Andalkan Hilirisasi, Kinerja Investasi Diyakini Melaju Meski Dibayangi Resesi

Jika pemerintah menerapkan strategi yang tepat, fleksibel, serta mampu menjaga kondisi perekonomian domestik tetap kuat, laju investasi diyakini tidak akan terganggu oleh ancaman resesi global.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Calon investor berkonsultasi tentang perizinan investasi di Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, Senin (26/9/2022). Indonesia menargetkan investasi tahun ini sebesar Rp 1.200 triliun

JAKARTA, KOMPAS — Kendati perekonomian dunia berada di ambang resesi, pemerintah tetap memasang target investasi Rp 1.400 triliun untuk tahun 2023. Gejolak ekonomi global diyakini tidak akan menghambat kinerja investasi. Salah satu strategi untuk menarik investasi adalah dengan menggencarkan proyek hilirisasi sejumlah komoditas tambang lain di luar nikel.

Pemerintah telah memasang target realisasi investasi pada tahun 2023 senilai Rp 1.400 triliun, naik 16,6 persen dari target tahun 2022 senilai Rp 1.200 triliun. Sebelumnya, pada tahun 2021, dengan nilai Rp 901,02 triliun, realisasi investasi berhasil mencapai 101 persen dari target Rp 900 triliun yang dipasang Presiden Joko Widodo.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan, Sabtu (1/10/2022), meyakini target investasi tahun ini ataupun tahun depan dapat tercapai. Indonesia, ujarnya, memiliki keunggulan komparatif dan fundamen ekonomi yang relatif kuat di tengah krisis saat ini.

Baca Juga: Menguji Tuah Investasi

”Kita akan memainkan keunggulan komparatif itu. Dengan sumber daya alam melimpah yang kita miliki, pasar yang besar dengan bonus demografi, kita akan dorong terus hilirisasi industri. Sangat mungkin ekosistem yang kita bangun akan tetap diminati pasar meski di tengah krisis,” kata Nurul.

Setelah sebelumnya melarang ekspor ore nikel pada tahun 2020 dan mendorong hilirisasi komoditas itu untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dan komponennya, pemerintah sedang menyiapkan peta jalan untuk mendorong hilirisasi komoditas tambang lain, seperti timah, bauksit, tembaga, dan aluminium. Larangan itu ditargetkan berlaku mulai tahun depan.

Menurut Nurul, dengan strategi itu, peran, kedudukan, dan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global akan semakin kuat. Ia pun memperkirakan, komposisi realisasi investasi tahun depan akan lebih banyak didominasi oleh investasi di sektor hilir tambang itu.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Tampak pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter berbasis nikel milik PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (25/2/2019).

”Tidak ada industri negara maju yang tidak butuh nikel karena sekarang trennya sudah mengarah ke penggunaan kendaraan listrik. Demikian juga aluminium. Tidak ada negara maju yang industrinya tidak butuh aluminium. Kita akan larang lagi ekspor bijih-bijih (mineral) itu. Mereka harus masuk ke Indonesia untuk membangun dan mendapatkannya,” katanya.

Ia tidak memungkiri, kondisi perekonomian saat ini tidak pasti. Meski optimistis, pemerintah akan tetap mengambil strategi yang fleksibel sembari memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi di negara-negara investor utama Indonesia.

”Sebisa mungkin kita akan fleksibel. Kita susun strategi berdasarkan ’bahan bakar’ atau daya jual yang masih kita punya untuk mendorong keunggulan komparatif kita dan memutar roda perekonomian, tapi kita akan fleksibel,” katanya.

Dengan sumber daya alam melimpah yang kita miliki, pasar yang besar dengan bonus demografi, kita akan dorong terus hilirisasi industri.

Sebelumnya, saat membuka acara UOB Economic Outlook 2023 di Jakarta, Kamis (29/9/2022), Presiden Joko Widodo mengatakan, proyek hilirisasi akan tetap digenjot di tengah kondisi krisis. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah secara signifikan, seperti Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan ekonomi 27 persen dengan masuknya investasi smelternikel di sana.

”Harus dipaksa. Dulu saat (ekspor) nikel kita stop, orang ramai, menyampaikan hati-hati ekspor bisa anjlok. Ternyata, pendapatan negara meloncat dari sebelumnya hanya Rp 15 triliun jadi Rp 360 triliun dari nikel,” katanya.

Presiden kembali menegaskan ulang komitmen pemerintah untuk melarang ekspor komoditas dan mendorong hilirisasi minerba lainnya di luar nikel. ”Jangan sampai berpuluh-puluh tahun kita hanya menjual komoditas. Kita stop satu-satu, tidak berbarengan,” ujarnya.

Bisa diuntungkan

Nurul menilai, di tengah situasi krisis saat ini, jika pemerintah menerapkan strategi yang tepat dan mampu menjaga kondisi perekonomian domestik tetap kuat, Indonesia justru bisa diuntungkan. Ia menyoroti banyaknya negara maju yang kini menghadapi krisis ketersediaan energi sehingga harus kembali melirik energi fosil, seperti batubara.

Kebutuhan negara lain akan sumber energi itu dapat diterjemahkan dalam bentuk peluang investasi baru bagi Indonesia. “Kita sebagai negara yang mampu siap menyuplai kebutuhan mereka. Namun, sebagai gantinya, kita akan menawarkan Indonesia sebagai alternatif negara yang tepat untuk mereka berinvestasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT),” ujarnya.

Dalam konteks penanaman modal langsung, baik dalam negeri maupun luar negeri, kita tidak khawatir melihat masa depan kinerja investasi kita.

Nurul memaparkan, sampai semester I-2022, realisasi investasi sudah mencapai 48,7 persen dari target Rp 1.200 triliun tahun ini. Sejauh ini, laju investasi masih sesuai jalur. Kementerian Investasi akan menyampaikan realisasi investasi terbaru per triwulan III-2022 dalam waktu dekat.

Baca Juga: Di Tengah Ketidakpastian Global, Investasi Tetap Didorong

Meski belum menyebut berapa persen target yang tercapai, ia meyakini secara keseluruhan target tahun ini bisa tercapai. ”Di tiga bulan terakhir ini, biasanya akan jorjoran untuk kegiatan investasi. Dalam konteks penanaman modal langsung, baik dalam negeri maupun luar negeri, kita tidak khawatir melihat masa depan kinerja investasi kita,” tuturnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberi keterangan kepada wartawan terkait perkembangan investasi tahun 2022 di Jakarta, Senin (26/9/2022). Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi Indonesia tahun ini menargetkan sebesar Rp 1.200 triliun

Anggaran turun

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, target investasi Rp 1.400 triliun bukan hal mudah di tengah kondisi perekonomian global yang tak tentu. Terlebih, ekspektasi terhadap kinerja investasi untuk menjaga kondisi perekonomian dalam negeri pun tinggi.

”Kita harus pacu terus investasi untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 tetap di atas 5 persen. Di saat bersamaan, defisit APBN kita sudah turun di bawah 3 persen sehingga kita harus carikan jalan lain dan salah satunya lewat investasi,” kata Bahlil.

Juru Bicara Kementerian Investasi Tina Talisa menambahkan, hal itu tidak mudah karena pagu anggaran yang diterima Kementerian Investasi relatif rendah dibandingkan dengan target dan ekspektasi besar yang harus dipikul. Untuk tahun 2023, Kementerian Investasi mendapat pagu anggaran Rp 1,09 triliun, turun dari anggaran tahun 2022 yang mencapai Rp 1,3 triliun.

”Kami tetap menghargai apa yang sudah diputuskan, tetapi untuk mencapai target kami butuh upaya lain dan kerja keras karena target yang dipasang bertambah dan tidak kecil sama sekali, sementara anggarannya menurun,” ujarnya.

Baca Juga: Mewujudkan Hilirisasi dan Revitalisasi Industri Tanah Air