Ketiadaan Industri Hambat Terminal Peti Kemas Jayapura

Bongkar muat peti kemas di Jayapura masih bergantung pada konsumsi masyarakat. Absennya industrialisasi mengakibatkan ketidakseimbangan volume barang yang masuk dan keluar, sehingga harga logistik terkerek naik.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ilustrasi. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan peti kemas Jayapura, Papua, Jumat (14/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS – Ketiadaan industri menghambat perkembangan terminal peti kemas (TPK) Jayapura, Papua. Jumlah logistik yang masuk tidak seimbang dengan logistik keluar. Alhasil, harga barang pun dinaikkan untuk menyiasati kontainer yang nyaris kosong saat kembali ke pelabuhan awal.

“Karena tidak ada industri, maka tidak ada muatan untuk keluar. Jadi kita lebih banyak (bergantung) pada (kiriman) barang konsumtif,” ujar Kepala TPK Jayapura Welta Selfie di Jayapura, Papua, Senin (2/10/2023).

Dalam sekali operasi pengiriman (call), kontainer dari luar Jayapura dapat membawa hingga 100 persen logistik. Sebaliknya, hanya sekitar seperlima kontainer yang terisi ketika kembali ke pelabuhan semula.

Menurut data operasional TPK Jayapura, persentase muat (kontainer keluar) selama 2017-2021 berkisar 9,5-16,6 persen. Berat kontainernya berkisar 109.554 ton hingga 209.898 ton.

Selama ini, peti kemas yang masuk ke Jayapura mayoritas membawa barang-barang konsumsi, konstruksi, dan material, antara lain semen. Itu artinya, mobilitas kapal-kapal bergantung dari daya beli masyarakat. Sementara itu, barang-barang keluar masih berupa bahan baku dan setengah jadi. Beberapa di antaranya minyak kelapa sawit (CPO), biji buah kelapa sawit (kernel), kayu.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ilustrasi. pabrik pengolahan kelapa sawit di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Papua, Selasa (15/11/2022).

Tak adanya industri di Jayapura menandakan iklim investasi belum terbentuk. Persoalan stabilitas politik, keamanan, dan sengketa lahan dengan tanah adat melatarbelakanginya.

Welta menambahkan, jumlah kedatangan kontainer juga bertambah ketika disokong kegiatan-kegiatan tertentu. Salah satunya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX-2021 yang diadakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, serta Kabupaten Mimika.

“Kami ini masih konsumtif, masih (bergantung) terima barang dari luar (daerah). Jadi barang banyak itu dari luar. (Barang) keluar (dari Jayapura) ini, kan, sedikit karena tidak ada industri yang diciptakan di sini,” kata perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jayapura, Samuel Yabes secara terpisah.

Tantangan meningkatkan volume bongkar guna menstabilkan harga barang juga diakui penyedia jasa bongkar muat. Daya beli masyarakat saat ini yang belum pulih, turut berpengaruh pada volume bongkar tersebut.

Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) bagian Jayapura Slamet Sampurno menilai, daya beli masyarakat belum pulih dalam dua tahun terakhir. Hal ini terlihat dari tidak adanya lonjakan permintaan logistik saat menjelang Lebaran.

Ia memperkirakan, daya beli masyarakat tidak terdongkrak karena dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang terlambat cair saat Lebaran. Alhasil, sebagian masyarakat Jayapura yang bekerja sebagai aparatur sipil negara pun tidak banyak membelanjakan uangnya.

Dalam perhitungannya, sekitar sepekan setelah puasa, jika tren normal, maka ada lonjakan permintaan logistik. Namun hal itu tak terjadi dalam dua tahun terakhir. Akibatnya, proyek-proyek pembangunan macet, sehingga permintaan akan semen juga turun.

FERGANATA INDRA RIATMOKO

Aktivitas pengiriman peti kemas di Pelabuhan Jayapura di Jayapura, Papua, yang terhubung dengan armada Tol Laut, Selasa (9/11/2021).

Tidak optimal

Ketiadaan industri menjadi tantangan untuk perkembangan TPK Jayapura. Potensi fasilitas tersebut untuk ikut menggerakkan perekonomian masyarakat akhirnya tidak berjalan maksimal.

Menurut Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi, peran pelabuhan kecil untuk menjadi agen perubahan. Ruang untuk berinovasi dan melakukan terobosan sempit.

“Kenapa? Karena ia (TPK Jayapura) hanya sebagai tempat bongkar muat barang, selesai. Padahal, pelabuhan bisa menjadi agen pembangunan. Nah, di pelabuhan ini enggak bisa dan (terjadi pula) pada pelabuhan-pelabuhan sejenis di seluruh Indonesia,” tutur Siswanto.

Barang yang masuk dan keluar terbatas, sehingga iklim investasi tidak terbentuk. Hal ini jadi tantangan bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dengan kondisi pelabuhan yang tak dapat berperan optimal.

“Kuncinya ada di industrialisasi. Kalau enggak ada industri, beratlah,” kata Siswanto.