Persaingan Mendapatkan Pekerja Antarnegara Semakin Ketat

Bank Dunia melalui World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies menyampaikan, sejumlah negara mengalami populasi penduduk usia tua. Kondisi ini diperkirakan akan mendorong migrasi pekerja.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Peresmian VVIP longue pekerja migran Indonesia di Bandara Juanda Surabaya, Rabu (14/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS  —  Persaingan untuk mendapatkan pekerja meningkat seiring bertambahnya populasi penduduk usia tua di negara berpenghasilan tinggi dan menengah. Fenomena ini membutuhkan kebijakan yang memperkuat tata kelola migrasi, kesetaraan pendidikan dan keterampilan, serta perlindungan pekerja.

Bank Dunia dalam laporan terbaru ”World Development Report 2023:Migrants, Refugees, and Societies” yang dirilis Selasa (25/4/2023), mengatakan, populasi di seluruh dunia menua dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Di negara-negara berpenghasilan tinggi, persentase orang yang berusia di atas 65 tahun telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah sebesar 19 persen pada tahun 2022 dan diperkirakan terus naik. Populasi lansia di negara seperti itu diproyeksikan tumbuh sekitar 118 juta orang pada tahun 2050, sedangkan populasi usia kerjanya (usia 20–64 tahun) akan menurun sekitar 53 juta orang.

Sebagian besar negara berpenghasilan menengah juga memasuki transisi demografis. Jumlah anak yang lahir per perempuan juga menurun di beberapa negara berpenghasilan menengah.

Sementara sebagian besar negara berpenghasilan rendah diperkirakan menghadapi pertumbuhan populasi yang cepat. Hal ini diperkirakan menempatkan mereka di bawah tekanan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi kaum muda.

AGUS SUSANTO

Kereta api melintasi kawasan padat penduduk di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2020).

”Migrasi dapat menjadi kekuatan untuk pembangunan. Apabila migrasi dikelola dengan baik, ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat di negara asal dan tujuan,” ujar Senior Managing Director Bank Dunia Axel van Trotsenburg, dalam siaran pers.

Dalam beberapa dekade mendatang, porsi orang dewasa usia kerja akan turun tajam di banyak negara. Negara-negara, seperti Meksiko, Thailand, Tunisia, dan Turki, akan segera membutuhkan lebih banyak pekerja asing karena populasinya tidak lagi bertambah.

Selain pergeseran demografis, laporan Bank Dunia itu juga menyebutkan adanya perubahan iklim dan pengungsi yang memengaruhi migrasi di berbagai negara.

Chief Economist of the World Bank Group dan Senior Vice President for Development Economics, Indermit Gill, mengatakan, negara asal harus menjadikan migrasi tenaga kerja sebagai bagian eksplisit dari strategi pembangunan mereka. Misalnya, menurunkan biaya pengiriman uang, memfasilitasi transfer pengetahuan dari diaspora mereka, membangun keterampilan yang sangat dibutuhkan secara global sehingga warga negara dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik jika mereka bermigrasi. Selain itu, negara harus melindungi warga negara mereka saat berada di luar negeri, dan mendukung mereka saat kembali.

Negara asal harus menjadikan migrasi tenaga kerja sebagai bagian eksplisit dari strategi pembangunan mereka.

Di sisi lain, negara tujuan harus mendorong migrasi di mana keterampilan yang dibawa migran sangat dibutuhkan, memfasilitasi inklusi mereka, dan mengatasi dampak sosial yang menimbulkan kekhawatiran di antara warganya. Mereka harus membiarkan pengungsi pindah, mendapatkan pekerjaan, dan mengakses layanan nasional di mana pun tersedia.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Para pencari kerja mengisi kelengkapan pendaftaran lamaran pekerjaan menggunakan gawai dalam ajang Indonesia Career Expo yang berlangsung di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Rendra Setiawan, saat dikonfirmasi mengenai ”World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies”, Rabu (26/4/2023), di Jakarta, mengatakan, tidak ada satu pun negara yang tidak terpengaruh arus migrasi. Tak terkecuali Indonesia. Konstitusi UUD 1945 mengamanatkan negara wajib memberikan perlindungan bagi pekerja saat mencari pekerjaan layak.

”Kami menyadari sekarang sudah banyak negara mengalami pergeseran demografi (populasi penduduk usia tua bertambah). Kami menangkap peluang permintaan pekerja dari beberapa negara maju yang mengalami hal itu, seperti Jepang butuh tenaga kerja perawat lansia. Kami memfasilitasi warga negara Indonesia (WNI), bukan mendorong mereka pindah dan bekerja di sana,” ujarnya.

Menurut Rendra, jumlah WNI yang ditempatkan sebagai pekerja migran mencapai lebih dari 200.000 orang per tahun. Sementara jumlah warga negara asing yang masuk menjadi tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia 70.000–90.000 orang.

Jumlah WNI yang ditempatkan sebagai pekerja migran mencapai lebih dari 200.000 orang per tahun.

Berdasarkan laporan Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko yang dirilis oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia dan Kemenaker pada 2017, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri mencapai sekitar 9 juta orang. Sekitar 32 persen di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau pengasuh anak.

”Porsi pekerja migran berkewarganegaraan lain di dunia mungkin lebih besar, seperti dari Filiphina, Bangladesh, dan India. Hanya saja, jika mengacu pada temuan laporan tahun 2017 , kami menilai jumlah PMI sebesar itu sudah relatif besar,” katanya.

Baca juga: Uji Coba Penempatan Satu Kanal ke Arab Saudi Kembali Dilanjutkan

Rendra menambahkan, pihaknya berkomitmen terus memperbaiki tata kelola penempatan PMI mulai dari pemberangkatan hingga kembali pulang ke tanah air dengan selamat. Calon PMI diupayakan agar mengikuti pelatihan keterampilan sebelum berangkat dan memperoleh jaminan sosial.

”Kami juga mengupayakan ada perjanjian kerja sama bilateral dengan negara penerima PMI. Tujuannya adalah melindungi PMI,” imbuh dia.

IVAN DWI KURNIA PUTRA

Peserta aksi membentangkan poster di depan kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022). Massa dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) serta gabungan delapan organisasi menggelar aksi memperingati Hari Migran Internasional yang setiap tahun jatuh pada 18 Desember.

Program nasional

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Basalamah, saat dihubungi terpisah, membenarkan tren permintaan pekerja dari luar negeri terus mengalami peningkatan. Menanggapi tren seperti ini, dia memandang perlunya penempatan dan perlindungan PMI menjadi program nasional yang dikontrol langsung oleh presiden dan kementerian terkait.

”Jangan diserahkan kepada sekelas badan (lembaga) supaya tidak terjadi regulasi teknis yang tidak sinkron dengan ketentuan negara penerima. Jika penempatan dan perlindungan PMI menjadi program nasional, indikasi PMI dimanfaatkan untuk mencari keuntungan juga bisa dicegah,” kata Ayub.

Di tengah arus migrasi pekerja yang diperkirakan meningkat, pemerintah perlu menyediakan akses keterampilan dan pendidikan yang setara.

Deputy Director Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra berpendapat, migrasi merupakan hak setiap warga negara. Negara harus memastikan perlindungan dan tidak ada diskriminasi kerja layak bagi pendatang — penduduk setempat.

Menurut dia, di tengah arus migrasi pekerja yang diperkirakan meningkat, pemerintah perlu menyediakan akses keterampilan dan pendidikan yang setara. Pemerintah diharapkan bisa bersikap bijak menanggapi tawaran pembukaan magang ataupun penempatan pekerja di luar negeri. Sebab, tidak semua program pembukaan magang yang dikeluarkan pemerintah negara lain menguntungkan balik bagi Indonesia.

”Pada tahun 2020, kami mengeluarkan hasil riset program magang kerja sama pemerintah Indonesia -Jepang. Jepang sekarang sedang menghadapi populasi penduduk usia tua. Sejumlah WNI yang pernah ikut magang dan kami teliti menunjukkan, durasi magang bisa bertahun-tahun dan keterampilan yang diperoleh tidak sepenuhnya cocok diterapkan di Indonesia,” ujar Daniel.

Baca juga : Pekerja Migran Indonesia Kembali Jadi Korban di Kapal Ikan Taiwan