Ekonomi Jerman dan AS Krisis, Indonesia Terkendali

Krisis tengah menghinggapi ekonomi Amerika Serikat dan Jerman. Dampak dari krisis tersebut untuk Indonesia diyakini masih terkendali.

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES/AFP

Sejumlah orang berjalan melintasi New York Stock Exchange (NYSE), Maret 2023.

WASHINGTON, JUMAT Dua negara maju dengan perekonomian yang kuat, Amerika Serikat dan Jerman, tengah menghadapi krisis. Bahkan, AS masih terkurung dalam perundingan penetapan pagu utang antara Gedung Putih selaku pemerintahan eksekutif dan DPR selaku pembuat undang-undang.

Sementara itu, di Jerman, baik pemerintah maupun pakar keuangan memperkirakan tak akan ada kemerosotan ekonomi secara drastis. Namun, juga tak akan ada kenaikan yang menentukan. Intinya, perekonomian hingga tahun 2024 diduga akan landai.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan, Jumat (26/5/2023), menilai transmisi risiko dari potensi krisis di AS dapat memengaruhi sektor moneter dan keuangan Indonesia, sementara resesi di Jerman berpotensi menambah tekanan kinerja ekspor Indonesia.

Dari sisi moneter, gagal bayar utang AS dapat mendorong depresiasi nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan imbal hasil (yield) obligasi Indonesia. ”Risikonya, yield yang meningkat bisa menambah beban APBN,” kata Abdul.

Meski demikian, ia meyakini dampak dari krisis di kedua negara itu ke Indonesia masih akan terkendali.

Perundingan

Hingga Jumat (26/5), Gedung Putih dan DPR AS masih terus merundingkan penetapan pagu utang. Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean Pierre mengatakan, perundingan itu berlangsung lancar dan produktif. Kedua pihak menyepakati keputusan mengenai pagu utang harus ditetapkan paling lambat 1 Juni 2023.

Persoalan pagu utang menjadi masalah serius di AS. Selama ini, Pemerintah AS terus meminjam uang dalam jumlah besar untuk membiayai berbagai proyek pemerintah atau mengucurkan dana untuk kemitraan dengan negara-negara sahabat.

Baca juga: Indonesia Perlu Waspadai Dampak Potensi AS Gagal Bayar Utang

Ketua DPR AS Kevin McCarthy, yang berasal dari Partai Republik, mengatakan, perilaku seperti itu tidak bisa diterima lagi. Ketika dilantik pada Januari lalu, ia mengatakan, AS tidak akan menandatangani lagi cek kosong. Salah satu contoh pengeluaran AS adalah memberi dana total 54 miliar dollar AS untuk Ukraina sejak Rusia menginvasi negara itu, Februari 2022. Pengeluaran yang awalnya untuk membantu Ukraina ini, oleh Partai Republik lama- lama dianggap memberatkan negara, apalagi perekonomian belum pulih dari pandemi Covid-19.

Dalam perundingan, pagu utang bisa dinaikkan, tetapi harus ada pembatasan belanja dengan menetapkan batas atas. Biden menginginkan ketentuan batas atas belanja diberlakukan cukup dua tahun. Setelah itu, pilihannya adalah kembali ke peraturan semula yang tanpa batas atas atau merundingkan batas baru.

JSA

President Joe Biden dan Kevin McCarthy

Namun, Faksi Partai Republik di DPR menginginkan agar ketentuan batas atas belanja diberlakukan selama enam tahun guna membenahi pengeluaran pemerintah.

”Isu yang dibahas semakin sedikit tetapi mendalam. Memang ini pembahasannya rumit sekali dan harus dilakukan secara komprehensif,” kata anggota DPR dari Partai Republik, Patrick McHenry, kepada surat kabar USA Today.

Baca juga: Bokek, AS Terancam Gagal Bayar Utang per Juni

Selain mengenai batas atas belanja, pembahasan juga meliputi wacana pengetatan persyaratan penerimaan bantuan sosial untuk masyarakat. Faktor yang dibahas, antara lain, bukti pekerjaan, lama bekerja, dan juga bukti pemutusan hubungan kerja. Ini demi memastikan berbagai bantuan sosial dan layanan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tepat guna dan tepat sasaran.

Itu karena pada tahun pertama pandemi, terjadi beberapa kasus penerima manfaat bantuan tunai menghamburkan uang yang diterima dengan membeli barang-barang mewah.

Jerman

Laporan Kantor Statistik Federal Jerman, pendapatan domestik bruto negara itu pada triwulan I-2023 mengalami kontraksi 0,3 persen dibandingkan tahun lalu. Akibatnya, masyarakat mengencangkan ikat pinggang.

Baca juga: Krisis Energi, Jerman Naikkan Tarif Listrik

Konsumsi rumah tangga untuk caturwulan pertama 2023 menurun 1,2 persen. ”Harga energi yang naik gila-gilaan memaksa masyarakat berhemat,” ujar ekonom Pantheon Macroeconomics, Claus Vistesen, dikutip CNN.

Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam jumpa pers di Berlin mengatakan, ia percaya diri ekonomi Jerman akan tumbuh. Alasannya karena investasi dan produksi di industri perkapalan dan baterai terus meningkat. Namun, para ekonom tidak seantusias Scholz karena ekspor mobil Jerman ke China yang merupakan pasar terbesar mereka turun 24 persen.

AFP/AXEL HEIMKEN

Kanselir Jerman Olaf Scholz

”Ekonomi kita memang perlahan pulih dari pandemi, tetapi harga energi yang belum turun gara-gara perang Rusia-Ukraina tidak akan membuat masyarakat langsung berbelanja, kecuali benar-benar butuh,” kata Vistesen. (Reuters)