Sistem ”Batch” untuk Percepat Konversi Sepeda Motor BBM ke Listrik

Kementerian/lembaga akan berkoordinasi dalam program konversi. Dengan demikian, selain di bengkel-bengkel yang sudah siap dan tersertifikasi, direncanakan konversi ke listrik juga akan memanfaatkan BLK.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pengemudi ojek daring mengganti baterai sepeda motor listriknya di stasiun penukaran baterai (swapping station) yang berada di SPBU kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022). Stasiun penukaran baterai ini memudahkan para pengguna sepeda motor listrik yang didominasi pengemudi ojek daring.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya memacu penambahan kendaraan listrik, terutama sepeda motor, baik unit baru maupun konversi dari mesin dengan bahan bakar minyak. Salah satu strategi percepatan adalah dengan sistem konversi berkelompok atau batch pada 2023. Namun, di sisi lain, tingginya biaya yang dikeluarkan masih menjadi penghambat daya tarik konversi.

Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani, di sela-sela pembukaan Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2022, di Balai Sidang Jakarta, Rabu (28/9/2022), mengatakan, Kementerian ESDM mendorong pengembangan semua jenis kendaraan listrik. Namun, yang akan difokuskan saat ini adalah sepeda motor karena jumlahnya yang banyak.

Konversi sepeda motor dari mesin berbahan bakar minyak ke listrik yang telah dimulai sejak 2021 terus didorong. Pada 2022, jumlah konversi tidak mencapai 1.000 unit. Adapun pada 2023, konversi sepeda motor tersebut ditargetkan mencapai sedikitnya 10.000 unit. Upaya percepatan itu dilakukan dengan sistem batch atau mengumpulkan kendaraan-kendaraan roda dua yang berusia di atas tujuh tahun di satu tempat untuk diperiksa bersama, lalu dikonversi ke listrik di bengkel.

”Diperiksa apakah lengkap surat-suratnya, pajaknya dibayar atau tidak. Jadi, jangan sampai motor curian. Setelah itu, disiapkan di satu tempat sehingga quality control dalam konversi ini lebih mudah. Balai uji dari Kementerian Perhubungan juga bisa datang ke situ. Dari perhitungan kami, konversi pada 1.000 kendaraan bisa dalam dua bulan,” kata Sripeni.

Menurut dia, kementerian/lembaga akan berkoordinasi dalam program tersebut. Dengan demikian, selain di bengkel-bengkel yang sudah siap dan tersertifikasi, konversi ke listrik menurut rencana juga akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK). Nantinya, bengkel konversi yang sudah bersertifikat akan menyupervisi bengkel-bengkel yang belum bersertifikat.

Pada setiap batch, satu bengkel akan mengonversi dua sepeda motor, dengan satu unit ditangani oleh empat orang. ”Bisa cepat karena konversi ini hanya membongkar mesin, sedangkan rangka dipertahankan. Mesin (BBM) diganti dengan dinamo dan ditempel baterai. Kabel-kabel akan diperbarui demi keamanan soal kelistrikan,” ujarnya.

Kendati demikian, imbuh Sripeni, masih ada kendala untuk membujuk masyarakat agar mau mengonversi sepeda motor BBM menjadi listrik. ”Sebab, persoalannya hanya satu, harga. Masyarakat maunya di angka Rp 7 juta untuk konversi, setelah itu mereka hanya keluarkan sekitar Rp 100.000 per bulan (listrik). Namun, harga (konversi) sekarang masih Rp 13 juta,” ujarnya.

Kementerian ESDM, kata Sripeni, saat ini sedang membuat berbagai kajian terkait bagaimana pembiayaan pada program percepatan konversi listrik tersebut. Misalnya, persentase insentif dari pemerintah. Terkait hal tersebut, harus ada pembicaraan dengan Kementerian Keuangan. ”Sedang berproses,” ucapnya.

Menurut data Kementerian ESDM, jumlah sepeda motor BBM pada 2021 mencapai sekitar 121 juta unit dengan pertumbuhan 4,1 persen per tahun pada periode 2013-2021. Program konversi ke listrik pun diyakini bakal mengurangi secara signifikan penggunaan BBM (yang juga menjadi beban APBN), mengurangi emisi CO₂, serta membantu meningkatkan konsumsi listrik. Pada akhir 2025, ditargetkan ada 6 juta sepeda motor yang dikonversi.

Baca juga : Riset Kendaraan Listrik yang Kian Masif

Program konversi motor BBM ke listrik juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Dampak mengonversi 6 juta motor BBM ke listrik akan mampu mengurangi BBM sebanyak 12,8 juta barel per tahun, menurunkan emisi sebesar 3,9 juta ton CO₂, dan meningkatkan konsumsi listrik sebesar 2,4 terra-watthour per tahun.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Pengendara ojek daring menunggu penukaran baterai sepeda motor listrik di swapping station Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Green Energy Station, di Kota Denpasar, Bali, Selasa (30/8/2022). Di SPBU tersebut juga terdapat charging station untuk mobil listrik dan panel surya pada genteng bangunan SPBU.

Keekonomian

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, selama ini sudah banyak pemikiran hingga riset serta inovasi dalam mendukung pertumbuhan kendaraan listrik, terutama yang dihasilkan di dalam negeri. Akan tetapi, di sisi lain, harus dipikirkan bagaimana agar ada keseimbangan keekonomian antara yang memproduksi dan yang menggunakan.

”Yang harus dipikirkan adalah bagaimana membuat baterai murah, tetapi (kendaraan) memiliki daya jelajah tinggi. Kemudian juga efisien, yang juga diproduksi di dalam negeri. Selain itu, memperbanyak charging station. Kalau ini dilakukan sistematis, akhirnya ada satu harga lebih murah. Di situlah keseimbangan keekonomian terjadi,” ujar Budi.

Pemerintah, termasuk di lingkungan Kementerian Perhubungan, sudah mengawali untuk menggunakan kendaraan listrik. Akan tetapi, bagaimanapun, masyarakat akan membutuhkan harga yang ekonomis. Dengan demikian, ia berharap capex (modal yang dikeluarkan di awal) tak terlampau tinggi meskipun nantinya pembeli akan menikmati opex (biaya operasional) yang lebih rendah.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mego Pinandito menambahkan, kolaborasi menjadi landasan untuk membangun ekosistem, termasuk dalam pengembangan riset dan inovasi terkait kendaraan listrik. Di samping itu, perlu ada kesediaan dari semua pihak untuk menerima dan memberi dalam prosesnya.

”Untuk mencapai nilai tersebut, mau tak mau peneliti atau periset membutuhkan umpan balik yang sifatnya konstan dan harus berasal dari berbagai pihak. Itu untuk memastikan inovasi dan riset berjalan pada jalur tepat. BRIN menawarkan solusi bersama untuk menjadi hub kolaborasi dari multipihak. Kita bisa menggunakan SDM-SDM, periset, perekayasan di BRIN, serta memanfaatkan berbagai laboratorium yang ada,” kata Mego.

IEMS 2022, yang diselenggarakan BRIN melalui Pusat Riset Konversi & Konservasi Energi (KKE), berlangsung pada 28-30 September 2022. Pameran bertema ”Strengthening Autonomous Ecosystem” itu digelar untuk memacu perkembangan kendaraan listrik di Indonesia, beserta komponennya, serta berbagai inovasi terbaru.

Baca juga : Butuh Anggaran Besar, Pemda Masih Pertimbangkan Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas