Penyesuaian harga beras SPHP bersifat susulan karena pada Maret 2023, Presiden Joko Widodo meminta untuk meringankan beban masyarakat. Tiap perubahan harga tentu sudah dikaji dampaknya pada inflasi, misalnya 0,3 persen.
Oleh
M PASCHALIA JUDITH J
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meningkatkan harga beras operasi pasar yang dikenal dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Kenaikan beras yang ditujukan untuk mengendalikan harga di tingkat konsumen itu justru dapat memicu inflasi pada September 2023.
Berdasarkan pengamatan pada peninjauan Badan Pangan Nasional (NFA) dan Perum Bulog di salah satu gerai ritel modern di Jakarta pada akhir Agustus 2023, harga beras SPHP yang tertera sebesar Rp 47.250 per kemasan seberat 5 kilogram (kg). Angka tersebut setara dengan Rp 9.450 per kg. Pada Jumat (8/9/2023), dalam peninjauan NFA dan Bulog, harga yang tertera di ritel modern senilai Rp 54.500 untuk produk yang sama atau setara dengan Rp 10.900 per kg.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengonfirmasi kenaikan harga beras SPHP kemasan 5 kg sebagai bentuk penyesuaian peningkatan yang diatur lewat Peraturan NFA Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan itu diundangkan pada 24 Maret 2023. ”Penyesuaian ini susulan karena saat itu (penerbitan aturan) Pak Presiden (Joko Widodo) meminta untuk meringankan beban masyarakat. Setiap perubahan harga tentu sudah dikaji dampaknya pada inflasi, misalnya 0,3 persen,” tuturnya saat meninjau penyaluran SPHP di gerai Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (8/9/2023).
Di sisi lain, beras mengalami inflasi di tengah deflasi pada Agustus 2023.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, deflasi umum bulanan pada Agustus 2023 senilai 0,02 persen. Kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami deflasi 0,25 persen. Namun, beras justru mengalami inflasi hingga 1,43 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Sepanjang 2023, angka inflasi beras bulanan itu tertinggi kedua setelah Februari yang senilai 2,63 persen. Adapun pergerakan rata-rata harga beras kualitas medium bulanan sepanjang 2023 berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia ialah Rp 12.600-Rp 12.800 per kg (Januari), Rp 12.950-Rp 13.100 per kg (Februari), Rp 13.150-Rp 13.300 per kg (Maret), Rp 13.150-Rp 13.350 per kg (April), Rp 13.200-Rp 13.500 per kg (Mei), Rp 13.300-Rp 13.600 per kg (Juni), Rp 13.350-Rp 13.550 per kg (Juli), dan Rp 13.450-Rp 13.700 per kg (Agustus).
Arief melanjutkan, per Jumat ini, sudah berlaku beras SPHP Rp 10.900 per kg atau sama dengan harga beras medium. Beras medium saat ini sudah sulit ditemukan masyarakat di pasar karena harga gabah kering panen (GKP) berada di atas Rp 6.500 per kg, bahkan ada yang menyentuh Rp 7.300 per kg.
Peraturan NFA Nomor 6/2023 menyatakan, harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani dan penggilingan masing-masing senilai Rp 5.000 per kg dan Rp 5.100 per kg. Sementara itu, Peraturan NFA Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras menyebutkan, harga eceran tertinggi (HET) beras medium berkisar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg dan bergantung wilahnya. Sebelumnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras menyatakan, HET beras medium berada di rentang Rp 9.450 - Rp 10.250 per kg.
Dari sisi penyaluran, Arief menyebutkan, Bulog sudah menyalurkan 1,4 juta ton sepanjang 2023 untuk bantuan pangan yang menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) serta program SPHP. Dari sisi pengadaan, masih ada beras 400.000 ton yang belum terkontrak dari kuota impor 2 juta ton sepanjang tahun. Dia menambahkan, batalnya kontrak impor beras dari India sebanyak 1 juta ton yang diinisiasi bersama Kementerian Perdagangan tidak berdampak pada perhitungan neraca cadangan beras pemerintah (CBP).
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan, serapan dalam negeri untuk CBP mencapai 800.000 ton dan sudah disalurkan semuanya. Beras impor yang sudah terealisasikan sebanyak 1,6 juta ton. Terkait 400.000 ton beras impor yang belum terkontrak, dia mengatakan tengah berupaya mendekati negara-negara yang curah hujannya masih konstan di tengah El Nino sehingga produksinya tak berkurang. Dia tak mau menyebutkan negaranya agar tidak menimbulkan spekulasi di antara pemain beras internasional. Namun, dia optimistis beras itu sampai di Indonesia pada November 2023. Kriteria negara sumber impor terdiri dari berasnya sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan masyarakat, harga sesuai dengan ketentuan, serta kecepatan waktu impor.
Andalkan ritel
Beras SPHP tak hanya dijual langsung di pasar tradisional, tetapi juga di ritel modern. Dia menginstruksikan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk memperhitungkan estimasi kebutuhan beras dalam 1-3 bulan ke depan sehingga dapat disiapkan oleh Bulog. Ritel diminta menyalurkan dengan ketentuan maksimal tiga kemasan per konsumen.
Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menyebutkan, pada masa normal, kebutuhan pelaku ritel terhadap beras senasional berkisar 70.000-75.000 ton per bulan, sedangkan ritel lokal 20.000 ton per bulan. ”Beras SPHP sekarang sudah dijual di ritel Lotte Grosir, Ramayana, dan Superindo. Beras SPHP ini dibutuhkan masyarakat karena harganya terjangkau dan kualitasnya premium,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Budi menambahkan, beras SPHP sudah disalurkan ke 1.853 titik ritel secara rutin. Terkait rencana menjual beras SPHP dalam kemasan 1 kg, dia akan mempertimbangkannya. Apabila permintaan terhadap volume beras itu dapat digantikan dengan bantuan pangan yang menyasar 21,353 juta KPM, rencana ini kemungkinan batal. Sepanjang Oktober-Desember 2023, setiap KPM akan mendapatkan 10 kg beras per bulan.