Fasilitas Pengujian Kendaraan Senilai Rp 1,74 Triliun Dibangun di Bekasi

Pemerintah dan badan usaha meneken kerja sama pembangunan fasilitas pengujian kendaraan (”proving ground”) berstandar internasional di Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas ini disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah memberi sambutan pada acara seremoni penandatanganan perjanjian Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pengembangan proving ground balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor (BPLJSKB) di Jakarta, Senin (31/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan badan usaha akan membangun fasilitas pengujian kelaikan kendaraan atau proving ground di Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas untuk balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor itu akan dibangun dengan nilai proyek Rp 1,74 triliun dan disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan salah satu special mission vehicle, yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), melaksanakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, saat menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan proving ground balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor (BPLJSKB) secara hibrida, Senin (31/10/2022), menyatakan, proyek itu merupakan proyek komprehensif. Tak sekadar membangun area 90 hektar, fasilitas itu dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan menguji kendaraan bermotor hingga mampu memenuhi standar internasional.

Pembangunan infrastruktur itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama penyediaan infrastruktur, perjanjian penjaminan dan perjanjian regres oleh Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku penanggung jawab proyek, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) selaku badan usaha penjaminan infrastruktur, dan PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) selaku badan usaha pelaksana.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua dari kanan) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), berbincang sebelum acara penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pengembangan proving ground balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor (BPLJSKB) di Jakarta, Senin (31/10/2022).

Penandatanganan kerja sama itu juga disaksikan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji dan Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel serta Direktur Jenderal Pengelolaan Keuangan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman. Adapun perjanjian kerja sama dan perjanjian penjaminan infrastruktur ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan IIAPG selaku badan usaha pelaksana, perjanjian penjaminan oleh PT PII dan PT IIAPG, serta perjanjian regres antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI dan PT PII.

Proving ground merupakan fasilitas pengujian kendaraan di luar ruangan (outdoor test) sesuai dengan standar internasional yang telah mengadopsi United Nations Agreement Concerning The Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval For Motor Vehicle Equipment and Parts. Nantinya, ada sekitar 16 fasilitas pengujian sesuai dengan standar internasional United Nation Regulation (UNR) akan diterapkan di negara-negara ASEAN, yang tergabung dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement.

Proving ground merupakan fasilitas pengujian kendaraan di luar ruangan ( outdoor test) sesuai dengan standar internasional.

Sri Mulyani mengatakan, proyek ini menarik dari sisi internasional sehingga pengadaannya dilakukan dengan standar global dan dimenangkan oleh konsorsium Indonesia dan asing, terutama Jepang. Ini akan meningkatkan kepercayaan investasi di Indonesia. Badan usaha pemenang lelangnya adalah IIAPG.

Dia menyebut proyek itu sebagai ”batu pijakan” sangat penting bagi Indonesia. Dukungan Kementerian Keuangan dilakukan melalui project development fund (PDF) sehingga proyek ini menjadi bankable dan menarik investor. Proyek ini perlu dipersiapkan secara profesional, serius, dan mengikuti standar internasional.

Setelah direstrukturisasi, proyek ini menggunakan skema penjaminan pembiayaan inovatif yang disediakan special mission vehicle PT PII dengan dukungan availability payment. Artinya, setelah proyek ini bankable dan akan dibangun serta beroperasi, pihak PII memberikan dukungan kesuksesan proyek ini dan memberikan jaminan bagi pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

Baca juga: Menjaring Investor Berpotensi untuk Pembiayaan IKN

KOMPAS/DAHONO FITRIANTO

Uji perdana mobil berpenggerak listrik Nissan Note e-Power di sirkuit tes Bridgestone Proving Ground Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Senin (23/10).

Menurut Sri Mulyani, fasilitas dari Kementerian Keuangan ini merupakan salah satu dari sekian fasilitas untuk membantu kementerian dan lembaga di dalam mencapai tujuan pembangunan di masing-masing sektor. Ini tidak hanya tergantung pada APBN, tetapi juga mengundang swasta dan dana swasta sehingga bisa mengakselerasi pembangunan yang bersifat strategis dan dibutuhkan perekonomian Indonesia.

Sri Mulyani menyampaikan rasa senangnya terhadap proyek itu. Sebab, bukan hanya fisik proyek, melainkan juga membangun sistem dari sisi penempatannya. ”Ini menjadi satu-satunya ikon dari center of excellence yang akan mendukung industri otomotif,” ujarnya.

Dengan fasilitas uji kelaikan kendaraan ini, kelak produk otomotif yang diproduksi di Indonesia tidak perlu lagi melalui proses standardisasi di negara tujuan ekspor. Proyek ini akan dibangun dalam dua tahun untuk fase konstruksi dan 15 tahun fase operasional sebagai masa kerja samanya.

Dengan fasilitas uji kelaikan kendaraan ini, kelak produk otomotif yang diproduksi di Indonesia tidak perlu lagi melalui proses standardisasi di negara tujuan ekspor.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pengembangan kawasan Proving Ground Bekasi melalui skema KPBU yang diusung Kementerian Perhubungan dapat menghasilkan pengujian tipe kendaraan bermotor yang lebih akurat dan memenuhi standar internasional sehingga hasilnya akan meningkatkan aspek keselamatan kendaraan bermotor. Selain itu, hasil pengujian ini akan mendukung komitmen Indonesia untuk mengendalikan tingkat emisi karbon pada kendaraan serta mengurangi ketergantungan pendanaan dari APBN.

”Adanya proving ground sebagai fasilitas pengujian kendaraan terbesar se-Asia Tenggara ini akan meningkatkan daya saing, karena uji coba produk otomotif bisa dilakukan di dalam negeri dan langsung bisa diekspor tanpa harus dilakukan uji coba kembali di luar negeri. Insya Allah, kita akan melakukan ground breaking pembangunannya tahun ini,” ujar Budi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) memberi keterangan seusai penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pengembangan proving ground balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor (BPLJSKB) di Jakarta, Senin (31/10/2022).

Direktur Utama PT PII M Wahid Sutopo menyatakan, melalui proyek Proving Ground Bekasi ini, PII mendukung penuh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam dukungan pada ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia, serta penurunan emisi kendaraan bermotor.

”Kami berharap dukungan ini dapat mempercepat pembangunan proyek proving ground ini. Juga, dapat membantu pemerintah pada proyek strategis nasional lainnya yang membutuhkan PDF dan penjaminan dengan skema KPBU. Ini dapat mendukung dan meringankan APBN yang saat ini tengah fokus dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional,” ujar Sutopo.

Baca juga: Keandalan Ekonomi Proyek Infrastruktur Bisa Menjadi Magnet Swasta