UMKM Papua Didorong Masuk Ekosistem Digital
Selain fokus mengembangkan komoditas unggulan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Papua didorong untuk masuk ke ekosistem digital agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) berbincang-bincang mengenai keunggulan produk khas Papua yang dapat dihasilkan oleh para pelaku UMKM di Galeri UKM Papua di Jayapura, Rabu (31/8/2022).
JAKARTA, KOMPAS – Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Papua diminta untuk fokus mengembangkan komoditas yang tak dimiliki daerah lain. Selain mengandalkan komoditas unggulan, bahkan melakukan inovasi guna mengembangkan produk daerah, mereka juga perlu masuk ekosistem digital untuk memperluas jangkauan pasarnya.
Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Papua sudah bagus dan kemasannya tidak kalah dengan kemasan produk yang banyak tersebar di Pulau Jawa.
"Ini bisa jadi showcasing produk UMKM, terlebih dengan semakin banyaknya pendampingan, kurasi produk, dan branding kemasan yang membuat produk UMKM di Papua makin diminati,” kata Teten dalam keterangan pers terkait peresmian Galeri UMKM Papua di Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022).
Kementerian Koperasi dan UKM mendorong Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM mendampingi para pelaku UMKM agar bisa segera masuk ekosistem digital, baik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lokal untuk pengadaan pemerintah maupun di e-dagang. Hal ini agar produk-produk dari Papua bisa masuk ke pasar yang lebih luas melalui ekosistem digital.
“Saya kira yang didampingi oleh PLUT adalah para UMKM semacam ini. Memang, harus dimulai dan ditentukan produk UMKM yang memiliki keunggulan lokal, apa yang menjadi ciri khas di Papua, mana yang nantinya untuk pasar lokal dan mana pula yang untuk ditujukan ke pasar nasional,” kata Teten.
Baca juga: Ajang "Pahlawan Digital UMKM" Digelar Kembali
PLUT, lanjut Teten, bisa membantu mengurus persoalan izin edar, termasuk UMKM yang sudah bergabung di PLUT untuk piloting implementasi kredit usaha rakyat (KUR) kluster. “Kita coba supaya UMKM yang terhubung PLUT ini bisa mengakses pembiayaan dengan mudah, yaitu KUR Kluster dengan maksimum pembiayaan Rp 500 juta,” ujarnya.
Menurut Teten, pemerintah sudah menginstruksikan agar 40 persen anggaran belanja pusat maupun daerah digunakan untuk membeli produk UMKM. Guna mencapai target itu, produk UMKM harus dibantu agar bisa masuk ke katalog elektronik (e-katalog) terlebih dahulu. UMKM telah diberi kemudahan untuk masuk lewat LKPP.
Pemerintah sudah menginstruksikan agar 40 persen anggaran belanja pusat maupun daerah digunakan untuk membeli produk UMKM.
Papua dinilai punya banyak komoditas unggulan, mulai dari kopi, sagu, hasil laut, hingga buah merah. Bahkan, ada juga buah sukun yang saat ini sedang diteliti oleh satu perusahaan agar diolah menjadi tepung bebas gluten maupun produk untuk makanan bayi yang diperkirakan bisa menjaring pasar yang lebih luas.
“Saya sarankan setiap daerah punya keunggulan produknya sendiri. Papua melimpah, kalau soal produk komoditas unggulan. Tak hanya hasil laut maupun hasil hutan yang dimaksimalkan oleh koperasi untuk mengagregasikan produknya, tetapi juga memberikan peluang bagi UMKM supaya bisa mengakses pembiayaan,” kata Teten.
Teten mencontohkan kopi asal Papua. Meski masih terbatas dari sisi kapasitasnya, Pemerintah Provinsi Papua sudah mulai menanam kopi di Pegunungan Bintang di ketinggian 2.000 kaki di atas permukaan laut. “Ini sangat jarang, bisa dibilang sekelas kopi Arabica tingkat dunia. Saya yakin, apabila Papua tetap fokus pada produk komoditas unggulannya, hal ini bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat lokal,” kata Teten.
Produk olahan tepung sagu khas Papua
Teten membandingkannya dengan negara tetangga terdekat Papu, yakni Selandia Baru. Negara itu hanya dengan tiga komoditas unggulan, yakni daging, susu, dan buah kiwi, rakyatnya bisa makmur. Papua semestinya tidak boleh kalah. Hasil laut maupun hasil hutan, buah merah, kopi, cokelat perlu ditetapkan komoditas unggulan sehingga penanganan dan dukungan daerah maupun riset penelitian bisa dioptimalkan untuk menghasilkan produk berkualitas.
Asisten Dua Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Musaad, menuturkan, pemerintah daerah telah berupaya mengembangkan UMKM, antara lain dengan memberikan modal tanpa bunga yang diberikan kepada UMKM potensial secara selektif.
Saat ini, kata Musaad, salah satu yang menjadi kendala pengembangan produk UMKM adalah pasar. Untuk itu, Gubernur Papua bersurat kepada Presiden RI terkait usulan agar dibuka kembali rute penerbangan internasional ke Papua, khususnya untuk penerbangan pengangkutan komoditas bukan penumpang.
“Jayapura diharapkan bisa menjadi hub keluar-masuk bagi Papua, terutama untuk di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat, dan sejumlah negara di Asia, seperti Korea Selatan, yang saat ini sedang berkembang,” kata Musaad.
Musaad mengatakan, pihaknya juga tengah meminta tempat promosi khusus di Jakarta sebagai hub pengembangan untuk pasar Pulau Jawa dan sekitarnya. “Diharapkan, upaya-upaya ini bisa mendorong UMKM Papua naik kelas dan bisa bersaing dengan provinsi lain. Kami ingin mengubah citra Papua menjadi lebih baik lagi,” ujar Musaad.
Baca juga: Sertifikasi Halal Masih Jadi Kendala UMKM
