Seimbangkan Kepentingan Hulu-Hilir Gas Bumi

Kebijakan gas murah atau harga gas bumi tertentu untuk tujuh bidang industri sebesar 6 dollar AS per MMBTU ke depan diharapkan lebih mewadahi kepentingan baik dari sisi hulu maupun hilir.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja membongkar muat peralatan pada proyek jalur pipa transmisi gas bumi di kawasan utara Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/1/2023).

TANGERANG, KOMPAS — Kebijakan harga gas bumi tertentu sebesar 6 dollar AS per juta metrik british thermal unit atau MMBTU pada tujuh industri dianggap telah menjaga daya saing industri. Namun, di sisi lain, industri hulu dan midstream tak mendapat nilai tambah saat harga produk akhir di industri meningkat. Oleh karena itu, keseimbangan kebijakan hulu-hilir migas dinilai perlu.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi di Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition 2023 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/7/2023). Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau ”gas murah” diharapkan bisa lebih mewadahi semua kepentingan, baik dari sisi hulu maupun hilir.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, ada tujuh bidang industri yang mendapat insentif harga gas senilai 6 dollar AS per MMBTU. Ketujuh industri itu adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arief Setiawan Handoko mencontohkan, suka tidak suka, gas merupakan 70 persen dari total biaya produksi industri pupuk. Sebelumnya, ada formula yang menghubungkan antara harga gas dan harga jual produk akhir dari industri pupuk. Artinya, saat harga pupuk meningkat, harga juga disesuaikan.

Menurut dia, skema itu merupakan yang terbaik bagi semua pihak. ”Namun, sejak HGBT (harga gas dipatok 6 dollar AS per MMBTU) diimplementasikan April 2020, jika harga produk akhir (industri) melonjak dan mendapat keuntungan, industri hulu (dan midstream migas) tidak mendapat apa-apa dari itu. Semestinya ada keseimbangan,” kata Arief.

Baca juga: Pipa Gas Cisem Tahap I Capai 96 Persen, Infrastruktur Lain Terus Dipacu

Perwakilan dari Kementerian Perindustrian dalam diskusi itu, Triany, mengatakan, kebijakan HGBT memberi dampak pada pengurangan biaya produksi industri. Menurut dia, produktivitas tujuh industri yang mendapat kebijakan harga itu meningkat. Pemutusan hubungan kerja selama pandemi Covid-19 juga berkurang setelah ada kebijakan itu.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kurnia Chairi menuturkan, argumen utama dari kebijakan HGBT adalah untuk mendukung industri dan perekonomian nasional. Industri hulu dan midstream migas pun seharusnya tak rugi karena selisih ditanggung negara.

Namun, kata Kurnia, dalam implementasinya masih ada sejumlah hal yang belum optimal, termasuk terkait infrastruktur. ”SKK Migas berkomitmen untuk menyeimbangkan seluruh proses, dari hulu ke hilir. Pemerintah saat ini juga terus membangun infrastruktur (gas bumi), seperti pipa gas Cirebon-Semarang dan Dumai-Sei Mangkei,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berpendapat, gas bumi merupakan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Diakuisisinya 35 persen saham Shell pada Blok Masela oleh PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas Masela menjadi satu langkah positif. Namun, seperti apa industri gas bumi ke depan juga harus dipikirkan.

Kebijakan HGBT untuk tujuh industri dengan harga 6 dollar AS per MMBTU, jika masih terus diterapkan, akan membuat bisnis gas bumi menjadi tak menarik bagi investor. ”Harus sekalian disiapkan. Bisnis terkait gas ini jangka panjang jadi harus disiapkan di awal,” kata Komaidi.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Salah satu stan pada Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2023 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/7/2023).

Investasi hulu migas

Pada penyelenggaraan IPA Convention and Exhibition 2023, 25-27 Juli 2023, dihasilkan dokumen kajian (white paper) yang berisi rekomendasi dan sejumlah usulan dari para pelaku industri migas kepada pemerintah. Hal itu merupakan salah satu upaya meningkatkan gairah investasi demi mengejar target produksi migas di tengah era transisi energi.

”Kami bekerja sama dengan Wood Mackenzie dalam menyusun white paper ini dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Rekomendasi diharapkan bisa segera dilaksanakan, yakni terkait investasi migas serta pengembangan CCS/CCUS (penangkapan, utilisasi, dan penyimpanan karbon),” ujar Ketua Komite IPA Convex 2023 Krishna Ismaputra.

Selain berisi pameran dan berbagai diskusi mengenai industri migas, IPA Convex 2023 juga menggelar penandatanganan sejumlah kerja sama terkait hulu migas. Salah satunya akuisisi kepemilikan 35 persen hak partisipasi Blok Masela oleh PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas Masela terhadap Shell, Selasa (25/7/2023).

Peralihan kepemilikan hak partisipasi juga terjadi pada proyek strategis nasional lainnya, yakni Indonesia Deepwater Development (IDD). Penandatanganan perjanjian jual beli saham dari Chevron Makassar Ltd (CML), Chevron Ganal Ltd (CGL), dan Chevron Rapak Ltd (CRL) kepada Eni Lasmo PLC (ENI) juga dilaksanakan pada Selasa secara hibrida.

Baca juga: Potensi dan Pasar Gas Bumi Perlu Dipetakan dengan Cermat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, yang menyaksikan penandatanganan kesepakatan itu secara virtual, berharap cadangan gas yang ada pada proyek itu bisa segera diproduksi. ENI sebagai operator baru proyek IDD di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur, diharapkan dapat melanjutkan proyek ke tahap dua.

”ENI memegang participating interest (PI) pada 12 production sharing contract (PSC), 9 (PSC) di antaranya sebagai operator di proyek laut dalam dengan tahap eksplorasi dan pembangunan. Saya harap ENI dapat memperluas investasi di subsektor migas, terutama di wilayah timur,” ujar Arifin.