Negara kepulauan perlu strategi bersama untuk ekonomi kelautan berkelanjutan. Negara kepulauan pemangku kepentingan utama atas pemanfaatan dan penjagaan laut.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
BADUNG, KOMPAS — Indonesia mengajak negara-negara kepulauan lebih proaktif berperan di panggung global. Isu pemanfaatan ekonomi kelautan jadi fokus utama.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, semua negara setara dan berperan dalam membentuk agenda global. ”Kita bertanggung jawab dalam tata kelola global dan Indonesia membuktikan negara berkembang juga bisa memimpin,” ujarnya dalam pertemuan perwakilan para menteri anggota Forum Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum), Selasa (6/12/2022), di Badung, Bali.
AIS Forum, salah satu wadah diplomasi multilateral Indonesia, berlangsung pada 5-6 Desember 2022. Indonesia diwakili Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Forum di Badung membahas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pembangunan ekonomi biru, penanggulangan sampah plastik di laut, serta tata kelola laut yang lebih baik.
Selama menjadi ketua bergilir G20, Indonesia memutuskan melibatkan negara-negara kepulauan. Negara berkembang di kepulauan kecil (SIDS) diundang menjadi peserta dalam G20. Indonesia menggunakan haknya sebagai ketua untuk melibatkan SIDS di forum negara pengendali 85 persen produk domestik bruto global itu. ”Kami tahu suara mereka (SIDS) harus didengar dan keprihatinan mereka diperhatikan,” ujar Retno.
Indonesia dan 46 negara lain yang bergabung di AIS Forum merasa dipersatukan oleh isu pemanfaatan dan penjagaan laut. ”Kita bergantung pada laut untuk makanan dan tempat hidup,” katanya.
Laut memberikan kesempatan sekaligus tantangan. Perubahan iklim memberi tantangan serius bagi negara kepulauan. Kenaikan permukaan laut membuat negara kepulauan menjadi penanggung utama dampak perubahan Iklim.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan, negara kepulauan perlu strategi bersama untuk ekonomi kelautan berkelanjutan. Negara kepulauan pemangku kepentingan utama atas pemanfaatan dan penjagaan laut. AIS Forum dapat menjadi wadah upaya perumusan itu. AIS Forum menjadi wadah terbuka dan inovatif untuk mengembangkan kerja sama.
”Indonesia mengajak negara-negara anggota AIS Forum berkolaborasi dan gotong royong memperkuat kerangka kerja sama konkret AIS Forum. Ini penting untuk dapat memastikan keberlanjutan program dan kegiatan AIS Forum selama beberapa dekade mendatang,” tuturnya.
Sejauh ini, sejumlah kolaborasi telah dilakukan dalam koridor AIS Forum. Bentuknya, antara lain, berupa penelitian bersama untuk pengembangan kapasitas negara pulau dan kepulauan. Forum ini juga telah memberi pendanaan berbagai kegiatan riset untuk universitas-universitas di negara anggota AIS. ”Syaratnya mereka harus bekerja sama dengan satu atau lebih universitas atau institusi riset di negara anggota AIS lainnya,” kata Kepala Badan Riset dan sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta.
Di forum itu, Indonesia juga memaparkan program ekonomi biru. Bentuknya, antara lain, perluasan kawasan konservasi, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah plastik di laut.
Radiarta mengatakan, program Indonesia selaras dengan pembahasan AIS Forum 2022. ”Selain melalui program ekonomi biru, kami juga melakukan restorasi hutan mangrove sebagai solusi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.