Fenomena El Nino berisiko menekan produktivitas pertanian nasional. Komisi IV DPR meminta pemerintah mengambil langkah antisipatif guna mengamankan pasokan serta menjaga stabilitas harga pangan pokok.
Oleh
M PASCHALIA JUDITH J
·3 menit baca
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Petani mengemas gabah kering yang telah dipanen di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/6/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Risiko kekeringan, kebakaran, serangan hama, dan penurunan produktivitas pertanian berpotensi terjadi jika El Nino datang. Oleh karena itu, Komisi IV DPR meminta pemerintah fokus menyiapkan langkah-langkah antisipatif sehingga penurunan produktivitas yang berujung pada merosotnya produksi tidak menimbulkan lonjakan harga yang signifikan.
Dampak El Nino di sektor pertanian menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajarannya di Jakarta, Selasa (13/6/2023). Ketua Komisi IV DPR Sudin memimpin rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi serta jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perum Bulog.
Syahrul mengatakan, berdasarkan data yang dia himpun, kekeringan lahan pertanian akibat fenomena El Nino ekstrem bisa mencapai 560.000–570.000 hektar. Padahal, ketika El Nino lemah, kekeringan lahan pertanian hanya sekitar 200.000 hektar. El Nino berpotensi meningkatkan potensi kebakaran lahan pertanian, gagal panen, dan serangan hama penyakit tanaman.
Dia menambahkan, produktivitas diperkirakan turun 15-20 persen. ”Kami memantau prediksi yang menyebutkan El Nino berpeluang terjadi pada semester II-2023 dan puncaknya pada Agustus (2023),” ujarnya.
Guna memitigasi risiko tersebut, menurut dia, Kementerian Pertanian akan mengidentifikasi dan memetakan lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak kekeringan. Setelah itu, lokasi-lokasi itu akan diklasifikasikan ke tiga kelompok berdasarkan tingkat keparahan akibat kekeringan.
Pihaknya juga mendorong percepatan tanam dengan memanfaatkan curah hujan yang masih ada serta menyokongnya dengan alat mesin pertanian. Pemerintah turut menyediakan benih yang tahan kering dan organisme pengganggu tanaman.
Dalam rangka mengoptimalkan sumber air bagi lahan pertanian, dia menyebut pemerintah tengah memperbaiki embung, dam, parit, sumur dalam dan resapan, serta merehabilitasi jaringan irigasi tersier. Pihaknya juga memberikan bantuan pompa. Selain itu, ada dukungan pembiayaan pertanian melalui kredit usaha rakyat dan asuransi tani.
Statistik Lahan Pertanian 2015-2019 yang diterbitkan Kementerian Pertanian menunjukkan, luas lahan pertanian bukan sawah pada 2019 mencapai 29,25 juta hektar. Adapun luas lahan sawah 7,46 juta hektar.
Buruh tani menyiapkan lahan persemaian benih padi di Kampung pasir Jengkol, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat, Senin (8/5/2023).
Sementara itu, analisis dinamika atmosfer Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), per Selasa (13/6/2023), memprediksi El Nino dengan kategori lemah-moderat akan terjadi pada semester II-2023. Adapun pemutakhiran informasi mengenai El Nino yang berada di laman resmi ASEAN Specialised Meteorological Centre per 6 Juni 2023 menyatakan, saat ini terjadi kondisi netral. El Nino kemungkinan besar akan berkembang pada semester II-2023.
Pada rapat itu, sejumlah perwakilan fraksi di Komisi IV DPR meminta pemerintah memperhatikan perkembangan El Nino. Alien Mus, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan, potensi kekeringan dapat mengakibatkan krisis pangan dan kenaikan harga pangan.
Saadiah Uluputty, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyatakan, El Nino pada 2023 berisiko menimbulkan sejumlah kerugian sehingga pemerintah perlu menjaga pasokan komoditas pangan. Dia menggarisbawahi posisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sekitar 600.000 ton dan dikelola Bulog saat ini berada di bawah batas aman.
Data Perum Bulog pada Senin (12/6/2023) menunjukkan, stok CBP dan beras komersial masing-masing 547.000 ton dan 55.000 ton dengan realisasi pengadaan dalam negeri 616.000 ton. Sebelumnya, Arief mengatakan, Bulog perlu menggenjot penyerapan beras produksi dalam negeri sebelum semester II-2023. Kontrak dan realisasi pada 2023 juga perlu diamankan.
Di sisi lain, realisasi produksi beras sepanjang 2023 menunjukkan tren penurunan. Data NFA dari Badan Pusat Statistik, realisasi produksi sepanjang Januari-April 2023 mencapai 12,91 juta ton, sedangkan pada periode sama tahun lalu 13,71 juta ton. Artinya, ada penurunan sekitar 5,83 persen.
Secara umum, Arief menilai, penguatan stok yang dikelola pemerintah menjadi kunci pengelolaan pangan nasional yang kuat, terencana, dan antisipatif, termasuk dalam menghadapi El Nino. Pangan yang menjadi perhatian tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F05%2F08%2Ff91e56f9-dbe7-420f-9f49-c8bd3c3a0688_jpg.jpg){kind=logo}
