Pengembangan Ekosistem Halal Hadapi Problem Literasi
Salah satu problem dalam mengembangkan ekosistem halal adalah kurangnya literasi masyarakat. Penyelenggaraan festival halal menjadi bagian dalam meningkatkan literasi tersebut.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·4 menit baca
BPMI - SETWAPRES
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat mencanangkan Ekosistem Global Halal Hub sebagai Gerakan Nasional Sinergitas Menuju Indonesia Pusat Produsen Produk Halal Dunia 2024 di Great Western Resort, Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (27/1/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan literasi masyarakat dinilai penting untuk mengembangkan ekosistem halal di Tanah Air. Identifikasi pemangku kepentingan, seperti pengusaha Muslim, berikut jejaringnya pun diperlukan untuk membangun ekosistem halal tersebut.
Demikian antara lain mengemuka saat Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima jajaran pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Istimewa Yogyakarta di kediaman resmi Wapres, di Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (5/9/2022). Pada pertemuan tersebut, Wapres Amin menyambut baik inisiatif MES DIY yang secara kolaboratif akan menyelenggarakan Festival Halal Jogja.
Festival Halal Jogja tersebut menjadi batu loncatan untuk membuat kegiatan lebih besar lagi, yakni International Halal Festival. ”Wapres sangat mengapresiasi terhadap kegiatan ini. Wapres selalu bicara betapa pentingnya kita melakukan identifikasi siapa saja yang selama ini menjadi para pengusaha Muslim. Dan, ternyata MES Yogyakarta sudah melakukan langkah-langkah itu,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya seusai mendampingi Wapres Amin.
Wapres Amin pun diundang hadir di acara Festival Halal Jogja tersebut. Ada banyak pihak yang terlibat dalam acara itu, seperti Kamar Dagang dan Industri, organisasi Halal Club, dan Mukisi (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia), sebuah organisasi yang beranggotakan rumah sakit-rumah sakit Islam, dan beberapa organisasi lain.
fashion
showcase
Lebih jauh, Wapres Amin berharap acara yang akan digelar awal November 2022 tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan ekosistem halal di Indonesia. ”Jadi, problem kita di dalam bicara mengenai ekosistem halal itu adalah literasi masyarakat. Kegiatan (festival halal) di Jogja ini adalah bagian dari (peningkatan) literasi yang penting,” ujar Masduki.
Problem kita di dalam bicara mengenai ekosistem halal itu adalah literasi masyarakat. Kegiatan (festival halal) di Jogja ini adalah bagian dari (peningkatan) literasi yang penting.
Rantai atau jejaring pengusaha pun akan diidentifikasi setelah kegiatan tersebut. ”Jadi, kegiatan tidak berhenti pada festival, tetapi akan ada pendataan jaringan dan segala macam. Itu harapan Wapres. Saya kira itu menjadi rangkaian berikutnya karena Wapres saya kira adalah salah satu tokoh yang terus mendorong terciptanya ekosistem halal,” tuturnya.
Pada pertemuan tersebut Wapres juga mendorong terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang diharapkan juga dapat dikembangkan di Yogyakarta. ”Sekarang juga didorong oleh Wapres. Di samping ada KNEKS juga nanti ada KDEKS dan itu diharapkan di Jogja. Sebelumnya sudah ada di NTB, sudah ada di Riau, sudah ada di Sumatera Barat, dan beberapa provinsi yang lain,” ujar Masduki.
Selain Masduki, pada pertemuan tersebut Wapres Amin juga didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah, Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien, serta Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub.
BPMI - SETWAPRES
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima jajaran pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Istimewa Yogyakarta di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Selain itu hadir pula Wakil Ketua Umum Harian MES yang juga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kerakyatan Kemenkop UKM Riza Damanik, Ketua Umum MES DIY Heroe Poerwadi, Sekretaris Umum MES DIY Edi Sunarto, Bendahara Umum MES DIY Noor Liesnani Pamella, Ketua Panitia Halal Fest Sarwi Peni W, Ketua Halal Club Yogyakarta Mursida Rambe, Ketua ISMI Yogyakarta Wawan Hermawan, Ketua PPHI Yogyakarta Taufik Ridwan, Bendahara PP Mukisi Aditya Marliana, dan Ketua Divisi Sertifikasi RS Syariah PP Mukisi Wahyu Sulistiadi.
Terkait literasi, beberapa waktu lalu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan bahwa dirinya juga melaporkan kepada Wapres Amin mengenai prioritas ke depan OJK terkait aspek literasi, inklusi, dan pemahaman mengenai keuangan syariah bagi masyarakat secara umum.
”(Yakni) program prioritas OJK maupun kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak. (Hal ini) termasuk melakukannya sampai ke tingkat akar rumput dan juga pemanfaatannya melalui berbagai lembaga keuangan yang ada, baik di tingkat bank maupun lembaga keuangan mikro,” ujar Mahendra seusai diterima Wapres Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).
Upaya ini dilakukan karena di satu sisi sudah terjadi peningkatan dari kontribusi keuangan syariah dalam keseluruhan pemberian jasa keuangan. Sebagai gambaran, kontribusi keuangan syariah untuk perbankan sudah melampaui 6 persen. ”(Kontribusi) yang memang secara historis sudah lebih besar daripada sebelumnya. Namun, dibandingkan potensinya yang ada, jauh, masih banyak yang harus dikembangkan lebih lanjut,” ujar Mahendra.
