Skema Urun Dana di Pasar Modal Bisa Jadi Alternatif Permodalan UMKM
Skema urun dana di pasar modal atau ”securities crowdfunding” bisa jadi alternatif permodalan bagi UMKM yang tidak memenuhi syarat perbankan. Metode ini dinilai lebih mudah diakses oleh para pelaku UMKM.
Oleh
BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA
·4 menit baca
BALI, KOMPAS — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong usaha mikro kecil menengah atau UMKM mengakses alternatif permodalan melalui mekanisme penawaran efek melalui layanan urun dana di pasar modal atau securities crowdfunding/SCF. Metode ini memungkinkan UMKM yang belum memenuhi persyaratan kredit bank bisa mendapat permodalan karena prosesnya yang sederhana dan bisa diakses melalui aplikasi digital ponsel.
”SCF bisa menjadi solusi alternatif yang tepat bagi UMKM yang membutuhkan permodalan, terutama mereka yang belum memenuhi persyaratan kredit bank (unbankable). Karena metode ini bisa diakses dengan mudah melalui platform teknologi finansial dan tanpa proses yang rumit,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi pada acara Sosialisasi Alternatif Pendanaan UMKM melalui SCF di Bali, Jumat (14/7/2023).
SCF adalah penghimpunan dana urunan oleh perusahaan teknologi finansial (tekfin) yang mempertemukan investor/pemodal/pemberi dana urunan dengan UMKM yang membutuhkan pendanaan. Setelah cocok, UMKM ini kemudian menerbitkan efek/surat berharga, baik berupa saham maupun obligasi di pasar modal. Investor yang tertarik dengan kinerja dan potensi bisnis UMKM ini bisa membeli efek atau surat berharga ini di pasar modal. Adapun perusahaan tekfin memperoleh komisi dari transaksi yang tercipta antara UMKM dan investor.
Sampai dengan 7 Juli 2023 terdapat 16 perusahaan tekfin penyelenggara SCF yang telah mendapatkan izin dari OJK. Selain itu, ada 423 UMKM yang menerbitkan efeknya dan telah menarik 156.632 investor. Kegiatan ini telah menghimpun dana Rp 911,35 miliar.
Khusus di Bali, Inarno menjelaskan, ada 11 pelaku UMKM yang telah menerbitkan efek melalui 5 perusahaan tekfin penyelenggara SCF. Adapun jumlah investor yang terlibat mencapai 5.025 pemodal dengan dana yang dihimpun Rp 24,03 miliar.
Gubernur Bali Wayan Koster yang turut hadir dalam acara itu mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya OJK memberi kemudahan para UMKM di Bali untuk mengakses permodalan melalui pasar modal dengan skema SCF. “Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan edukasi dan pelatihan dalam mengembangkan usahanya, tetapi juga kemudahan akses terhadap permodalan,” ujarnya.
Wayan Koster menambahkan, Bali memiliki sejumlah sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, serta industri berbasis budaya. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali juga mendorong pertumbuhan sektor UMKM, koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, serta sektor pariwisata.
Pelaku UMKM kerap tidak memenuhi syarat permodalan bank, yakni permodalan kurang, tak ada jaminan, serta karakter, kapasitas usaha, dan kondisi keuangan mereka dinilai tidak cukup baik.
Saat dihubungi terpisah, pengamat UMKM dan pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Mudrajad Kuncoro, berpendapat, salah satu persoalan klasik UMKM adalah akses permodalan. Mereka kerap tidak memenuhi syarat permodalan bank, yakni permodalan kurang, tak ada jaminan, serta karakter, kapasitas usaha, dan kondisi keuangan mereka dinilai tidak cukup baik.
Hal ini salah satunya karena pelaku UMKM belum mencatat atau membukukan hasil usahanya secara rapi dan teratur. UMKM juga kerap belum bisa memisahkan rekening pribadi dengan rekening usahanya.
Maka dengan makin banyaknya alternatif permodalan bagi UMKM, mereka bisa makin dimudahkan memilih permodalan sesuai dengan kapasitas mereka. Sebab, permodalan salah satu unsur penting untuk mendorong pertumbuhan kapasitas usaha mereka.
Bangga buatan Indonesia
Guna mendorong UMKM produk lokal, pemerintah mengampanyekan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) sejalan dengan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Dalam kampanye BBI dan BBWI di Kalimantan Tengah, Jumat, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Gernas BBI dan BBWI menjadi pemantik bagi kementerian/lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengalokasikan belanja 40 persen untuk produk dalam negeri. Ini bisa mendorong pengembangan UMKM di Tanah Air.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Gernas BBI dan BBWI menjadi upaya membangun Indonesia kuat dan berdaya saing di kancah internasional. ”Dengan membangkitkan semangat kebanggaan produk Indonesia dan pariwisata di Tanah Air, kita perkuat fondasi pembangunan ekonomi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat indentitas sebagai bangsa yang kreatif dan berbudaya,” kata Sandiaga Uno.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan, dalam upaya memajukan ekonomi bangsa, peran UMKM tak bisa dilepaskan sehingga ke depan perlu peningkatakan kapasitas, inovasi, dan kreasi pelaku UMKM. ”Inovasi dan kreativitas perlu untuk memajukan ekonomi bangsa dan UMKM. Hal ini bertujuan agar produk unggulan kita bisa bersaing dan kita pasarkan secara nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Data Kementerian Koperasi dan UKM 2022 menunjukkan 99 persen dari keseluruhan unit usaha di Tanah Air merupakan UMKM. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60,5 persen dengan serapan tenaga kerja mencapai 96,9 persen dari total tenaga kerja nasional.