Wamendes Paiman: Pertumbuhan Ekonomi Lokal Dukung Perekonomian Nasional

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang baru, Paiman Raharjo, menuturkan, pemaksimalan BUMDes dapat menumbuhkembangkan perekonomian lokal yang selanjutnya mendukung perekonomian nasional.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Sinergi atau kerja sama dinilai penting untuk memaksimalkan penyaluran dana desa. Apalagi, banyak desa yang saat ini tingkat pertumbuhannya masih lambat. Pemaksimalan badan usaha milik desa juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang selanjutnya dapat mendukung perekonomian nasional.

”Amanah yang saya emban tentunya harus saya jalankan dengan baik. Arahan Presiden saat saya dihubungi bahwa untuk memperkuat di Kementerian Desa, bahwa banyak desa yang saat ini memang tingkat pertumbuhannya masih lambat,” kata Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Amanah yang saya emban tentunya harus saya jalankan dengan baik. Arahan Presiden saat saya dihubungi bahwa untuk memperkuat di Kementerian Desa, bahwa banyak desa yang saat ini memang tingkat pertumbuhannya masih lambat.

Paiman menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024 dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga : Perombakan Kabinet Kecil Dipercepat

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Suasana Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024 dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Oleh karena itu, menurut Paiman, perlu ada sinergi atau kerja sama juga untuk memaksimalkan penyaluran dana desa. ”Dana desa yang setiap tahunnya meningkat, tetapi di kurun waktu 2022 mengalami penurunan dari sebelumnya. Oleh karena itu, bagaimana Kementerian Desa ini bisa membina desa-desa,” ujarnya.

Paiman pun menuturkan peran badan usaha milik desa (BUMDes) untuk menumbuhkan perekonomian dari tingkat lokal hingga nasional. ”Jadi, kalau kita lihat pertumbuhan desa itu, kan, masih lambat. Oleh karena itu, bagaimana memaksimalkan juga BUMDes-BUMDes sehingga perekonomian lokal itu akan tumbuh dan berkembang sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Selain sering berdiskusi dengan Wamen PDTT sebelumnya, yakni Budi Arie Setiadi, Paiman mengatakan akan berkoordinasi dan menunggu arahan dari Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar. ”Kalau Pak Budi kebetulan sahabat, sering ngopi-ngopi, ya, kemudian tadi juga ngobrol. Kemarin juga hari Sabtu kami komunikasi,” ujarnya.

Baca juga : Presiden Minta Duet Budi Arie-Nezar Tuntaskan Program Menara BTS

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024 dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Paiman mengatakan, dirinya tentu harus bersinergi dan melanjutkan hal yang sudah dilakukan Budi Arie. ”Nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Menteri. Karena Pak Menteri saat ini masih ada di luar negeri sehingga saya harus menunggu arahan dari Pak Menteri. (Hal ini) Karena memang saya, kan, sebagai pembantu, jadi wakilnya Pak Menteri, sehingga nanti segala sesuatunya akan saya koordinasikan dulu,” tuturnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS), Senin, merilis jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang atau menurun 0,46 juta orang dibandingkan September 2022 dan menurun 0,26 juta orang dibandingkan Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29 persen atau menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen atau menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen.

Baca juga : Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Butuh Orkestrasi Kebijakan

Jumlah penduduk miskin perkotaan menurun dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023. Sementara itu, pada periode sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kemeja putih) di sela-sela melakukan inspeksi mendadak terkait tengkes (stunting) dan mengecek penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Puncang Songo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (29/1/2023).

Terkait penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menyampaikan, perpaduan Intervensi kebijakan perekonomian dan perlindungan sosial menunjukkan hasil yang baik. ”Perkembangan tingkat dan jumlah orang miskin ini menunjukkan adanya tren penurunan. Untuk itu, momentum perbaikan kesejahteraan masyarakat ini harus terus dikelola dan dipercepat,” kata Arif.

Menurut dia, penekanan Presiden Joko Widodo yang ingin menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sedikit banyak juga berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada umumnya. Hal ini karena rumah tangga yang disasar pada program kemiskinan ekstrem seluruhnya merupakan keluarga yang masuk dalam kategori miskin.

Tingkat kemiskinan ekstrem, menurut kajian Bank Dunia per 2022, tercatat jumlahnya menurun signifikan menjadi 1,5 persen. ”Penurunan tingkat kemiskinan dapat berjalan lebih cepat apabila kita dapat lebih ketat menjaga laju inflasi, khususnya inflasi makanan yang proporsinya mencapai 74,21 persen dalam menentukan garis kemiskinan,” ujar Arif.

Penurunan tingkat kemiskinan dapat berjalan lebih cepat apabila kita dapat lebih ketat menjaga laju inflasi, khususnya inflasi makanan yang proporsinya mencapai 74,21 persen dalam menentukan garis kemiskinan.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta saat ditemui di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Sehubungan hal tersebut, lanjut Arif, ke depan berbagai potensi gejolak harga pangan, seperti dampak dari perubahan iklim, adanya El Nino, dan berbagai hal yang mempengaruhi ketersediaan serta harga pangan, harus dimitigasi dengan baik.

”Di samping itu, penciptaan lapangan kerja dan iklim usaha yang mendukung terjadinya peningkatan pendapatan atau income generating masyarakat juga menjadi strategi yang tak terpisahkan dalam upaya penurunan jumlah dan tingkat kemiskinan di Indonesia,” katanya.

Baca juga : Wajah Kemiskinan Pulau Jawa di Masa Pandemi

Arif mengatakan, tingkat kemiskinan pada Maret 2023 ini belum kembali pada level sebelum pandemi, yakni pada September 2019 yang sebesar 9,22 persen, terutama untuk kondisi kemiskinan di perkotaan. ”Sehingga, tren penurunan yang ada saat ini harus lebih diperkuat dengan kolaborasi dan konvergensi berbagai program yang ada, baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, korporasi swasta, dan institusi lainnya,” ujarnya.