Direktur Utama Bakti Kemenkominfo Dilantik

MEDIANA

(Paling depan di podium) Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memberikan keterangan pers seusai melantik Direktur Utama Bakti Fadhilla Mathar, Senin (14/8/2023), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi resmi melantik Fadhilla Mathar sebagai Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti, Senin (14/8/2023), di Jakarta. Jabatan direktur utama Bakti sempat kosong setelah badan layanan ini tersandung dugaan korupsi proyek menara pemancar 4G.

Pengangkatan dan pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Nomor 362 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Direktur Utama Bakti Kemenkominfo RI. Fadhilla sebelumnya menjabat Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti.

Kemenkominfo menggelar seleksi terbuka calon direktur utama Bakti mulai awal April 2023. Direktur Utama Bakti sebelumnya, Anang Achmad Latif, dicopot dari jabatannya setelah resmi menjadi tersangka kasus korupsi proyek menara pemancar 4G. Budi menyebut sekitar 100 orang melamar seleksi calon direktur utama. Proses seleksi diulang atas permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang sempat menjadi Pelaksana Tugas Menkominfo, Mahfud MD.

Baca juga: Proyek Pembangunan BTS 4G Perlu Diteruskan

”Tidak ada masalah apa-apa (di balik seleksi ulang). Menuju tahap akhir sebelumnya hanya ada dua calon, sedangkan sepatutnya tiga calon. Seleksi melibatkan ahli yang berlatar belakang akademisi,” kata Budi.

Dia menekankan, Bakti merupakan cermin pemerintah dalam menyediakan akses telekomunikasi secara merata. Beberapa tugas Bakti harus cepat dan terukur. Salah satu program prioritas Bakti yang harus selesai tahun ini adalah proyek menara pemancar 4G yang terganjal kasus korupsi.

Budi berharap, direktur utama terpilih mampu segera mengevaluasi proses bisnis dan perbaikan cara kerja proyek sesuai tata kelola yang baik. Sumber daya manusia di dalam Bakti juga harus dievaluasi secara menyeluruh.

Dalam konferensi pers, Budi tidak menjawab ketika ditanya berapa jumlah menara pemancar 4G yang harus dibangun sampai akhir tahun. Dia berjanji akan menyampaikan secara transparan di lain waktu. Sementara Fadhilla menyebutkan, sejauh ini, upaya melanjutkan pembangunan menara pemancar 4G yang tersendat karena tersandung dugaan korupsi akan menggunakan anggaran yang sudah ada.

Baca juga: Usut Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G sejak Penganggaran

Secara terpisah, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan, tugas utama Bakti adalah mengelola dana kewajiban pelayanan universal atau universal service obligation (USO). Program USO berlaku universal di seluruh negara karena melihat layanan telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan dasar.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) memberikan keterangan pers mengenai judi online di Gedung Kominfo, Jakarta, Kamis (20/7/2023). Budi Arie berjanji akan memberantas judi online semenjak menjadi menteri. Dalam rilisnya, sejak 2018 hingga Juli 2023 ini sudah ada 846.047 situs judi online yang diblokir. Selain itu, sekitar 1.859 aduan terkait rekening perbankan yang digunakan untuk kegiatan perjudian online juga dilaporkan sejak awal Januari. Dalam rilisnya, Budi Arie mengatakan, pembentukan lembaga pengawas media sosial masih digodok. Ia berjanji lembaga tersebut tidak mengusik kebebasan berekspresi.

Dalam konteks kebijakan di Indonesia, daerah sasaran USO biasa disamakan dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah seperti itu membutuhkan investasi yang besar. Operator telekomunikasi biasanya tidak melihat daerah seperti itu sebagai daerah yang menguntungkan secara bisnis. Oleh karenanya, program USO hadir.

”Indonesia memiliki kondisi geografis yang menantang. Maka, pembangunan infrastruktur telekomunikasi menggunakan program USO akan terus dibutuhkan, bahkan mungkin sampai beberapa dekade ke depan. Di era digital seperti sekarang, gangguan ketersediaan layanan telekomunikasi bisa berdampak luas ke berbagai sektor kehidupan. Maka, keperluan suksesnya proyek USO bukan saja agenda industri, tetapi sudah menjadi kepentingan negara,” ujar Sigit.

Bakti bersama Kemenkominfo dan pelaku industri telekomunikasi perlu menemukan model penggelararan layanan USO yang lebih kreatif, inovatif, dan berkesinambungan. Hingga saat ini, imbuh Sigit, perencanaan dan model kerja sama yang dilakukan Bakti butuh perbaikan.

”Secara perencanaan saja, mungkin masih cukup banyak yang tumpang-tindih antara perencanaan daerah USO dan perencanaan penggelaran oleh operator telekomunikasi,” ucapnya.

Dia menambahkan, dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia, keberadaan satelit telekomunikasi masih dibutuhkan sebagai pelengkap akses telekomunikasi. Jika Bakti merasa tetap perlu ada pengadaan satelit, sarannya adalah perencanaan yang akurat mulai dari kebutuhan kapasitas hingga target lokasi pengguna.

Baca juga: Menkominfo dan Masa Depan Telekomunikasi Indonesia