Ungkit Daya Tarik Investasi Hulu Migas, Sederet Insentif Ditawarkan

Sejumlah insentif dijanjikan pemerintah dalam penawaran wilayah kerja baru. Di antaranya peningkatan pembagian ekuitas antara pemerintah dan kontraktor, yang memungkinkan kontraktor mendapat bagian lebih dari 50 persen.

ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana di rig Pertamina di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, yang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Rokan (Blok Rokan), Senin (8/8/2022).

BADUNG, KOMPAS — Pemerintah menawarkan sejumlah insentif dan fleksibilitas guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Lewat sejumlah kemudahan itu, diharapkan semakin banyak investasi hulu migas yang masuk ke Indonesia, yang ujungnya akan menopang kemandirian energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia saat ini tengah fokus dalam mengeksplorasi cekungan migas. Apalagi, Indonesia masih menyimpan potensi besar terkait sumber daya migas di perut bumi. Sebab, dari 128 cekungan hidrokarbon yang tersebar di seluruh Indonesia, 68 di antaranya belum dieksplorasi.

Menurut Arifin, mulai tahun ini, pemerintah akan semakin menggalakkan penambahan wilayah kerja (WK) migas baru setiap tahun. Para investor dapat berpartisipasi melalui proses penawaran WK ataupun negosiasi langsung dengan pemerintah.

Baca juga: Butuh Investasi Besar untuk Mengakselerasi Produksi Migas

”Lelang ketiga (2023) akan diumumkan di konvensi ini untuk meraih lebih banyak investasi di sumber-sumber (migas) yang telah ditemukan,” kata Arifin pada hari kedua 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) 2023 yang digelar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas di Badung, Bali, Kamis (21/9/2023).

Sejumlah term and condition dijanjikan pemerintah dalam penawaran WK-WK baru, antara lain peningkatan pembagian ekuitas antara pemerintah dan kontraktor yang memungkinkan kontraktor mendapat bagian lebih dari 50 persen. Selain itu, fleksibilitas opsi skema kontrak, cost recovery (biaya operasi yang dipulihkan) atau gross split (skema bagi hasil berdasarkan produksi bruto), baik untuk aktivitas konvensional maupun nonkonvensional.

Tawaran insentif lainnya ialah first tranche petroleum (FTP) atau produksi migas dalam satu tahun kalender yang porsinya dapat dibagi (shareable) sebesar 10 persen. Kemudian, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) dengan harga yang sepenuhnya mengacu harga minyak mentah Indonesia (ICP) selama periode production sharing contract (PSC).

”(Juga) insentif perpajakan selama tahap eksplorasi dan eksploitasi serta berbagai insentif lainnya, termasuk investment credit dan penyusutan yang dipercepat (accelerated depreciation). Di samping itu, kemudahan data melalui mekanisme keanggotaan di Migas Data Repository (MDR),” ucap Arifin.

Pada Kamis, Arifin juga menyaksikan penandatanganan Kontrak Kerja Sama antara SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk WK Akia, Bengara I (Kalimantan Utara), dan Beluga (dekat Laut Natuna Selatan). Kontrak bagi hasil ketiga WK eksplorasi itu berjangka waktu 30 tahun. Total investasi komitmen pasti dari ketiganya senilai 22,2 juta dollar AS dengan bonus tanda tangan sebesar 650.000 dollar AS.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, pihaknya tengah mempercepat penerbitan kebijakan fleksibilitas kontrak bagi hasil. Pengkajian skema insentif ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia menjadi kawasan investasi hulu migas yang lebih menarik.

”Dari sisi insentif, kami sedang mengkaji fleksibilitas skema gross split ataupun cross recovery yang akan dijadikan dasar kerja sama dengan KKKS untuk pengembangan lapangan-lapangan yang akan dilelang di masa depan,” ujarnya.

Sebelum akhir tahun 2023, aturan tersebut ditargetkan terbit demi mempercepat pengembangan potensi blok migas di Indonesia.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana penandatanganan kontrak kerja sama wilayah kerja minyak dan gas bumi pada hari kedua 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) 2023 yang digelar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas, di Badung, Bali, Kamis (21/09/2023).

Gas dan hilirisasi

Sementara itu, pada Rabu (20/9/2023), Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan, gas bumi menjadi energi transisi menuju era energi bersih. Oleh karena itu, arah kebijakan pemerintah ialah pemanfaatan cadangan gas bumi seoptimal mungkin. Terkait itu, hitung-hitungan keekonomian menjadi hal yang paling dipertimbangkan KKKS.

”Hitung-hitungannya tidak kaku seperti dulu, tetapi lebih fleksibel. Ada beberapa insentif yang coba kami kembangkan. Beberapa lapangan (gas) yang tidak ekonomis tetap kami teruskan (untuk dimonetisasi),” kata Dwi.

Baca juga: Dorong Produksi Minyak, Eksplorasi Sumur Baru Perlu Jadi Prioritas

Ia menambahkan, optimalisasi juga akan dilakukan pada lapangan-lapangan gas yang sebelumnya sudah ditemukan, tetapi tak bisa diproduksi (stranded gas). Misalnya, lapangan gas dengan cadangan gas kecil serta jauh dari industri serta ketiadaan pipa untuk menyalurkannya. Untuk mengatasi kendala itu, teknologi mini liquified natural gas (LNG) dapat dioptimalkan.

”Sekarang dengan adanya teknologi mini LNG, kabarnya, 2 MMSCFD (juta standar kaki kubik gas) saja sudah bisa menjadi LNG. Untuk itu, insentif kami berikan dan monetisasi kami buka. Jadi, bukan hanya lapangan-lapangan besar (yang dikerjakan), tetapi yang stranded juga. Ini menjadi jalan keluar,” lanjutnya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menuturkan, pihaknya terus mendorong hilirisasi migas. Musababnya, ketergantungan impor masih tinggi pada sejumlah komoditas, seperti produk petrokimia ataupun elpiji. Padahal, gas bumi yang melimpah di Indonesia dapat dioptimalkan untuk memproduksi dan substitusi produk-produk impor tersebut.

”Impor metanol kita 80 persen dan impor elpiji sekitar 7 juta ton per tahun. Kemarin Presiden meminta dibuatkan alur hilirisasi. Sambil itu berjalan, dibuat beberapa keputusan strategis, salah satunya membuat pabrik pupuk di wilayah timur Indonesia. Dibangun di Fakfak, Papua Barat (oleh PT Pupuk Kalimantan Timur). Di situ ada Genting Oil (KKKS),” ujar Bahlil.

Pada Rabu, di sela-sela ICIOG 2023, Pupuk Kaltim dan Genting Oil Kasuri Pte Ltd melakukan penandatanganan perjanjian jual beli gas bumi (PJBG). Itu guna memastikan ketersediaan suplai gas bagi pembangunan pabrik amonia urea di Fakfak yang ditargetkan beroperasi pada triwulan IV-2027. Adapun durasi pasokan gas diproyeksikan selama 17 tahun ke depan.

Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, imbuh Bahlil, akan dibangun pabrik metanol sehingga diharapkan produksinya kelak dapat menekan impor produk tersebut. Lewat hilirisasi, bahan baku yang ada di Indonesia dapat benar-benar dioptimalkan. Kepentingan nasional, menurutnya, harus terus diutamakan.