Hadapi Ketidakpastian Global, Presiden: Jangan Pesimistis

Gejolak ekonomi dan ketidakpastian global masih menjadi ancaman. Namun, masyarakat diharapkan tak pesimistis karena pemerintah mendesain APBN 2023 yang responsif terhadap berbagai kemungkinan yang dinamis.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden Joko Widodo menghormat kepada para hadirin seusai menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Risiko gejolak ekonomi global dinilai masih tinggi sehingga ke depan Indonesia mesti terus waspada. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, ketidakpastian global tidak boleh membuat Indonesia pesimistis.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

”Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global. Kondisi tersebut juga mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” tutur Presiden.

Baca juga : Stabilitas Sistem Keuangan Dihantui Gejolak Perekonomian Global

Bank sentral di banyak negara mengetatkan kebijakan moneter secara agresif. Pengetatan tersebut mengguncang pasar keuangan di banyak negara berkembang. Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang pun melemah.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden Joko Widodo dikerumuni para hadirin seusai Sidang Tahunan MPR/Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Presiden Jokowi menuturkan, dengan berbagai tekanan tersebut, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen pada tahun 2021 menjadi 3,2 persen pada tahun 2022 dan 2,9 persen pada tahun 2023.

”Ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Menurut Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan.

Ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif.

”Transformasi struktural terus kita pacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi harus diperkuat. Ekonomi hijau terus didorong,” katanya.

Presiden pun meminta semua instansi memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ekonomi digital juga difasilitasi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas dan melahirkan decacorn baru kelas dunia di masa depan.

Keseimbangan kebijakan makrofiskal juga terus dijaga. Konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial. Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan panjang.

”Arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga : Desain APBN Fleksibel untuk Mengantisipasi Gejolak Global

APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontrasiklus. Oleh karena itu, menurut Presiden Jokowi, fiskal yang berkualitas terus dikonsolidasi. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat, tetapi juga mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat.

”Desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN 2023 adalah adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan,” kata Presiden Jokowi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden Joko Widodo (depan) diikuti Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR Bambang Soesatyo berjalan meninggalkan ruangan seusai Sidang Tahunan MPR/Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Antisipasi faktor penekan

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya meminta pemerintah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat menekan kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN pada tahun 2023. APBN 2023 perlu mengantisipasi berbagai dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, dan perkembangan harga komoditas strategis, seperti minyak bumi.

Pemerintah juga mesti mengantisipasi kerentanan produksi pangan global dan sebagainya yang dapat memengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN, khususnya berkaitan dengan pendapatan negara; peningkatan belanja, khususnya subsidi; serta pembiayaan defisit melalui surat berharga negara.

”APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3 persen (terhadap) PDB (produk domestik bruto) sehingga menempatkan pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaiknya dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas,” kata Puan.

Baca juga : Defisit Dirancang di Bawah 3 Persen, Anggaran 2023 Dialokasikan pada Belanja Produktif

Puan menuturkan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap kementerian dan lembaga harus ikut berkontribusi melalui upaya kebijakan dan program yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi nasional.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri), Ketua DPR Puan Maharani (tengah), dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti (kanan) hadir dalam Sidang Tahunan MPR/Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Dari sisi penerimaan negara, khususnya perpajakan, pemerintah diminta dapat mengoptimalkan implementasi undang-undang terkait harmonisasi peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan rasio pajak pada tingkat maksimal. Pemerintah juga diminta mempertajam insentif pajak yang diarahkan untuk dapat memberikan dampak pengganda yang besar dalam pemulihan ekonomi nasional.

Terkait belanja pemerintah, sebagaimana telah disampaikan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja agar semakin baik. Hal ini tentu saja perlu dibuktikan dengan nyata dan ditunjukkan oleh setiap kementerian dan lembaga.

”(Yakni) Melalui berbagai indikator yang dapat memperlihatkan bahwa program kerja yang dijalankan efektif dalam menyelesaikan urusan rakyat, efisien dalam tata kelolanya, tepat sasaran, tepat manfaat bagi rakyat, dan memudahkan rakyat untuk mendapatkan manfaatnya,” ujar Puan.