Dana KUR Masih Tersisa Rp 112 Triliun, UMKM Didorong Manfaatkan
Para pelaku UMKM didorong untuk beramai-ramai memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat dari pemerintah pusat melalui perbankan. Namun, pemerintah juga mendorong sumber pendanaan lain, yaitu pasar modal.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·5 menit baca
MANADO, KOMPAS — Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah didorong untuk beramai-ramai memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat dari pemerintah pusat melalui perbankan. Di samping itu, UMKM kini juga bisa mendapatkan pendanaan dari pasar modal dengan penjualan saham ritel.
Dalam kunjungan ke Manado, Sulawesi Utara, Rabu (28/9/2022), Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, alokasi kredit usaha rakyat (KUR) pada 2022 sebesar Rp 373,17 triliun. Hingga Senin (26/9/2022), realisasinya telah mencapai Rp 261,28 triliun atau 70,07 persen. Artinya, masih terdapat alokasi sekitar Rp 112 triliun yang bisa diakses usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggaran KUR naik drastis dibandingkan sepanjang 2021, yaitu Rp 285 triliun. Hingga September 2021, realisasinya hanya mencapai 62,07 persen, tepatnya Rp 176,92 triliun. Seiring adanya peningkatan tahun ini, Iskandar menyerukan dorongan agar UMKM lebih gencar lagi memanfaatkan KUR agar pulih dari dampak pandemi Covid-19.
”UMKM berkontribusi sebesar 61 persen pada pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Dia yang berjasa sehingga ekonomi nasional kita bisa tumbuh 5,44 persen pada triwulan kedua 2022. Kalau UMKM dibenahi, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi lagi,” katanya dalam KUR Festival dan UMKM Goes to Capital Market di Manado.
Peningkatan alokasi KUR disebut Iskandar sebagai kebijakan pemerintah yang pro-UMKM. Pada 2020, bunga KUR sebesar 6 persen ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sebelum kembali ke 3 persen pada 2021. UMKM juga dibebaskan dari kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen.
Karena itu, ia mendorong UMKM, termasuk di Sulut, untuk memanfaatkan KUR sebesar-besarnya. Perkembangan yang ada saat ini dinilai sudah cukup baik karena penyaluran dalam sehari bisa mencapai Rp 7,1 miliar.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara Winter Marbun mengatakan, realisasi KUR di Sulut hingga hari ini sudah mencapai sekitar Rp 1,8 triliun atau 0,48 persen dari total alokasi nasional. Performa para debitor pun terbilang baik.
”Rasio NPL (nonperforming loan/kredit macet) di Sulut rendah, sekitar 1 persen. Dulu sempat 0,9 persen, masih jauh di bawah (ambang batas ideal) 5 persen. Tetapi, kendala kita ada di penyaluran,” ujar Winter.
Menurut dia, sesuai pantauan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), banyak pelaku UMKM yang sudah mengajukan KUR, tetapi memiliki kredit yang belum dituntaskan. Akibatnya, mereka tidak bisa dilayani.
Karena itu, Winter menyatakan telah meminta data UMKM dengan catatan keuangan baik sehingga bisa menerima KUR. ”Kami sudah kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sulut. Mudah-mudahan akselerasi penyaluran kredit bisa lebih cepat,” lanjutnya.
Pendanaan yang murah dan mempermudah masyarakat kalau tidak dimanfaakan, kan, disayangkan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menggarisbawahi kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan pertanian di Sulut yang mencapai 20,61 persen selama triwulan kedua 2022. Karena itu, pertumbuhan ekonomi Sulut bisa melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,93 persen.
Para petani dan pekebun ia sebut sebagai calon penerima KUR yang potensial. Apalagi, mayoritas lahan perkebunan di Sulut merupakan milik pribadi. Akan tetapi, ia belum puas dengan capaian penyaluran KUR di Sulut hingga saat ini.
”Yang namanya UMKM adalah masyarakat di bawah yang kadang tidak ada akses (pendanaan). Ini ditambah lagi teman-teman perbankan, sorry to say, berada di zona nyaman saja. Adalah tugas pemerintah daerah untuk memastikan fasilitas yang diberikan pemerintah pusat dinikmati masyarakatnya,” kata Steven.
Ia pun menuntut pemerintah daerah untuk lebih berkomitmen dan bekerja keras menjadi jembatan antara UMKM dan perbankan. ”Pendanaan yang murah dan mempermudah masyarakat kalau tidak dimanfaakan, kan, disayangkan,” ujarnya.
Dalam acara festival KUR yang dihadiri Iskandar, Winter, dan Steven, beberapa bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank swasta, dan bank pembangunan daerah menyalurkan KUR secara seremonial. Besarannya bervariasi, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 200 juta.
Indra Tangkawarouw (30), pemilik usaha busana Gorilla Godee, misalnya, mengambil kredit sebesar Rp 20 juta dengan tenor tiga tahun dan bunga 6 persen. Dana itu ia sebut penting untuk memperbanyak stok produk serta mengembangkan toko dalam jaringan bagi jenama yang ia rintis sejak 2021 itu di tengah pandemi Covid-19.
Sementara itu, Musfira Wahab (33), produsen sambal roa dengan merek Mama Aisyah, bersyukur bisa mendapatkan KUR tanpa jaminan dari Bank Syariah Indonesia. Usahanya itu bisa membantu perekonomian keluarga, terutama setelah suaminya mengalami pemberhentian kerja semasa pandemi Covid-19.
”Ini pertama kali saya ambil KUR, jadi besarannya yang paling kecil saja, Rp 5 juta. Akan saya pakai buat beli botol sambal, cabai, dan bahan-bahan lainnya,” ujarnya.
Jadi, cara ini kami harapkan bisa mengembangkan perekonomian, termasuk di Sulut.
Pada saat yang sama, Iskandar menegaskan, para pelaku UMKM tidak perlu hanya bergantung pada dana dari perbankan. Sebab, pemerintah kini sedang mempromosikan pendanaan bagi UMKM lewat pasar modal.
Usaha-usaha kecil kini bisa mengajukan initial public offering (IPO) dengan menjual saham secara ritel melalui Bursa Efek Indonesia. Ini sudah mulai menjadi praktik umum di Jakarta, tetapi belum pernah dilakukan di Manado ataupun Sulut.
Pembiayaan dari pasar modal merupakan upaya diversifikasi sumber pembiayaan murah bagi UMKM. Ini juga menjadi cara untuk memperdalam kekuatan keuangan negara melalui pasar modal.
”Pada 2017, kepemilikan asing di pasar modal itu 51,3 persen. Setelah berbagai upaya, Agustus 2022, kepemilikan asing turun menjadi 46,6 persen, tetapi ini belum cukup. Kalau ada capital flight ke luar negeri, rupiah bisa melemah. Jadi, cara ini kami harapkan bisa mengembangkan perekonomian, termasuk di Sulut,” kata Iskandar.