RI Berpotensi Garap Pasar Negara Pulau dan Kepulauan
Negara pulau dan kepulauan bisa menjadi poros baru global, khususnya dalam penentuan arah kebijakan kelautan dunia. KTT AIS yang akan diselenggarakan di Bali Oktober mendatang bisa menjadi potensi baru pasar produk RI.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 51 negara akan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Negara Pulau dan Kepulauan yang akan diselenggarakan di Bali pada Oktober 2023. Perhelatan tersebut berpotensi menjadi pasar baru kerja sama dagang Indonesia. Karena hal itu masih baru, poros negara-negara maritim juga menyimpan potensi besar untuk gerakan global.
KTT atau Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/AIS) diinisiasi pada 2017 dalam United Nation Ocean Conference di New York. Setelah itu, pertemuan tingkat menteri kerap berlangsung setiap tahun.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ayodhia Kalake mengatakan, Forum AIS merupakan bentuk kesetiakawanan Indonesia bersama negara pulau dan kepulauan lainnya dalam isu-isu kelautan dan perubahan iklim. Indonesia memegang peran strategis dalam memimpin dan berkolaborasi pada tatanan global.
”Terkait potensi pasar baru, tak tertutup kemungkinan forum juga menjalin kerja sama. Memang, mayoritas peserta merupakan negara berkembang, tetapi Indonesia tetap bisa kerja sama perdagangan dengan negara lain,” ujarnya dalam media briefing KTT AIS, di Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Apabila kerja sama dengan negara-negara pulau dan kepulauan berjalan baik, AIS akan menjadi kekuatan baru di kancah dunia. Forum ini bisa menjadi organisasi multiregional yang dapat berperan lebih besar dan strategis dalam menentukan arah kebijakan tata kelautan dunia.
Meskipun demikian, Indonesia tetap menjalankan diplomasi bebas aktif dalam Forum AIS. Posisi ini memungkinkan Indonesia memimpin kolaborasi konkret dan inklusif antarnegara berkembang bahkan negara berkembang-negara maju. Sebab, Forum AIS juga turut menyertakan Inggris dan Jepang.
Ke depan, Indonesia dapat menggunakan kendaraan (Forum AIS) untuk membuka pasar, gerakan global pada isu kelautan sehingga prosesnya harus bertahap.
Pelaksana Tugas Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita menuturkan, Indonesia telah mencapai tahap untuk membantu dan tak berfokus pada pencarian keuntungan. Jadi, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dapat membagikan praktik kebijakan, pengetahuan, bahkan teknologi seputar kemaritiman.
”Ke depan, Indonesia dapat menggunakan kendaraan (Forum AIS) untuk membuka pasar, gerakan global pada isu kelautan sehingga prosesnya harus bertahap,” katanya.
Dalam konteks ini, Indonesia perlu menciptakan rasa nyaman bagi negara peserta Forum AIS untuk melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya. Sebab, Forum AIS tergolong baru dan memiliki potensi besar pada masa mendatang. Dalam sektor ekonomi, misalnya, AIS bisa menjadi pasar untuk menjual produk-produk dalam negeri.
Menurut Senior Advisor for Climate and Environmental Governance Environment Unit UNDP Indonesia Abdul Wahib Situmorang, sudah saatnya Indonesia berdiplomasi ”tangan di atas” atau membantu negara-negara berkembang lainnya. Tidak melulu soal pendanaan, Indonesia bisa membantu berupa kerja sama instrumen-instrumen pendukung atau gagasan untuk diterapkan negara pulau dan kepulauan.
”Negara peserta KTT AIS bisa saling belajar dan mereplikasi program yang sukses diterapkan di suatu negara pada negara masing-masing,” ungkapnya.
Salah satu contohnya adalah berbagi teknologi untuk nelayan dalam mencari ikan. Saat ini, telah tersedia teknologi yang mendukung pencarian lokasi, jenis, hingga volume ikan yang terkandung di perairan. Dengan demikian, sumber daya yang digunakan nelayan bisa berhemat dan pada saat bersamaan meningkatkan produktivitas.