Kuota BBM untuk Nelayan Perlu Ditambah

Beban nelayan semakin berat di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Akibatnya kurangnya pasokan untuk nelayan, mereka kerap membeli solar eceran dengan harga lebih mahal dari harga resmi.

FAKHRI FADLURROHMAN UNTUK KOMPAS

Kapal nelayan kembali dari laut menuju Pasar Lelang Ikan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (4/10/2022). Perahu nelayan melaju ke tempat pelelangan ikan di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (4/10/2022). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi peningkatan curah hujan pada 2-8 Oktober di beberapa wilayah di Indonesia. Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang mengalami pengurangan semenjak musim pancaroba. Selain cuaca yang tidak menentu, limbah dari sungai ikut mencemari air laut.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan tambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk nelayan. Penyaluran BBM bersubsidi dinilai masih sangat terbatas. Beban nelayan semakin berat akibat kenaikan harga BBM sejak awal September lalu.

Saat ini, nelayan di sejumlah wilayah mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut, baik solar bersubsidi maupun solar eceran. Kondisi itu menyebabkan sebagian nelayan terpaksa berhenti melaut.

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengemukakan, kendala utama dalam penyaluran BBM bersubsidi nelayan adalah jumlah kuota BBM yang disalurkan Pertamina masih terbatas. Selain itu, belum akuratnya data pelaporan penggunaan BBM subsidi oleh pemerintah daerah ataupun pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN).

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 102 Tahun 2021, jumlah SPBUN yang ditetapkan sebagai penyalur BBM untuk nelayan sebanyak 335 unit. Jumlah SPBUN itu hanya sekitar 3 persen dari total 11.000 kampung nelayan.

Baca juga: Pasokan BBM Bersubsidi Terbatas, Ketahanan Nelayan Terancam

Pada November 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengusulkan kuota tahunan BBM bersubsidi untuk nelayan sebanyak 2,2 juta kiloliter. Namun, kuota yang diberikan oleh BPH Migas hanya sebanyak 624.834 kiloliter. Kuota itu terbagi untuk SPBUN dan stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) nelayan sebanyak 567.395 kiloliter, serta kuota SPBN milik PT AKR Coporindo sebanyak 57.439 kiloliter. Sementara itu, realisasi BBM subsidi nelayan per Mei 2022 sebanyak 255.516,4 kiloliter atau sebesar 40,89 persen dari alokasi.

KKP telah melayangkan surat kepada BPH Migas dan Pertamina pada 20 September 2022 untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan kekurangan BBM subsidi untuk nelayan tersebut. ”Kami berharap adanya penambahan kuota BBM bersubsidi atau ada harga khusus untuk nelayan,” ujar Wahyu saat dihubungi, Rabu (5/10/2022), di Jakarta.

Wahyu menambahkan, berdasarkan identifikasi data nelayan pengguna BBM per provinsi serta jumlah dan kuota SPBUN di setiap provinsi, terdapat kebutuhan penambahan SPBUN sebanyak 178 unit.

Jeriken plastik

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nelayan Indonesia Riyono mengemukakan, nasib nelayan pascakenaikan harga BBM semakin suram. ”Sudah dua pekan ini nelayan kapal kecil di bawah 30 gros ton susah mencari solar,” katanya.

Ketua Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengemukakan, nelayan yang kesulitan mencari solar bersubsidi harus membeli solar eceran. Namun, solar eceran pun sulit didapat. Sementara itu, nelayan kecil yang wilayahnya belum dilayani SPBUN berupaya memenuhi kebutuhan solar di SPBUN terdekat atau di SPBU reguler dengan menggunakan jeriken plastik. Namun, pengambilan BBM dengan jeriken tidak diperbolehkan serta kerap dikenai sanksi oleh aparat penegak hukum.

Baca juga: Harga BBM Naik, Sebagian Nelayan di Pantura Jateng Pilih Tidak Melaut

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini berharap pemerintah daerah lebih proaktif dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi ke nelayan. Selain itu, penggunaan jeriken plastik seharusnya tak perlu dikriminalisasi apabila ada koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

”Kami akan membuat surat kepada bupati/wali kota agar berkoordinasi dengan penegak hukum dan Pertamina di wilayah masing-masing. Harapannya, distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan lebih dimudahkan,” ucap Zaini.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Mesin yang mengonsumi bakan bakar solar dan digunakan pada perahu nelayan di Kampung Nelayan Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/8/2022). Menurut data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) selama periode 2016-2020 jumlah kuota BBM solar subsidi yang diterima nelayan dalam kisaran 1,9 juta kiloliter hingga 2 juta kiloliter per tahun.

Dijamin cukup

Menurut data sementara BPH Migas per 30 September 2022, realisasi solar subsidi mencapai 12,96 juta kiloliter atau 85,81 persen dari kuota 2022 yang 15,10 juta kiloliter. Sementara pertalite mencapai 21,97 juta kiloliter atau mencapai 95,32 persen dari kuota yang 23,05 juta kiloliter.

Dengan kondisi tersebut, kuota pertalite bakal habis pertengahan Oktober 2022 dan solar pertengahan November 2022. Oleh karena itu, guna memastikan ketersediaan BBM bersubsidi, pemerintah resmi menambah kuota keduanya per 1 Oktober 2022. Penambahan pertalite sebanyak 6,86 juta kiloliter, sedangkan solar sebanyak 2,73 juta kiloliter.

”Jumlah tersebut sesuai dengan prognosis yang kami buat sehingga cukup dan aman (hingga akhir tahun),” kata anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, lewat pesan singkat, Rabu.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir akan kekurangan BBM hingga akhir tahun. Namun, yang menjadi kunci ke depan ialah ketepatan sasarannya.

Baca juga: Kuota BBM Diyakini Cukup hingga Akhir Tahun