Sejak kenaikan harga BBM di awal September 2022, nelayan semakin kesulitan mendapatkan BBM, baik yang bersubsidi di SPBUN maupun yang eceran karena pasokan semakin terbatas.
Oleh
BM LUKITA GRAHADYARINI
·4 menit baca
KOMPAS/AGUS SUSANTO ,KOMPAS/AGUS SUSANTO
Nelayan membuka telepon genggam saat menunggu antrean mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (21/9/2022). Bahan bakar minyak solar bersubsidi yang dikelola Koperasi Mina Perdana Samudera tersebut dijual kepada nelayan Rp 6.800 per liternya. Pemerintah tengah menyiapkan koperasi agar berperan sebagai penyalur bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk nelayan. Dari sekitar 11.000 kampung nelayan, ketersediaan SPBUN hanya 388 unit atau 3,52 persen.
JAKARTA, KOMPAS — Ketahanan nelayan mulai goyah. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM semakin membebani biaya produksi nelayan. Sementara itu, ketimpangan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan di sejumlah daerah belum teratasi.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2022 merosot paling tajam dibandingkan nilai tukar petani (NTP) pada subsektor lain. NTN merosot -1,84 persen secara bulanan, yakni dari 107,21 menjadi 105,24. Sementara, nilai tukar pembudidaya ikan turun -0,11 persen secara bulanan, yakni dari 105,44 menjadi 105,33. Kenaikan harga BBM sangat berdampak pada peningkatan beban pengeluaran dan biaya produksi nelayan tangkap.
Ketua Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengemukakan, sejak kenaikan harga BBM di awal September 2022, nelayan semakin kesulitan mendapatkan BBM, baik yang bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) ataupun yang eceran karena pasokan semakin terbatas.
Di Indramayu, Jawa Barat, sejumlah nelayan kapal ukuran 6 gross ton (GT) ke atas saat ini tidak bisa melaut karena kesulitan membeli BBM. Sementara di Cirebon, nelayan kecil memilih tidak melaut karena harga jual ikan tidak sesuai dengan kenaikan biaya perbekalan. Nelayan membutuhkan segera langkah konkret untuk kecukupan pasokan BBM.
”Kesulitan mendapatkan BBM membuat nelayan tidak bisa melaut. Banyak nelayan mulai menganggur,” kata Budi, saat dihubungi, Senin (3/10/2022).
Secara terpisah, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengemukakan, dampak kenaikan harga BBM semakin membebani kehidupan nelayan. Komponen BBM sangat besar dalam biaya produksi nelayan, yakni 60-70 persen. Sebagian nelayan yang tidak bisa memperoleh BBM bersubsidi selama ini harus membeli BBM secara eceran dengan harga lebih mahal.
”Nelayan dipukul dua kali, yakni oleh kenaikan harga BBM serta kenaikan beberapa komoditas pangan, seperti beras. Kenaikan biaya ini tidak dibarengi dengan kenaikan harga jual ikan,” ujar Dani.
Ia menambahkan, langkah-langkah solusi untuk nelayan perlu segera direalisasikan, yakni percepatan pendataan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (kusuka), khususnya bagi nelayan kecil dan tradisional, agar bisa mengakses BBM bersubsidi nelayan. Selain itu, program penyiapan koperasi untuk penyaluran solar bersubsidi untuk nelayan juga harus disegerakan.
Di sisi hilir, pemerintah dinilai perlu menjadi fasilitator untuk menyerap hasil perikanan dan produk olahan perikanan dari nelayan sebagai langkah pengamanan dan jaminan pasar.
Upaya lain adalah penyaluran bantuan sosial. Saat ini, bantuan sosial untuk nelayan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang diambil dari 2 persen dana transfer umum (DTU) daerah belum turun di sejumlah provinsi. Hal itu disebabkan daerah kesulitan melakukan pendataan nelayan.
”Pemerintah sebaiknya alokasikan bansos khusus nelayan hingga tahun 2023 untuk menjaga ketahanan keluarga nelayan di tengah guncangan ekonomi,” kata Dani.
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Kapal nelayan yang bersandar di tepi Sungai Sambong dengan latar belakang galangan kapal kayu di Desa Karangasem, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (19/9/2022). Kabupaten Batang menjadi salah satu sentra galangan kapal kayu penangkap ikan terbesar di Jawa Tengah. Mereka memproduksi kapal berukuran 30-50 gross ton dengan lama proses produksi tiga hingga lima bulan pengerjaan. Kapal kayu yang siap berlayar mereka jual Rp 4 miliar hingga Rp 6 miliar sesuai ukurannya.
Paling terdampak
Kepala BPS Margo Yuwono mengemukakan, NTP pada September 2022 tercatat 106,82 atau naik 0,49 persen jika dibandingkan Agustus 2022. Namun, dari seluruh subsektor di bidang pertanian, hanya dua subsektor yang mendorong kenaikan NTP secara bulanan, yakni subsektor tanaman pangan naik 1,49 persen dan tanaman perkebunan rakyat naik 0,62 persen. Sementara, subsektor pertanian lain mengalami penurunan NTP dibandingkan Agustus 2022.
Beberapa jenis komoditas yang mengalami kenaikan harga dan mendorong beban pengeluaran kelompok petani meliputi bensin, beras, rokok kretek filter, dan tarif angkutan bermotor dalam kota. Kenaikan harga BBM itu sangat berdampak pada peningkatan beban pengeluaran dan biaya produksi nelayan tangkap.
”Penurunan NTP paling tajam adalah pada subsektor perikanan, khususnya perikanan tangkap. Nilai tukar nelayan paling terkena dampak penyesuaian harga BBM,” kata Margo.
Dari 34 provinsi, terdata hanya enam provinsi yang masih mengalami kenaikan NTN, sedangkan 28 provinsi lainnya mengalami penurunan NTN. Penurunan NTN terdalam di Lampung, yakni -3,89 persen, sedangkan nilai tukar usaha perikanan (NTUP) untuk subsektor perikanan tangkap hanya tercatat naik di satu provinsi, sementara 33 provinsi lainnya menurun di September 2022. Penurunan NTUP terdalam di Kalimantan Timur adalah -7,29 persen.
”Perlu diwaspadai inflasi bulan Oktober 2022, khususnya pada kelompok transportasi karena belum semua wilayah menyesuaikan tarif angkutan,” ujar Margo.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan, pemerintah telah menjatah alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan sebanyak 2,2 juta kiloliter per tahun. Namun, solar yang didistribusikan ke nelayan rata-rata hanya 400.000 kiloliter per tahun. Di tengah pasokan yang minim, kenaikan harga bensin dan solar bakal memukul ketahanan nelayan.
”Ketahanan nelayan kita di titik sangat mengkhawatirkan. Pemerintah harus punya langkah sangat serius untuk menyelamatkan kondisi ini, antara lain memastikan kecukupan alokasi solar bersubsidi untuk nelayan,” katanya, beberapa waktu lalu.
