Garuda Indonesia Memulai Babak Baru Bisnis Penerbangan

Saham Garuda Indonesia diperdagangkan lagi di bursa per 3 Januari 2023. Perdagangan saham GIAA itu ditutup seharga Rp 202 per lembar, jauh di bawah harga saat penawaran saham perdana yang sebesar Rp 750 per lembar.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Sejumlah teknisi merawat pesawat Garuda Indonesia di hanggar GMF AeroAsia, Kompleks Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memulai babak baru bisnis setelah menuntaskan restrukturisasi utang. Saham maskapai pelat merah berkode GIAA itu mulai diperdagangkan lagi di Bursa Efek Indonesia. Garuda juga berkomitmen memperkuat bisnis kargo ekspor dan umrah.

Per 3 Januari 2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut suspensi saham GIAA sejak perdagangannya dihentikan sementara selama 16 bulan atau sejak 18 Juni 2021. Pencabutan itu mengacu pada Pengumuman BEI Nomor PENG-UPT-0001/BEI.PP2/01-2023. Sebelumnya, BEI menyebutkan, jika tidak ada perbaikan kondisi Garuda dan suspensi berlangsung hingga 24 bulan, emiten GIAA bisa dihapus dari bursa (delisting).

Setelah dibuka seharga Rp 204 per lembar di awal perdagangan, saham GIAA sempat melejit menembus batas atas (autoreject atas/ARA) seharga Rp 224 per lembar. Saham tersebut juga sempat diperdagangkan di titik terendah, yakni Rp 190 per lembar.

Pada akhir perdagangan, saham Garuda berada di zona merah, melemah 0,98 persen seharga Rp 202 per lembar. Harga saham GIAA itu jauh di bawah harga saat penawaran saham perdana (IPO) yang sebesar Rp 750 per lembar.

RTI Business mencatat, hingga penutupan perdagangan, jumlah saham GIAA yang diperdagangkan 234,4 juta saham dengan total nilai transaksi Rp 50,13 miliar. Adapun nilai kapitalisasi pasar saham GIAA per 3 Januari 2023 mencapai Rp 18,48 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pencabutan suspensi saham semakin membuat menajemen Garuda optimistis terhadap kinerja perseroan sepanjang 2023. Untuk itu, manajemen Garuda berkomitmen terus mengakselerasi penguatan fundamental perusahaan yang ditopang struktur biaya yang semakin adaptif pasca-restrukturisasi utang.

”Kami berharap pencabutan suspensi itu dapat membuat kinerja saham GIAA tumbuh positif sekaligus memberikan nilai optimal bagi seluruh pemegang,” kata Irfan melalui siaran pers di Jakarta.

Kami berharap pencabutan suspensi itu dapat membuat kinerja saham GIAA tumbuh positif sekaligus memberikan nilai optimal bagi seluruh pemegang.

ALBERDI DITTO PERMADI

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra

Pasca-tuntasnya proses restrukturisasi utang pada akhir tahun lalu, komposisi saham Garuda sebesar 64,54 dimiliki pemerintah, 7,99 persen Trans Airways, 7,99 persen publik, dan 4,83 persen kreditor. Sebelumnya, pemerintah hanya memiliki saham Garuda sebesar 60,54 persen.

Kepemilikan saham pemerintah atas Garuda dan sumber dana saham Garuda tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.

Dalam regulasi itu disebutkan, saham Garuda diperoleh dari menambah modal melalui right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu sebesar Rp 7,8 triliun. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan pemegang saham selain negara.

Selain itu, ada juga penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebesar Rp 5,06 triliun. Dana itu berasal dari konversi investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk obligasi wajib konversi sebesar Rp 1 triliun dari APBN 2020 dan konversi utang kreditor sebesar Rp 4.06 triliun.

Baca juga: Restrukturisasi Garuda Tuntas, Kepemilikan Saham Pemerintah Capai 64,54 Persen

Rencana bisnis

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuturkan, dimulainya kembali perdagangan saham GIAA merupakan pertanda baik bagi kinerja Garuda Indonesia. Hal itu juga menjadi salah satu bukti kepercayaan dan apresiasi publik terhadap upaya-upaya bersama pemerintah dan manajemen Garuda Indonesia dalam melakukan restrukturisasi.

”Langkah-langkah restrukturisasi dan pemenuhan seluruh syarat perjanjian perdamaian merupakan kabar menyegarkan bagi kita semua. Kami berharap itu akan menjadi pijakan bagi investor untuk terus menanamkan modalnya di GIAA,” ujarnya.

Erick berharap agar transformasi Garuda Indonesia semakin baik dan konkret. Transformasi itu antara lain mencakup manajemen, keuangan, dan pelayanan.

Menurut Irfan, di tengah proses restrukturisasi utang, Garuda mampu mengoperasikan 53 pesawat secara bertahap. Pada 2023, Garuda menargetkan dapat mengoperasikan 72 pesawat, enam di antaranya milik sendiri.

Garuda juga akan memaksimalkan strategi pengembangan jaringan berbasis hub strategis dengan memperkuat konektivitas penerbangan dengan permintaan penumpang yang tinggi, seperti Jakarta, Denpasar, Makassar, dan Medan. Selain itu, Garuda juga akan meningkatkan layanan perbangan langsung umrah dari sejumlah kota besar di Indonesia.

”Di sektor angkutan barang, lini bisnis kargo ekspor akan terus dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor nasional. Salah satunya dengan cara mengembangkan jaringan penerbangan kargo, baik untuk penerbangan sewa maupun berjadwal, ke berbagai negara tujuan ekspor nasional,” katanya.

Baca juga: Garuda Indonesia Layani Kargo Semarang-Singapura, Ekspor UMKM Jateng Dipacu