebesar itu dinilai masih relatif aman sehingga pemerintah tidak perlu menambah impor beras sebanyak 1,5 juta ton.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Aktivitas bongkar muat beras di Pasar induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (9/10/2023). Pemerintah berencana menambah cadangan beras pemerintah sebanyak 1,5 juta ton melalui impor.

JAKARTA, KOMPAS — Stok beras Indonesia pada tahun ini tertekan penurunan produksi dan restriksi ekspor beras dari negara lain. Produksi beras nasional diperkirakan turun 650.000 ton dan impor sedikit terhambat meskipun ada pengalihan negara asal impor beras.

Berdasarkan hasil survei kerangka sampel area, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional pada 2023 sebanyak 30,9 juta ton. Jumlah itu turun 650.000 ton atau 2,05 persen dibandingkan produksi beras tahun lalu yang mencapai 31,54 juta ton.

Penurunan produksi beras terbesar terjadi di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Secara tahunan, produksi beras di Sulawesi Selatan turun 239.332 ton atau 7,78 persen, Jawa Barat 195.605 ton (3,58 persen), dan Jawa Tengah 169.448 ton (3,15 persen).

”Produksi beras turun lantaran luas panen padi berkurang akibat kekeringan panjang yang disebabkan El Nino,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (16/10/2023).

Produksi beras nasional pada 2023 diperkirakan sebanyak 30,9 juta ton. Jumlah itu turun 650.000 ton atau 2,05 persen dibandingkan produksi beras tahun lalu yang mencapai 31,54 juta ton.

SUMBER: BPS

Perkiraan Produksi Beras 2023

Amalia menjelaskan, dampak El Nino mulai terasa sejak Juli 2023 dan diperkirakan akan berpengaruh pada penurunan luas panen padi dan produksi beras hingga Desember 2023. Kondisi itu juga akan membuat defisit neraca produksi dan konsumsi beras pada Juli 2023 berpotensi semakin melebar sampai akhir tahun ini.

Per Juli 2023, Indonesia mengalami defisit beras sekitar 70.000 ton. Pada Desember 2023, defisit beras itu berpotensi melebar menjadi 1,45 juta ton. Namun, neraca beras nasional sepanjang tahun ini diperkirakan masih surplus 280.000 ton. Surplus beras itu lebih rendah dibandingkan surplus pada tahun lalu sebesar 1,3 juta ton.

Neraca beras nasional sepanjang tahun ini diperkirakan masih surplus 280.000 ton. Surplus beras itu lebih rendah dibandingkan surplus pada tahun lalu sebesar 1,3 juta ton.

Di tengah upaya menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog, pemerintah telah mengalokasikan kuota impor beras 2,3 juta ton pada tahun ini. Dari jumlah itu, BPS menyebutkan, realisasi impor beras pada Januari-September 2023 telah mencapai 1,786 juta ton atau senilai 980 juta dollar AS. Tiga negara asal beras impor terbesar Indonesia adalah Vietnam sebesar 74,06 persen, Thailand 24,35 persen, dan India 0,39 persen.

Menurut Amalia, restriksi ekspor beras yang dilakukan sejumlah negara juga berpengaruh terhadap impor beras yang dilakukan Indonesia. Ada tiga negara yang menerapkan pembatasan ekspor beras, yakni India (20 Juli 2022-31 Desember 2023), Bangladesh (29 Juni 2022-31 Desember 2023), dan Rusia (30 Juni 2022-31 Desember 2023).

Dari ketiga negara itu, proporsi impor beras Indonesia dari India turun setelah negara tersebut melarang ekspor jenis beras tertentu. Adapun larangan ekspor beras yang dilakukan Bangladesh dan Rusia tidak berdampak langsung terhadap RI karena keduanya bukan negara asal impor utama beras RI.

”Pada September 2023 proporsi beras asal India hanya mencakup 0,39 persen dari total impor beras Indonesia. Sementara impor beras Indonesia dari Vietnam dan Thailand semakin besar, masing-masing 74,06 persen dan 24,35 persen, karena RI mencari pasar impor beras lain, terutama ke kedua negara itu,” katanya.

Baca juga : Waspadai ”Panen” Restriksi Pangan

Hati-hati tambahan impor

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa menilai, dengan perkiraan penurunan produk produksi beras sebanyak 650.000 ton, stok beras nasional sebenarnya relatif aman. Perkiraan tersebut masih di bawah proyeksi penurunan produksi beras dari Kementerian Pertanian yang sebanyak 1,2 juta ton.

”Perkiraan itu juga jauh di bawah perkiraan saya bahwa produksi beras tahun ini akan turun sebesar 5 persen atau sekitar 1,5 juta ton karena dampak El Nino,” kata Dwi.

Menurut Dwi, pemerintah juga telah mendatangkan beras impor sebanyak 1,7 juta ton dan sisanya sekitar 600.000 ton sedang dalam perjalanan. Hal itu akan semakin menambah ketersediaan beras nasional mengingat masih ada sisa stok beras pada awal 2024 yang diperkirakan sebanyak 4 juta ton.

”Artinya, pada awal 2024, Indonesia diperkirakan masih memiliki stok beras sekitar 5,3 juta ton. Dengan begitu, tambahan impor beras sebanyak 1,5 juta ton sebenarnya tidak diperlukan. Tambahan impor itu bisa menurunkan semangat petani yang baru tahun ini tengah menikmati kenaikan harga gabah kering panen yang cukup tinggi,” ujarnya.

Baca juga : Panen Masih Ada, Harga GKP Tembus Rp 7.000 Per Kilogram Lebih

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengemukakan, pemerintah membutuhkan tambahan impor beras untuk memperkuat CBP. CBP itu akan digunakan untuk menstabilkan harga beras di Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta Timur, dan daerah-daerah yang harga berasnya tinggi.

Selain itu, pemerintah tengah menggulirkan program bantuan beras bagi 21,35 juta keluarga berpenghasilan rendah pada September, Oktober, dan November 2023. Total beras yang akan digulirkan sebanyak 640.000 ton.

Namun, lanjut Arief yang juga Pelaksana Tuga Menteri Pertanian, ke depan, Kementerian Pertanian (Kementan) tetap akan memperkuat produksi beras nasional. Pada 2024, Kementan menaikkan target produksi beras dari 31,5 juta ton menjadi 35 juta ton.

”Upaya itu akan dilakukan melalui berbagi cara. Hal itu mulai dari meningkatkan pembenihan dan sistem benih nasional, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi, serta mengoptimalkan lahan-lahan tidur,” katanya.

Baca juga : Pemerintah Bersiap Hadapi Kemungkinan Terburuk Darurat Beras