HPP Terbaru Gabah dan Beras Segera Diterbitkan

Harga pembelian pemerintah atau HPP terbaru gabah dan beras segera diterbitkan untuk menjaga keseimbangan harga gabah dan beras di tingkat petani, penggilingan, pedagang, serta masyarakat.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Digelar panen raya padi hibrida varietas brangbiji sekaligus peresmian jalan usaha tani dan rice miling unit di demplot padi hibrida Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (21/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pangan Nasional segera menerbitkan harga pembelian pemerintah atau HPP terbaru gabah dan beras untuk menjaga keseimbangan harga gabah dan beras di tingkat petani, penggilingan, pedagang, serta masyarakat. HPP terbaru gabah dan beras direncanakan terbit saat masuk puncak panen raya tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) akan segera menerbitkan regulasi mengenai HPP terbaru gabah dan beras. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Sentra Penggilingan Padi Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (11/3/2023).

Menurut Arief, usulan HPP terbaru telah memperhatikan masukan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perberasan dengan mempertimbangkan biaya pokok produksi, margin petani, kualitas gabah dan beras, serta dampak kenaikan inflasi.

”HPP yang diusulkan mengacu kepada masukan organisasi petani, penggilingan, dan kementerian/lembaga terkait, yang dihitung berdasarkan struktur ongkos usaha tani dan perkembangan harga keekonomian gabah dan beras saat ini,” kata Arief melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (12/3/2023).

HUMAS NFA

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat rapat Koordinasi Terbatas Tim Pengendali Inflasi Pusat Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Maluku, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/11/2022).

Setelah HPP diputuskan nanti, hal itu akan dituangkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan). ”Mempersiapkan Perbadan ini juga ada tahapannya. Saat ini, kami melakukan akselerasi agar segera diterbitkan,” ujarnya.

Dalam waktu segera, lanjut Arief, akan dilakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang HPP Gabah dan Beras dan Rafaksi Harga. Kemudian, dilanjutkan proses pengundangan sehingga HPP gabah dan beras yang baru bisa segera terbit saat masuk puncak panen raya tahun 2023.

”Apabila sudah diterapkan, HPP tersebut dapat menjadi instrumen pemerintah untuk melindungi petani atau produsen dengan menjaga harga penjualan petani tidak jatuh/anjlok di bawah biaya pokok produksi, yang tentunya akan sangat merugikan petani,” katanya.

Baca juga: Presiden Minta Harga Gabah dan Beras Untungkan Semua Pihak

Ia menyebutkan, HPP itu merupakan regulasi untuk mengatur harga pembelian gabah dan beras petani. Saat ini, panen raya sudah berjalan dan tidak ada yang menginginkan harga gabah/beras di tingkat petani jatuh. Di sisi lain, harga beras di tingkat konsumen juga tidak diharapkan tinggi. Maka, HPP yang akan ditetapkan benar-benar mengedepankan aspek keseimbangan.

Sejalan dengan proses pengundangan Perbadan HPP, ujar Arief, Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 62/KS.03.03/K/3/2023 tentang Fleksibilitas Harga Gabah atau Beras dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Surat keputusan ini berlaku terhitung pada 11 Maret 2023 sampai dengan terbitnya Perbadan HPP.

Surat Keputusan tersebut secara umum mengatur harga pengadaan Perum Bulog dalam rangka pengisian cadangan beras pemerintah (CBP). Untuk harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 5.000 per kilogram, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200 per kg, GKG di gudang Perum Bulog Rp 6.300 per kg, dan beras di gudang Perum Bulog Rp 9.950 per kg.

”Poin pentingnya, kita perlu segera menjaga harga pembelian gabah dan beras petani di musim panen raya ini. Pemerintah tidak ingin saat panen raya harga gabah/beras di tingkat petani jatuh. Untuk itu, sambil menunggu Perbadan HPP, Badan Pangan Nasional bergerak cepat mengeluarkan surat keputusan fleksibilitas harga dengan besaran harga lebih tinggi sesuai dengan masukan para pemangku kepentingan perberasan,” tutur Arief.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Pekerja membolak-balik gabah yang sedang dikeringkan dengan mesin pengering milik Koperasi Serba Usaha Citra Kinaraya di Mlatiharjo, Gajah, Demak, Jawa Tengah, Jumat (3/3/2023).

Harga jelas

Presiden Joko Widodo, saat meninjau panen raya di Kartoharjo, Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (11/3/2023), meminta Badan Pangan Nasional segera menetapkan HPP gabah kering panen oleh Bulog agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh. Bulog juga diperintahkan untuk menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya di musim panen raya.

”Saat ini, yang paling penting harga gabah harus segera ditentukan sehingga pembelian Bulog menjadi jelas. Jangan sampai harganya jatuh karena panen raya di mana-mana,” kata Presiden.

Baca juga: Pencabutan Batas Harga Bisa Perketat Perebutan Gabah/Beras

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, sebagaimana diberitakan Kompas, Minggu (12/3/2023), menyebutkan, panen raya pada Februari 2023 tercatat 1,20 juta hektar. Perkiraan produksinya 6,39 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 3,68 juta ton beras.

Selanjutnya, panen raya pada Maret diprediksi 1,70 juta hektar dengan produksi 9,14 juta ton GKG. Produksi tersebut setara dengan 5,26 juta ton beras. Sementara pada April mencapai luasan 1,15 juta hektar dengan produksi 6,09 juta ton GKG atau setara 3,51 juta ton beras.

”Kementerian Pertanian siap merealisasikan perintah Presiden terkait percepatan tanam padi. Kami juga akan memperbanyak alat bantu panen, seperti pengering, perontok padi, dan mesin panen,” kata Syahrul saat panen raya dalam rangkaian acara Panen Raya Padi Nusantara 1 Juta Hektar di Ngawi.