Ironi Pesisir Indonesia, Potensi Besar tetapi Juga Kantong Kemiskinan Ekstrem

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, potensi bahari yang melimpah belum mampu mengatasi kerentaran sosial-ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.

FAKHRI FADLURROHMAN

Warga mengantre pembagian sembako di kawasan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (15/5/2023). Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan 68 program Kampung Bahari Nusantara (KBN) serentak di seluruh Satuan Komando Wilayah TNI Angkatan Laut.

JAKARTA, KOMPAS — Sebagian besar wilayah pesisir di Indonesia masih menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Kondisi ini menjadi ironi karena tak hanya memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia juga memiliki potensi bahari yang melimpah dan menjadi negara dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia.

Berdasarkan data tahun 2021, dari total angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, sekitar 12 persen di antaranya adalah rumah tangga masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. ”Potensi bahari yang melimpah belum mampu mengatasi kerentanan sosial-ekonomi masyarakat desa pesisir. Garis pantai terpanjang kedua di dunia, diikuti dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia, menjadi kisah membanggakan sekaligus ironi karena masyarakat pesisir belum sejahtera,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutan peresmian Kampung Bahari Nusantara di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Senin (15/5/2023).

Program Kampung Bahari Nusantara (KBN) diinisiasi TNI AL untuk mendampingi warga sesuai karakter dan potensi masing-masing. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menyebut KBN sebagai bagian pemberdayaan wilayah pertahanan pesisir sekaligus memecah masalah ekonomi, lingkungan, dan pendidikan.

Garis pantai terpanjang kedua di dunia, diikuti dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia, menjadi kisah membanggakan sekaligus ironi karena masyarakat pesisir belum sejahtera

KBN, seperti disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama I Made Wira Hady, menjadi program yang bertujuan mengangkat potensi maritim suatu wilayah. Terdapat lima kluster utama, yakni edukasi, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan pertahanan.

Saat ini sudah terbentuk 68 KBN di seluruh komando wilayah TNI AL di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Muhammad Ali, KBN berada di pangkalan TNI AL kelas A dan B. Adapun kluster pertahanan akan diutamakan untuk pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Kluster ini dinilai penting karena menyangkut wilayah kedaulatan.

Dalam acara peresmian yang juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, Wapres menyampaikan apresiasi terhadap KBN karena turut menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa pesisir. ”Program KBN juga sesuai dengan paradigma baru perdesaan yang berkembang secara global. Tren ini muncul karena sekitar 45 persen penduduk bumi tinggal di perdesaan di negara-negara berkembang. Pembangunan perdesaan menjadi keniscayaan untuk mencapai target-target pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan di desa diubah dari subsidi menjadi investasi masa depan,” tuturnya.

Baca juga: Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Butuh Orkestrasi Kebijakan

FAKHRI FADLURROHMAN

Wakil Presiden Maruf Amin (kelima dari kiri) meninjau rumah baca didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali (keenam dari kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (keempat dari kiri), Bupati Kepulauan Seribu Junaedi (ketiga dari kiri), dan Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letnan Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantono (kedua dari kiri) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Amiterdam, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Kendati demikian, diperlukan penanganan serius di desa pesisir. Sebab, ancaman perubahan iklim bisa membawa kerugian serius bagi perekonomian nasional. Pemeliharaan ekosistem maritim dan pesisir Indonesia menjadi kunci bagi upaya mitigasi dampak perubahan iklim.

Masalahnya, kata Wapres, meskipun Indonesia dikenal sebagai pusat kekayaan biodiversitas dan terumbu karang, ekosistem laut Indonesia mengalami degradasi akibat perubahan iklim dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berpotensi memperdalam jebakan kemiskinan di kawasan pesisir.

Seusai acara, Wapres Amin meminta aparat penegak hukum lebih tegas menindak pelaku perusakan lingkungan. ”Akibat daripada perubahan iklim dan ini masalah serius dan masalah global sehingga aparat harus lebih tegas dan kita juga tetap memperhatikan ekonomi masyarakat,” tuturnya kepada wartawan.

FAKHRI FADLURROHMAN

Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) menandatangani batu prasasti di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Wapres juga mengharapkan TNI AL bisa menjadi pandu bagi masyarakat pesisir dalam menjadikan isu perubahan iklim sebagai bagian dari program literasi dan edukasi di Kampung Bahari Nusantara. Isu ini dinilai berkaitan erat dengan keberhasilan upaya pengembangan potensi pariwisata maritim yang termasuk ke dalam salah satu program KBN. Lebih lagi, lingkungan ini bisa memberi tambahan pendapatan bagi masyarakat.