Obrolan publik tentang ketimpangan ekonomi per pekan pertama 2023, menurut data UniTrend, meningkat 13,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Fenomena itu dinilai bisa jadi cermin kekhawatiran masyarakat.
Oleh
M PASCHALIA JUDITH J
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perbincangan dalam jaringan atau daring mengenai ketimpangan ekonomi yang mengemuka di kalangan masyarakat meningkat. Kenaikan obrolan daring bisa menjadi peringatan dini bagi pemerintah ihwal kekhawatiran masyarakat terhadap perekonomian yang tengah berat sebelah.
Kategori kata kunci penelusuran di mesin pencarian Google yang menjadi indikator pencapaian SDGs terdiri dari ketidaksetaraan jender, perubahan iklim, kelaparan, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, kerentanan kesehatan, ketimpangan pendidikan, serta konflik, kekerasan, dan ketidakadilan.
Indeks data UniTrend menunjukkan, per pekan pertama Januari 2023, penelusuran terhadap topik ketimpangan ekonomi meningkat 13,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kata kunci yang tingkat pencariannya naik dalam kategori tersebut adalah ”demonstrasi”, ”kesenjangan”, ”pengemplangan”, ”gini”, serta ”kaya dan miskin”. Kata kunci yang pencariannya menurun terdiri dari ”penggusuran” dan ”crazy rich”.
Project Manager UniTrend Ignatius Ardhana Reswara menyatakan, indeks itu merepresentasikan pencarian terhadap kata kunci-kata kunci yang berkaitan dengan ketimpangan di Google pada pekan pertama hingga pekan ke-52. ”Meningkatnya pencarian terhadap kata kunci tersebut menandakan respons dan perilaku masyarakat terhadap (pencapaian) target SDGs, khususnya tentang ketimpangan,” ujarnya dalam diskusi daring pasca-peluncuran UniTrend, Senin (30/1/2023).
Dalam mencapai cita-cita SDGs, kata Ardhana, pemerintah perlu menyikapi isu ketimpangan ekonomi dengan kebijakan fiskal. Secara spesifik, berdasarkan kenaikan pencarian terhadap kata kunci ”kaya dan miskin” serta ”pengemplangan”, pemerintah dapat memperkuat implementasi pemajakan pada kelompok masyarakat kaya atau kelompok masyarakat kelas atas.
Direktur Institute for Policy Development Media Wahyudi Askar mengatakan, pengelompokan kelompok sosial masyarakat berdasarkan pendapatan tersebut dapat mengacu pada laporan Bank Dunia yang berjudul ”Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class” dan diterbitkan pada Januari 2020. Kelompok masyarakat kelas atas didefinisikan dengan pendapatan lebih dari Rp 6 juta per bulan per orang, kelas menengah (Rp 1,2 juta-Rp 6 juta per bulan per orang), kelas menengah ke bawahaspiring middle class (Rp 532.000-Rp 1,2 juta per bulan per orang), kelas rentan (Rp 354.000-Rp 532.000 per bulan per orang), serta kelas miskin (kurang dari Rp 354.000 per bulan per orang).
Menurut Askar, kenaikan indeks data pencarian tentang ketimpangan ekonomi dapat menjadi peringatan dini bagi pemerintah. ”Artinya, kekhawatiran masyarakat yang tecermin dari percakapan tentang ketimpangan ekonomi Indonesia juga naik,” ujarnya.
Seiring dengan indeks data ketimpangan ekonomi, pencarian terhadap topik kemiskinan pada pekan pertama Januari 2023 justru menurun sebesar 1,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Dari penelusuran terhadap topik kemiskinan, kata kunci yang pencariannya meningkat terdiri dari ”inflasi”, ”pengemis”, dan ”permukiman kumuh”. Adapun kata kunci yang pencariannya menurun ialah ”tuna wisma” dan ”anak jalanan”.
Meskipun ada kenaikan pencarian terhadap topik ketimpangan ekonomi, Askar berpendapat, penelusuran terhadap topik kemiskinan bisa saja menurun. ”Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya pendapatan yang dibagikan saat indikator perekonomian menunjukkan pertumbuhan. Namun, ada kemungkinan, pendapatan yang diterima kelompok miskin tidak kontinu karena mereka cenderung bekerja di sektor informal. Imbasnya, ketimpangan tetap dapat terjadi,” ujarnya.
Indeks data pencapaian SDGs yang berkaitan dengan ketimpangan ialah kelaparan. Penelusuran kata kunci dalam kategori kelaparan pada pekan pertama Januari 2023 naik 22,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Dalam kategori ini, pencarian kata kunci yang meningkat ialah ”marasmus”, ”gagal panen”, ”malnutrisi”, ”kemiskinan”, dan ”busung lapar”. Sementara kata kunci yang pencariannya menurun terdiri dari ”kurang gizi” dan ”kerawanan pangan”.
Menyikapi data penelusuran topik tersebut, Askar berharap pemerintah mulai mengefisienkan belanja negara demi mengatasi ketimpangan ekonomi. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tidak efektif sebaiknya ditinjau ulang.
Dengan adanya analisis terhadap data perbincangan daring masyarakat, Kepala Departemen Manajemen Kebijakan Publik UGM Wahyudi Kumorotomo berharap, demokrasi di Indonesia makin substantif, yakni dengan mengedepankan diskusi mengenai kelangsungan program pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik dapat lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Badan Pusat Statistik menyajikan data ketimpangan ekonomi dengan indikator rasio gini yang berada di rentang 0-1. Semakin tinggi nilai rasio gini, makin besar tingkat ketimpangan. Data BPS yang dipublikasikan pertengahan Januari 2023 menunjukkan, per September 2022, rasio gini nasional mencapai 0,381 atau sama dengan September 2021. Kendati demikian, rasio gini di perkotaan naik dari 0,398 pada September 2021 menjadi 0,402 pada September 2022.
Selain kategori kata kunci yang mencerminkan pencapaian SDGs, ada juga kategori yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya pariwisata, transportasi, keuangan, serta pertambangan dan energi.