Pesantren Diharapkan Berperan Entaskan Rakyat dari Kemiskinan
Wapres Ma’ruf Amin berharap pesantren bersama lembaga lain berkontribusi menguatkan ekonomi nasional menuju Indonesia yang sejahtera. Hal ini termasuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan di Tanah Air.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
DEPOK, KOMPAS — Pesantren bersama dengan elemen lain mempunyai tanggung jawab untuk menghilangkan kemiskinan. Apalagi pesantren merupakan salah satu lembaga yang memiliki pelajaran untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan.
”Bahkan bukan orang Muslim saja. (Orang) non-Muslim yang kekurangan makan, yang kekurangan pakaian, kekurangan berbagai (hal), artinya dalam keadaan miskin, itu harus dientaskan. Itu menurut pelajaran pesantren,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan media seusai peringatan Hari Santri Nasional 2022 Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Masjid At-Thohir, Depok, Provinsi Jawa Barat, Senin (31/10/2022).
Oleh karena itu, menurut Wapres Amin, pesantren mempunyai tanggung jawab untuk menghilangkan kemiskinan. ”Tentu (pesantren) bersama dengan elemen lain. Kebetulan ini bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian lembaga-lembaga swasta dan perorangan, mereka kita sebut sebagai kelompok-kelompok yang mempunyai tanggung jawab bersama dengan pesantren,” ujarnya.
Bahkan bukan orang Muslim saja. (Orang) non-Muslim yang kekurangan makan, yang kekurangan pakaian, kekurangan berbagai (hal), artinya dalam keadaan miskin, itu harus dientaskan. Itu menurut pelajaran pesantren.
Terkait peringatan Hari Santri Nasional, Wapres Amin menuturkan ada keinginan membangkitkan santri untuk mengambil peran lebih besar dalam pengabdiannya kepada agama, bangsa, dan negara. Pengabdian ini terutama dalam rangka pengembangan kekuatan ekonomi santri atau pesantren yang diharapkan berkontribusi lebih besar dan optimal dalam bidang ekonomi.
”Potensi pesantren begitu besar sehingga bekerja sama dengan MES, dengan BI (Bank Indonesia), dan nanti OJK (Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan), (serta) lembaga keuangan terutama menyangkut ekonomi syariah, kita harapkan akan memberikan sumbangan dalam rangka penguatan ekonomi nasional menuju Indonesia sejahtera dan maju,” kata Wapres.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi keluarga di Indonesia yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik mencatat secara nasional terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,14 persen pada Maret 2021 menjadi 2,04 persen pada Maret 2022.
Apabila dilihat per daerah, dari 34 provinsi, terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrem. Adapun 14 provinsi lain di Indonesia justru mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem.
Menteri Badan Usaha Milik Negara yang juga selaku Ketua Umum Pengurus Pusat MES Erick Thohir dalam sambutannya mengatakan, di antaranya, tema hari Santri Nasional tahun ini yang mengangkat tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan dapat dimaknai sebagai harapan kepada santri sebagai garda terdepan perjuangan bangsa.
”Tema tersebut mengangkat pesan bahwa santri harus bisa berdaya mengerahkan segala usahanya dalam belajar, bersosial, dan berkarya menjadi SDM (sumber daya manusia) unggul dan bermartabat bagi bangsa dan negara,” kata Erick.
Tema khusus peringatan Hari Santri ialah ”Santri Berdaya untuk Indonesia Sejahtera” sebagai bentuk dukungan pada program pemberdayaan bagi santri untuk mendorong kesejahteraan bangsa. ”Berbagai upaya mendorong pemberdayaan santri dan pesantren harus didukung oleh kita semua dan terutama, tentu, oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurut Erick, hal ini karena santri dan pesantren mempunyai potensi besar yang dapat dioptimalkan dalam mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai organisasi yang inklusif, MES menyadari betul hal tersebut.
”Untuk itu sejak awal ketika Bapak Wapres mendorong kami, anggota kepengurusan MES, untuk benar-benar berikhtiar memajukan ekonomi keumatan. Ini menjadi bagian yang harus kami laksanakan bersama-sama,” kata Erick.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan, pihaknya terus mendorong pengembangan keuangan syariah sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan dan program kerja. Dalam bentuk kebijakan, OJK menjalankan tiga roadmad (peta jalan) pengembangan industri keuangan syariah.
Hal ini meliputi peta jalan pengembangan perbankan syariah Indonesia, peta jalan pengembangan pasar modal syariah, dan peta jalan pengembangan industri bank perkreditan rakyat dan BPR Syariah. ”Selain itu, OJK dalam rangka hari Santri Nasional, juga berkolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah serta lembaga jasa keuangan syariah, menyelenggarakan rangkaian kegiatan edukasi keuangan syariah,” kata Mahendra.