Presiden Minta Harga Gabah dan Beras Untungkan Semua Pihak
Pemerintah sedang mengusahakan agar harga gabah dan beras berada pada tingkatan yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi petani, pedagang, serta masyarakat. Kebutuhan pupuk pun sedang diusahakan pemenuhannya.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo saat meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah saat ini sedang menghitung besaran harga gabah kering panen. Harga gabah di petani, harga jual beras di pedagang, dan harga pembelian beras oleh masyarakat diharapkan berada pada posisi wajar sehingga semua mendapatkan keuntungan atau manfaat.
”(Saat) Ini di banyak provinsi, kan, baru panen raya. Dan, tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya (gabah kering panen) jatuh di harga Rp 4.200 (per kilogram). Memang terlalu rendah,” kata Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan keterangan pers saat panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).
Terkait harga GKP tersebut, Presiden menuturkan, pemerintah saat ini tengah menghitungnya.
”Dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan (Nasional) harga GKP-nya harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan cost. Dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo saat meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).
Badan Pangan Nasional nantinya akan mengumumkan penghitungan dan besaran harga GKP. ”Sehingga, kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu,” kata Presiden Jokowi.
Sehubungan dengan persoalan pupuk, Kepala Negara mengatakan bahwa hal tersebut selalu menjadi keluhan. ”Saya kemarin di Kabupaten Bandung, yang dikeluhkan pupuk. Di sini yang dikeluhkan pupuk, baik harga maupun barangnya sering tidak ada, utamanya yang pupuk bersubsidi,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan, kebutuhan pupuk secara nasional lebih kurang 13 juta ton. Produksi pabrik-pabrik industri pupuk di Indonesia baru 3,5 juta ton. ”Dan, kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570.000 ton, ada tambahan. Impor kita 6,3 juta ton. Artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya,” ujarnya.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah akan segera mengusahakan pemenuhan pupuk untuk mengatasi kekurangan tersebut. ”Tapi, kita semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang, itu (di) Rusia dan Ukraina. (Persoalan pupuk) Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia,” katanya.
KANTOR STAF PRESIDEN
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat bertemu jajaran Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Kalimantan Timur, Sabtu (4/3/2023).
Saat mengunjungi PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Kalimantan Timur, Sabtu (4/3/2023), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menuturkan arti penting ketersediaan dan ketepatan waktu distribusi pupuk untuk tanaman pertanian.
Menurut dia, ketersediaan dan ketepatan waktu distribusi pupuk untuk tanaman pertanian menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Terlebih, ketergantungan masyarakat terhadap komoditas beras sebagai bahan baku makanan pokok masih tinggi, yakni 2,5 juta ton per bulan.
Panglima TNI 2013-2015 tersebut mengatakan, Presiden sangat peduli terhadap persoalan pangan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan Presiden pada setiap kunjungan kerja, yakni mendatangi pasar untuk memantau ketersediaan dan harga beras di lapangan.
”Ini ada maknanya. Bahwa beras bukan sekadar komoditas, tetapi beras menjadi persoalan politik apabila tidak dikelola dengan baik,” ujar Moeldoko melalui siaran pers.
Beras bukan sekadar komoditas, tetapi beras menjadi persoalan politik apabila tidak dikelola dengan baik.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rahmad Pribadi menyatakan, pihaknya akan meningkatkan kinerja untuk menjaga ketersediaan dan ketepatan waktu distribusi pupuk bagi sektor pertanian. Dengan demikian, program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai.
Rahmad mengatakan, PKT merupakan perusahaan pupuk berkelas dunia. Produksi pupuk urea PKT menempati peringkat ke-6 terbesar di Asia Tenggara. Adapun produksi amonia berada pada urutan ke-3 di Asia Pasifik. Dukungan pemerintah terkait kepastian ketersediaan gas menjadi penting untuk pengembangan pupuk Kaltim ke depan.
”(PKT) Ini merupakan perusahaan yang sangat besar, yang sangat penting, yang dimiliki oleh pemerintah. (Perusahaan) Yang kalau kinerjanya tidak dijaga dengan baik, tidak hanya Indonesia, tetapi regional Asia Pasifik pun bisa bergoyang,” katanya.
