RI-China Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Hubungan Kerja
Kualitas hubungan kerja dalam investasi perlu terus ditingkatkan. Di antaranya, melalui pendidikan vokasi yang mendukung transfer pengetahuan dan ketrampilan serta pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja.
Oleh
NUR HIDAYATI
·3 menit baca
NUR HIDAYATI
Kunjungan Delegasi Indonesia dalam program benchmarking isu ketenagakerjaan atas undangan Pemerintah China di Kementerian Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Republik Rakyat China di Beijing, China, Senin (22/5/2023). Delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jendela Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi (sisi kiri, ke-3 dari kanan), diterima oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial China Yu Jiadong (sisi kanan, ke-3 dari kanan).
BEIJING, KOMPAS — Pemerintah China dan Indonesia berkomitmen meningkatkan kualitas hubungan ketenagakerjaan dalam kerja sama investasi di Indonesia. Hubungan ketenagakerjaan yang baik berperan penting untuk memastikan investasi dapat berkelanjutan, berkontribusi bagi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.
Hal ini menjadi fokus dalam program benchmarking yang diselenggarakan oleh Pemerintah China dan Kementerian Ketenagakerjaan RI di lima kota di China pada 20-30 Mei 2022. Program ini diikuti perwakilan birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dinas ketenagakerjaan di daerah, dan serikat buruh.
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi yang memimpin delegasi Indonesia dalam program ini menjelaskan, pemerintah bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menanamkan modal secara efisien dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
”Kita mendorong adanya pemahaman bersama antara kedua pihak soal isu ketenagakerjaan ini,” ujar Anwar, Senin (22/5/2023), di Beijing, China.
Pemerintah bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menanamkan modal secara efisien dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
Delegasi Indonesia di Beijing, Senin sore, diterima oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Republik Rakyat China Yu Jiadong. Dalam pertemuan tersebut, Anwar menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas hubungan kerja.
Hal itu, antara lain, diwujudkan melalui penguatan pendidikan vokasi, pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta jaminan sosial tenaga kerja. Selain itu, diupayakan pula adanya peningkatan kesempatan kerja. Pemerintah kedua negara sepakat menindaklanjuti pertemuan ini dengan pembahasan lebih teknis.
NUR HIDAYATI
Kunjungan Delegasi Indonesia dalam program benchmarking isu ketenagakerjaan atas undangan Pemerintah China di Kantor Pusat China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) di Beijing, China, pada Minggu (21/5/2023).
Pada kesempatan terpisah, Konselor Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Indonesia Wu Zhiwei menjelaskan, Pemerintah China melibatkan sejumlah perusahaan milik negara dan swasta yang berinvestasi di Indonesia dan banyak menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam program benchmarking ini.
”Kami menegaskan lagi bahwa mereka harus mematuhi aturan ketenagakerjaan di China dan di Indonesia. Perusahaan juga perlu membina komunikasi yang baik, bukan saja dalam lingkungan internal perusahaan, tetapi juga dengan komunitas sekitar dan menjalankan tanggung jawab sosial,” ujar Wu.
Sejumlah perusahaan seperti Huawei, China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), dan Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) turut berpartisipasi dalam program ini.
Perusahaan juga perlu membina komunikasi yang baik, bukan saja dalam lingkungan internal perusahaan, tetapi juga dengan komunitas sekitar dan menjalankan tanggung jawab sosial.
China merupakan mitra dagang dan investor asing utama di Indonesia. Penguatan pemahaman soal hubungan kerja dipandang penting untuk mencegah konflik seperti yang terjadi Januari lalu di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI), smelternikel dengan investasi China di Morowali, Sulawesi Tengah.
Terkait konflik tersebut, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna menjelaskan, Kemenaker menemukan sejumlah standar K3 tidak terpenuhi di PT GNI. Problem komunikasi ikut melatari persoalan tersebut.
”Ada kendala bahasa juga. Ternyata tidak mudah bagi penerjemah untuk mengomunikasikan hal-hal bersifat teknis yang harus dipatuhi. Perlu pembekalan khusus terkait hal seperti itu,” ujar Yuli.
Saat ini, Kemenaker tengah melakukan pendampingan pada perusahaan agar dapat menerapkan standar K3 dengan baik.
Kunjungan Delegasi Indonesia dalam program benchmarking isu ketenagakerjaan atas undangan Pemerintah China di Kantor Pusat China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) di Beijing, China, pada Minggu (21/5/2023).
Transfer pengetahuan
Program benchmarking ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan transfer pengetahuan dan ketrampilan pada proyek-proyek investasi China bagi tenaga kerja Indonesia.
”Kita ingin perusahaan China di Indonesia juga mengembangkan pendidikan vokasi. Perusahaan bisa menjadi tempat magang, dan pada akhirnya pemagang yang berkinerja baik bisa diangkat menjadi pegawai,” ujar Anwar.
Saat ini, investasi yang masuk ke Indonesia umumnya didorong untuk segera terealisasi dan beroperasi. Pada tahap awal, penanam modal membawa serta teknologi sekaligus tenaga kerja yang sudah menguasai teknologi itu dari negara asal. Program transfer pengetahuan dan keterampilan krusial untuk memastikan agar proyek itu pada gilirannya dapat diserahkan dan dikelola oleh tenaga kerja Indonesia.
Program transfer pengetahuan dan keterampilan krusial untuk memastikan agar proyek itu pada gilirannya dapat diserahkan dan dikelola oleh tenaga kerja Indonesia.
”Pengembangan kapasitas pekerja, termasuk transfer pengetahuan dan ketrampilan, itu program yang harus berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tahapan dan target yang jelas. Untuk itu, perlu kerja sama dengan industri,” ujar Yuli.
Saat ini, Kemenaker telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan asal China untuk membangun fasilitas pendidikan vokasi. Di antaranya, mulai dibuat pendidikan vokasi terkait pengolahan bijih nikel dan jasa telekomunikasi. Akan tetapi, efektivitas operasional pendidikan vokasi itu perlu terus didorong dan diperluas.
”Indonesia, misalnya, juga ingin ada pendidikan vokasi dalam bidang perawatan mobil listrik,” ujar Anwar menambahkan.
Terkait upaya perluasan kesempatan kerja, tahun ini, Pemerintah China akan mendukung penyelenggaraan bursa kerja yang bakal digelar Kemenaker bekerja sama dengan sejumlah investor China di Indonesia.
