Presiden Jokowi: Kebijakan Harga BBM Harus Diputuskan Hati-hati dan Dikalkulasi Dampaknya

”Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat,” kata Presiden Jokowi terkait harga BBM.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan terkait harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehubungan hal tersebut, Kepala Negara menuturkan, keputusan menyangkut harga bahan minyak harus dilakukan secara hati-hati. Dampak kenaikan harga tersebut juga mesti dikalkulasi.

”Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan media seusai peninjauan progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga.

Selain daya beli dan konsumsi masyarakat, menurut Presiden Jokowi, hal yang juga mesti dihitung adalah dampak kenaikan harga BBM terhadap kenaikan inflasi. Dampak terhadap kenaikan inflasi ini mesti dihitung karena dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

”Semuanya saya suruh ngitung betul, sebelum diputuskan,” kata Presiden.

Baca juga : Wapres Amin: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Masih dalam Tahap Penggodokan

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers seusai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Sebelumnya, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022), Presiden Jokowi menuturkan bahwa inflasi Indonesia yang berada di angka 4,9 persen masih didukung oleh harga BBM yang tidak naik. Seperti diketahui, harga pertalite, pertamax, solar, elpiji, dan listrik itu bukan harga yang sebenarnya atau bukan harga keekonomiannya.

“Itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya, itung-itungan kita di tahun ini, subsidinya Rp 502 triliun. Angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi. Tapi, apakah terus-menerus APBN akan kuat? Ya, nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga : Bertemu Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Presiden Bahas Subsidi BBM

Secara terpisah, terkait rencana kenaikan harga BBM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/8/2022), mengatakan bahwa beberapa alternatif skema sudah disiapkan. Hal ini akan dilaporkan juga kepada Presiden dalam waktu dekat.

Dari berbagai alternatif skema yang disiapkan tersebut, Presiden Joko Widodo akan memutuskan kebijakan yang diambil. Namun, Airlangga tak menjawab secara jelas mengenai kapan rencana keputusan akan diambil dan diumumkan kepada publik.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Sementara itu, pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, melalui rilis, Selasa (23/8/2022), menuturkan, di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah setelah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya usai, kebijakan menaikkan harga BBM dinilai belum tepat.

”(Hal ini) karena dampak yang harus ditanggung masyarakat dari kenaikan BBM ini sangat besar. Dan, ini akan ada efek buruk yang berantai di masyarakat,” katanya.

Menurut Hidayat subsidi BBM masih sangat diperlukan. Namun, di waktu yang sama, pemerintah harus mengupayakan kemandirian energi dengan penggunaan kendaraan listrik, kompor listrik, dan produksi biofuel (bahan bakar nabati) untuk berbagai jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat Indonesia.

”Jika ini berjalan, negara ini akan punya kemandirian dari sisi energi, tidak tergantung pada minyak impor, dan tentunya penggunaan subsidi akan bisa diminimalkan,” ujarnya.