Pastikan Jurusan di Balai Latihan Kerja dengan Pasar

Pembangunan balai latihan kerja semakin banyak. Jurusan dan kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja untuk membawa manfaat.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 846 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas baru dari Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek, Desa Darek, Kecamatan, Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/2/2023).

JAKARTA,KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap program-program di balai latihan kerja bisa memastikan agar Indonesia bisa memanfaatkan dengan optimal bonus demografi. Untuk itu, jurusan di balai-balai latihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan industri sekaligus mendorong kewirausahaan.

Wapres Amin menyampaikan pesan ini dalam peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Program Pembangunan Tahun 2022 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek, Desa Darek, Kecamatan, Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/2/2023).

Hadir dalam acara ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Pengasuh Ponpes Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek Tuan Guru Haji Ma’arif Ma’mun, serta para Kepala BLK dari seluruh Indonesia yang diresmikan pada Jumat ini.

Balai-balai latihan kerja yang diresmikan semestinya bisa dimanfaatkan secara optimal. Untuk memastikan BLK bisa menjadi sarana memberikan keterampilan atau meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM), jurusan yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, selepas mengikuti latihan di BLK, para lulusan bisa terserap pasar kerja.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Wapres meninjau Festival Kemandirian BLK Komunitas di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek, Desa Darek, Kecamatan, Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/2/2023). Produk peserta BLK dipamerkan.

”Saya berharap jurusan yang ada di BLK Komunitas pada Ponpes Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Derek sudah tepat berdasarkan kebutuhan,” ujarnya.

Baca juga: Menaker Dorong Transformasi Balai Latihan Kerja

Dalam laporannya, Ida Fauziyah menjelaskan inovasi untuk mendapatkan terobosan terkait cara terbaik dalam teknis pelaksanaan pembangunan BLK komunitas ataupun pengembangan kurikulum terus dilakukan. ”Terobosan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi ini menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini,” ujarnya.

Selain itu, Ida berharap pengembangan kejuruan di BLK Komunitas sesuai dengan potensi daerah. Dengan demikian, lulusan BLK Komunitas bisa terserap di dunia industri setempat. Selain itu, penguatan minat berwirausaha juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran.

Mandiri

Wapres Amin juga meminta supaya pendidikan di BLK mendorong semangat kewirausahaan. Dengan demikian, para lulusan bisa membangun usahanya secara mandiri.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdialog dengan peserta BLK Komunitas di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek, Desa Darek, Kecamatan, Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/2/2023).

BLK sebagai salah satu sarana untuk memberikan pendidikan vokasi, pada jangka panjang akan menciptakan SDM unggul dan berdaya saing. Ini sekaligus menjawab tantangan bonus demografi Indonesia.

Untuk itu, Wapres mengimbau para pemangku kepentingan untuk bersungguh-sungguh menjadikan BLK sebagai sarana reskilling dan upskilling SDM.

Baca juga: Program BLK Komunitas Dilanjutkan

Jumlah BLK Komunitas terbangun saat ini harus terus ditingkatkan. Kuantitas dan kualitas lulusan BLK Komunitas juga perlu terus diperbaiki supaya mampu berkompetisi di pasar dunia kerja domestik ataupun di luar negeri.

Di sisi lain, program pembangunan BLK Komunitas bisa diarahkan di daerah-daerah yang menjadi titik kemiskinan ekstrem. Harapannya, tenaga kerja bermutu mampu mengungkit perekonomian lokal serta mempercepat distribusi kesejahteraan.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Peserta mendesain pakaian di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/2/2019).

Pemerintah daerah juga diharapkan konsisten mendukung keberadaan serta keberlanjutan BLK Komunitas di daerahnya masing-masing.

Sejauh ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki 3.757 BLK Komunitas. Jumlah ini dibagi tiga kelompok. Pertama, BLK dalam klasifikasi tumbuh. Di kategori ini, terdapat 1.752 BLK Komunitas dengan kriteria telah menyelenggarakan pelatihan dengan baik.

Kelompok kedua adalah klasifikasi berkembang. Di kelompok kedua, terdapat 876 BLK Komunitas yang telah menyelenggarakan pelatihan, menjalin kemitraan untuk pendanaan pelatihan, dan pemberdayaan alumni. Adapun kelompok ketiga adalah klasifikasi mandiri. Di kelompok ketiga ini terdapat 283 BLK Komunitas yang telah memproduksi barang dan jasa, serta telah menghidupi lembaganya.

Sisanya, sebanyak 846 BLK Komunitas baru selesai dibangun dan diresmikan Wapres Amin pada Jumat ini.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Suasana kegiatan peserta program pelatihan keterampilan teknik otomotif di BLK Padang di kawasan Jalan Sei Balang, Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (5/10/2016) siang.

Saat ini, lanjut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengimplementasikan peta jalan kemandirian BLK Komunitas. ”Di samping pendampingan yang kami perkuat, kami juga menghubungkan BLK komunitas dengan berbagai stakeholder, baik industri, perbankan, perguruan tinggi, NGO, dan lain sebagainya,” kata Ida menambahkan.

Selain meresmikan BLK Komunitas, Wapres juga meninjau Festival Kemandirian BLK Komunitas di lokasi yang sama. Selain itu, Wapres juga menyaksikan pendatanganan nota kesepahaman tentang peningkatan kompetensi SDM dan nota kesepahaman tentang praktik kerja lapangan/on the job training internship program.